Kabar gembira untuk para guru di wilayah provinsi Jawa Tengah pada update kali ini saya saya bagikan SK Tunjangan Fungsional (SKTF)  dan Kualifikasi Akademik 2013 yang mungkin saja nama anda termuat didalamnya. Untuk itu langsung saja buat yang mau ngecek apakah namanya termuat dalam Daftar Penerima SK Tunjangan Fungsional  Dan Kualifikasi Akademik 2013 se-Provinsi Jawa Tengah ini silahkan anda download melalui link yang sudah saya sediakan dibawah.

DOWNLOAD SK TUNJANGAN KUALIFIKASI AKADEMIK JAWA TENGAH 2013

DOWNLOAD SK TUNJAGAN FUNGSIONAL GURU JAWA TENGAH 2013

mungkin ada bebrapa guru yang belum tercantum namnya karena SK akan dikeuarkan bertahap sesuai keterangan dari DIREKTORAT P2TK DIKDAS.


Originally posted on Saffa' | Inspiration:

CPNS Solo 2013- Peluang menjadi CPNS Di Kota SOlo masih terbuka lebar. Pemerintah Kota Surakarta, Jawa Tengah, kini kekurangan tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun sayangnya, rekrutmen PNS tidak bisa dilakukan lantaran belanja khusus pegawai kota itu berada di kisaran 56% dari total APBD.

“Idealnya kami masih membutuhkan tambahan 1.545 PNS lagi. Dengan rincian 670 pegawai jabatan fungsional umum dan 875 pegawai jabatan fungsional khusus,” kata Kepala Bidang Pengembangan Pegawai, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surakarta, Lancer S Naibaho, Senin (25/3).

View original 129 more words


KONFLIK INDONESIA-BELANDA PASCA KEMERDEKAAN INDONESIA

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan-Kontemporer

OLEH : NAMA : SAEFUL ROHMAN

NIM : 09021031 SEMESTER : V (LIMA)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

FP IPS IKIP  YOGYAKARTA 2011

KONFLIK INDONESIA – BELANDA

  1. A.    Latar belakang

Tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu, yang berarti kekuasaan Jepang di Indonesia runtuh dan kekuatan yang baru belum terbentuk, maka di Indonesia terjadi masa kekosongan kekuasaan. Berlandaskan pada Atlantic Charter, masa kekosongan kekuasaan tersebut dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. Atas dasar pernyataan tersebut, bangsa Indonesia beranggapan bahwa berdirinya Negara Indonesia sesuai amanat Atlantic Charter adalah syah, maka Indonesia sendirilah yang berhak atas wilayah Indonesia.

Bersamaan perkembangan tersebut, Belanda kembali ke Indonesia karena Belanda menganggap bahwa Belandalah yang berhak atas Indonesia. Hal tersebut sesuai ketetapan hukum internasional, yang menyatakan bahwa setelah Jepang kalah, maka Jepang berkewajiban mengembalikan semua daerah jajahannya (termasuk Indonesia) kepada pemiliknya semula (Belanda). Atas pemikiran inilah pada bulan September 1945 Belanda kembali ke Indonesia dengan membonceng Inggris.

Dengan diboncengi Belanda, Inggris mendarat di Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan sekutu guna mengatur pemindahan kekuasaan dari tangan Jepang kepada pemilik semula Indonesia (Belanda).

  1. B.     Perlawanan Rakyat terhadap Belanda

Setelah mendarat di Indonesia, Inggris dan Belanda melihat kenyataan bahwa di Indonesia telah berdiri suatu Negara, serta kedatangannya ternyata disambut dengan penuh emosional rakyat Indonesia. Peristiwa-peristiwa yang mengiri kedatangan sekutu ke Indonesia diberbagai daerah antara lain :

  1. 1.      Rapat Raksasa Lapangan Ikada

Rapat Raksasa Lapangan Ikada terjadi pada 19 September 1945, saat Soekarno memberikan pidato singkat di hadapan ribuan rakyat di Lapangan Ikada dalam rangka memperingati 1 bulan proklamasi kemerdekaan.Para Pemuda dan Mahasiswa yang memiliki rencana tersebut, dengan semangat juang tinggi yang menggunakan nama panitia “Komite aksi”, menganggap Pemerintah harus didesak dan dimotivasi terus agar sadar bahwa Rapat Raksasa ini penting untuk diselenggarakan guna menunjukkan bahwa rakyat Indonesia mendukung Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945. Inilah perwujudan nyata dari proses demokrasi dan harus dikampanyekan kepada dunia. Bukankah Republik Indonesia secara defacto sudah ada melalui fakta adanya Rakyat, Wilayah dan Pemerintah. Dalam Rapat Ikada inilah khsusnya penduduk Jakarta dan sekitarnya akan membuktikan suatu legitimasi politik bahwa “Indonesia sekarang telah Merdeka” yang didukung rakyat.

Sebelum rapat ini dilaksakan sebetulnya banyak timbul polemik antara para tokoh dalam menyikapi rencana rapat raksasa tersebut. Rapat Kabinet yang langsung dipimpin oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 September 1945 di gedung KNIP Lapangan Banteng Jakarta (Mahkamah Agung samping Dep.Keuangan sekarang) membahas rencana rapat ini. Kurang disetujuinya rencana rapat tersebut oleh Pemerintah, antara lain atas pertimbangan rakyat yang berkumpul cukup banyak , yang akan memancing kemarahan militer Jepang dan mungkin mengakibatkan bentrokan fisik dimana dikhawatirkan akan jatuhnya banyak korban sia-sia. Memang fihak militer Jepang jauh hari telah mengeluarkan larangan berkumpulnya massa lebih dari lima orang. Dan bukan hal yang tidak mungkin Pihak Jepang yang sekarang telah menjadi alat sekutu, sudah menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh SEAC (South East Asia Command) yaitu untuk mempertahankan keadaan Status Quo.

Pada tanggal 18 September 1945 jam 11.00 pagi, tiba-tiba Mr Achmad Subardjo selaku menteri Luar Negeri RI mengadakan konferensi Pers untuk menyampaikan keputusan Pemerintah yang isinya sepertinya menghilangkan harapan rakyat dengan menolak rencana Rapat Raksasa Ikada. Beliau juga memerintahkan agar rencana pembatalannya diberitakan dalam Berita Indonesia (sebuah surat kabar pada saat itu). Reaksi para pemuda dan mahasiswa yang hadir dalam konferensi tersebut sudah bisa diperkirakan sejak semula. Mereka menyatakan sikap bahwa “Apapun yang akan terjadi Rapat Raksasa Ikada akan tetap diadakan pada esok pagi yaitu tgl 19 September 1945”.

Pemuda-mahasiswa protes kepada Pemerintah dan berusaha menjelaskan duduk perkaranya kepada Pemerintah dan meminta keputusan ditinjau kembali. Desakan para hadirin agar Pemerintah sekali lagi bersidang, ahirnya ditanggapai oleh Men.Lu Achmad Subardjo dan berjanji untuk menyampaikannya kepada Presiden Sukarno.

Setelah bubaran, para pemuda-mahasiswa tidak langsung pulang kerumah tapi berkumpul ditempat kelompoknya masing-masing, untuk membicarakan tindakan selanjutnya. Sedikit gambaran Pasca Proklamasi, setidaknya ada 3 kelompok besar pemuda-mahasiwa yang berbeda dalam latar belakang politiknya. Yang pertama kelompok Prapatan 10 (asrama mahasiswa kedokteran Ikadaigakho) yang 100 % terdiri dari mahasiswa, kelompok Menteng 31 yang sebagian besar terdiri dari pemuda dan kelompok BAPERPI (Badan Permusyawaratan Pelajar Indonesia) jl Cikini no.71. Terdiri dari campuran Mahasiswa dan Pelajar. Diluar itu ada juga kelompok yang tidak kalah partisipasinya dalam persiapan ini yaitu kelompok pelajar SMT (Sekolah menengah Tinggi) Jakarta. Dan dalam jumlah kecil ada juga para pemuda yang tergabung dalam asrama Indonesia merdeka dijalan Kebon Sirih no.80 Jakarta, dan pemuda dari Barisan Pelopor Jakarta. Mereka semua merupakan motor-motor persiapan Rapat Raksasa Ikada pada saat itu.

Jangan dilupakan juga pada saat itu terdapat banyak para pemuda ex tentara PETA dan HEIHO yang sudah menceburkan dirinya dalam BKR (Barisan Keamanan Rakyat). Organisasi mereka juga punya peranan yang menentukan dalam persiapan pengamanan Rapat Raksasa Ikada. Komandan BKR Jakarta pada saat itu adalah mantan Shodanco Mufraini Mukmin yang belakangan akan menjadi Komandan Resimen Jakarta. Yang tidak kalah pentingnya Polisi ex Jepang (Polisi macan) yang sudah menyatakan sumpah setia kepada Republik Indonesia. Merekalah satu-satunya kekuatan bersenjata yang ada dipihak RI pada saat itu , termasuk untuk pengamanan keselamatan Presiden, Wakil Presiden dan para menteri kabinet.

Setelah menunggu beberapa saat rupanya Pemerintah menepati janjinya untuk mengadakan rapat kabinet kembali. Pada tgl 18 September 1945, jam 20.00 bertempat dikediaman Presiden Sukarno, jl Pegangsaan Timur 56, Men.Lu Achmad Subardjo melaporkan kepada Presiden tentang pertemuannya dengan pemuda-mahasiswa pada pagi hari dimana mereka pada dasarnya tetap bertekad untuk melaksanakan Rapat Raksasa Ikada. Meskipun Rapat sebagian anggota kabinet ini berlangsung sampai jam 4.00 pagi, tapi tidak menghasilkan apa-apa dan diputuskan akan dilanjutkan di kantor KNIP di Lapangan Banteng besok paginya tgl 19 September 1945 dalam rapat pleno dimana anggota kabinet lengkap. Kembali kepada penuturan awal diatas dimana sedang berlangsungnya Rapat Kabinet tgl 19 September 1945, nampaknya semua unsur mengalami kegelisahan yang cukup mencekam.. Disatu fihak pemuda-mahasiswa panitia penyelenggara dari Komite Aksi yang sejak pagi hari sudah menghadapi masa yang terus berbondong-bondong menuju Ikada yang diperkirakan telah mencapai lebih dari 100.000 orang.

Kepada panitia ini massa rakyat menuntut untuk menghadirkan segera para pemimpin bangsa, khususnya Presiden Sukarno. Difihak yang lain Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta dan seluruh anggota Kabinet bersama anggota KNIP masih mengulur-ngulur waktu tampa tau harus berbuat apa. Nampaknya disini dibutuhkan seseorang tokoh sentral yang berani dan tegas untuk berkata ya atau tidak sama sekali. Sementara sekitar jam 12.00, kabinet sudah mengutus Mohammad Roem (Ketua KNIP Jakarta) dan Soewirjo (Walikota Jakarta) untuk menemui fihak militer Jepang untuk membicarakan hal-hal mengenai rapat raksasa tersebut. Dalam pembicaraan ini ada kesan bahwa fihak Jepang mulai kewalahan melihat pengumpulan masa yang makin lama makin besar tampa bisa berbuat sesuatu.

Mereka meminta Roem dan Suwirjo, membubarkan kumpulan massa rakyat tersebut. Hal ini dijawab Roem dan Soewirjo bahwa yang bisa membubarkan kumpulan massa itu hanya satu orang yaitu Presiden Sukarno. Kedua utusan Kabinet ini juga sempat menyaksikan keadaan dilapangan Ikada secara langsung, termasuk persiapan pasukan Tentara Jepang yang sudah sempat memobilisir sejumlah besar pasukan infantri bersenjata lengkap dengan sangkur terhunus yang didukung pasukan tank dan panser. Semua hal tersebut kemudian dilaporkan kepada Presiden Sukarno.

Ahirnya menjelang pukul 16.00 Presiden Sukarno tidak mungkin berpangku tangan lagi dan dengan tegas menyatakan “ Saudara-saudara menteri dengarkan keputusan saya. Saya akan pergi kelapangan Ikada untuk menentramkan rakyat yang sudah berjam-jam menunggu. Saya tidak akan memaksa saudara-saudara untuk ikut saya. Siapa yang mau tinggal dirumah boleh, terserah kepada saudara masing-masing”.

Dengan adanya keputusan tersebut maka berahirlah sidang kabinet, dan secara resmi Pemerintah menyetujui Rapat Raksasa Ikada dilangsungkan. Dan hampir semua hadirin dalam sidang digedung KNIP ini ternyata ikut menuju Lapangan Ikada mengikuti Presiden, menurut caranya masing-masing. Presiden Sukarno sendiri telah dijemput pemuda-mahasiswa dari panitia penyelenggara Komite Aksi.

Mobil yang dipergunakan mahasiswa tidak tanggung-tanggung sebuah mobil berwarna hijau militer Jepang (kuning hijau) bekas milik salah seorang pimpinan Kempetai. Kendaraan ini dikendarai oleh mahasiswa Sujono Joedodibroto (sekarang profesor ahli mata) dan dimuka dikawal dua buah motor indian yang dikendarai Subianto Djojohadikusumo (gugur sebagai letnan satu Polsi Tentara dalam peristiwa lengkong Tanggerang awal tahun 1946) dan Daan Yahya (mantan Panglima Divisi Siliwangi tahun 1948 dan gubernur militer Jakarta Raja tahun 1950).

Rupanya rombongan tidak langsung kelapangan Ikada tapi mampir di Asrama mahasiswa kedokteran jalan Prapatan no.10 Jakarta, karena Presiden Sukarno mau mengganti pakaian dahulu yang berwarna putih yang diambil dari rumah. Sekitar jam 16.00 tepat barulah rombongan Presiden yang dikawal mahasiswa ini yang kini sudah bertambah, termasuk mahasiswa Eri Sudewo, Sujono markas, Patiasina, Kamal dan sebagainya. Sebelum masuk kelapangan Ikada (kira-kira dimuka PLN sekarang), rombongan Presiden turun dari mobil yang langsung disambut rakyat.

Bersama rombongan besar rakyat inilah Presiden dan anggota kabinet berjalan bersama menuju tempat yang sudah disediakan. Nampak beberapa tokoh mendekati Presiden, antara lain Hatta, Adam Malik, Ali Sastroamidjojo, Mufraini Mukmin dan sebagainya. Tapi baru beberapa meter mereka berjalan tiba-tiba sudah dihadang beberapa perwira Jepang yang meminta agar Rapat dibubarkan. Salah seorang perwira Jepang ini adalah Let.Kol Myamoto yang ditugaskan pimpinan militernya untuk berunding.

Melalui penterjemah yang juga seorang mahasiswa, Presiden Sukarno kemudian menjelaskan bahwa dia harus menentramkan rakyat yang sejak pagi menanti kedatangannya. Kalau dia dihalangi maka bisa saja akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan menyulitkan tentara Jepang sendiri. Ahirnya rombongan diizinkan melanjutkan perjalanan menuju lautan manusia yang mengelu-elukan para pemimpin mereka. Lautan manusia ini dilengkapi ribuan bendera Merah Putih yang berkibar dengan megahnya yang tidak terbayangkan pada saat sebelumnya pada masa pendudukan Jepang. Tampak beberapa spanduk besar bertuliskan antara lain “ Kalaoe ada orang bertanya berapakah jumlah moe, maka jawablah kami satoe”.

Menunggu kesempatan baik, rombongan lebih dahulu menuju tribune utama. Dan pada saatnya sebagaimana harapan rakyat maka naiklah Presiden Sukarno keatas podium kayu setinggi kurang lebih 3 meter dikawal ajidan dan seorang anggota polisi. Ketika itulah terdengarlah teriakan Merdeka…Merdeka…Merdeka, yang sambung menyambung. Maka Presidenpun berpidato dimuka lautan rakyat yang mulai senyap tampa bersuara antara lain beliau berkata :

“Kita sudah memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi ini tetap kami pertahankan, sepatahpun tidak kami cabut. Tetapi dalam pada itu, kami sudah menyusun suatu rancangan. Tenang, tentram, tetapi tetap siap sedia menerima perintah yang kami berikan. Kalau saudara-saudara percaya kepada Pemerintah Republik Indonesia yang akan mempertahankan proklamasi kemerdekaan itu walaupun dada kami akan robek karenanya, maka berikanlah kepercayaan kepada kami dengan tunduk kepada perintah-perintah kami dengan disiplin. Sanggupkah saudara-saudara? “

Kerumunan rakyat menjawab serentak, “Sanguuup”.

Lalu Presiden melanjutkan, “Perintah kami hari ini, marilah sekarang pulang semua dengan tenang dan tenteram, ikutilah perintah Presidenmu sendiri tetapi dengan tetap siap sedia sewaktu-waktu. Saya tutup dengan salam nasional….. Merdeka!….” .

“Merdekaaaaa….”, sahut rakyat secara lebih gemuruh lagi.

Bukan jumlah waktunya Presiden berbicara, tetapi makna dari periwtiwa ini adalah sebuah, kedaulatan rakyat Indonesia yang diserahkan kepada Dwi Tunggal dan pemerintahan RI yang masih mudah. Bahkan sangat muda karena umumnya hanya baru 1 bulan saja.

Bukti kedaulatan itupun langsung di perlihatkan rakyat Indonesia kepada Penjajah Jepang. Rakyat pulang dengan tertib dan terkendali. Kumpulan massa yang dianggap pihak Jepang akan berbuat barbar, ternyata menunjukkan sebuah budaya dari negeri yang merdeka, dengan presiden yang memiliki kewibawaan atas rakyat, dan rakyatpun secara sukarela mendukungnya.

Peristiwa Rapat Raksasa Ikada ini telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia mendukung pemerintahan yang dipimpin oleh Ir. Soekarno dan Dr. Mohammad Hatta dan siap sedia kapan saja untuk mempertahankan kemerdekaan RI yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Dari peristiwa ini juga mulai terjadinya benih perjuangan yang lebih terorganisir, baik rakyat, pemerintah dan angkatan bersenjata. Untuk menjalani tahap perjuangan berikutnya yang tidak lebih ringan dan penuh dengan pengorbanan.

  1. 2.      Pertempuran 5 Hari di Semarang

Dengan menyerahnya Jepang terhadap Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, dan disusul dengan diproklamarkan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, maka seharusnya tamatlah kekuasaan Jepang di Indonesia.

Dan ditunjuknya Mr Wongsonegero sebagai Penguasa Republik di Jawa Tengah dan pusat pemerintahannya di Semarang, maka adalah kewajiban Pemerintah di Jawa Tengah mengambilalih kekuasaan yang selama ini dipegang Jepang, termasuk bidang pemerintahan, keamanan dan ketertibannya. Maka terbentuklah Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang kemudian menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

Di beberapa tempat di Jawa Tengah telah terjadi pula kegiatan perlucutan senjata Jepang tanpa kekerasan antara lain di Banyumas, tapi terjadi kekerasan justru di ibu kota Semarang. Kido Butai (pusat Ketentaraan Jepang di Jatingaleh) nampak tidak memberikan persetujuannya secara menyeluruh, meskipun dijamin oleh Gubernur Wongsonegoro, bahwa senjata tersebut tidak untuk melawan Jepang. Permintaan yang berulang-ulang cuma menghasilkan senjata yang tak seberapa, dan itu pun senjata-senjata yang sudah agak usang.

Kecurigaan BKR dan Pemuda Semarang semakin bertambah, setelah Sekutu mulai mendaratkan pasukannya di Pulau Jawa. Pihak Indonesia khawatir Jepang akan menyerahkan senjata-senjatanya kepada Sekutu, dan berpendapat kesempatan memperoleh senjata harus dimanfaatkan sebelum Sekutu mendarat di Semarang. Karena sudah pasti pasukan Belanda yang bergabung dengan Sekutu akan ikut dalam pendaratan itu yang tujuannya menjajah Indonesia lagi.

Pertempuran 5 hari di Semarang ini dimulai menjelang minggu malam tanggal 15 Oktober 1945. Keadaan kota Semarang sangat mencekam apalagi di jalan-jalan dan kampung-kampung dimana ada pos BKR dan Pemuda tampak dalam keadaan siap. Pasukan Pemuda terdiri dari beberapa kelompok yaitu BKR, Polisi Istimewa, AMRI, AMKA (Angkatan Muda Kereta Api) dan organisasi para pemuda lainnya.

Dapat pula kita tambahkan di sini, bahwa Markas Jepang dibantu oleh pasukan Jepang sebesar 675 orang, yang mereka dalam perjalanan dari Irian ke Jakarta, tapi karena persoalan logistik, pasukan ini singgah di Semarang. Pasukan ini merupakan pasukan tempur yang mempunyai pengalaman di medan perang Irian.

Keadaan kontras sekali, karena para pemuda pejuang kita harus menghadapi pasukan Jepang yang berpengalaman tempur dan lebih lengkap persenjataannya, sementara kelompok pasukan pemuda belum pernah bertempur, dan hampir-hampir tidak bersenjata. Juga sebagian besar belum pernah mendapat latihan, kecuali diantaranya dari pasukan Polisi Istimewa, anggota BKR, dari ex-PETA dan Heiho yang pernah mendapat pendidikan dan latihan militer, tapi tanpa pengalaman tempur.

Pertempuran lima hari di Semarang ini diawali dengan berontakan 400 tentara Jepang yang bertugas membangun pabrik senjata di Cepiring dekat Semarang. Pertempuran antara pemberontak Jepang melawan Pemuda ini berkobar sejak dari Cepiring (kl 30 Km sebelah barat Semarang) hingga Jatingaleh yang terletak di bagian atas kota. Di Jatingaleh ini pasukan Jepang yang dipukul mundur menggabungkan diri dengan pasukan Kidobutai yang memang berpangkalan di tempat tersebut.

Suasana kota Semarang menjadi panas. Terdengar bahwa pasukan Kidobutai Jatingaleh akan segera mengadakan serangan balasan terhadap para Pemuda Indonesia. Situasi hangat bertambah panas dengan meluasnya desas-desus yang menggelisahkan masyarakat, bahwa cadangan air minum di Candi (Siranda) telah diracuni. Pihak Jepang yang disangka telah melakukan peracunan lebih memperuncing keadaan dengan melucuti 8 orang polisi Indonesia yang menjaga tempat tersebut untuk menghindarkan peracunan cadangan air minum itu.

Dr Karyadi, Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat (Purasara) ketika mendengar berita ini langsung meluncur ke Siranda untuk mengecek kebenarannya. Tetapi beliau tidak pernah sampai tujuan, jenazahnya diketemukan di jalan Pandanaran Semarang, karena dibunuh oleh tentara Jepang (namamya diabadikan menjadi RS di Semarang). Keesokan harinya 15 Oktober 1945 jam 03.00 pasukan Kidobutai benar-benar melancarkan serangannya ke tengah-tengah kota Semarang.

Markas BKR kota Semarang menempati komplek bekas sekolah MULO di Mugas (belakang bekas Pom Bensin Pandanaran). di belakangnya terdapat sebuah bukit rendah dari sinilah di waktu fajar Kidobutai melancarkan serangan mendadak terhadap Markas BKR. Secara tiba-tiba mereka melancarkan serangan dari dua jurusan dengan tembakan tekidanto (pelempar granat) dan senapan mesin yang gencar. Diperkirakan pasukan Jepang yang menyerang berjumlah 400 orang. Setelah memberikan perlawanan selama setengah jam, pimpinan BKR akhirnya menyadari markasnya tak mungkin dapat dipertahankan lagi dan untuk menghindari kepungan tentara Jepang, pasukan BKR mengundurkan diri meninggalkan markasnya.

Kemudian pasukan Jepang bergerak membebaskan markas Kempeitai yang sedang dikepung para Pemuda. Setelah mematahkan para Pemuda pasukan Jepang menuju ke markas Polisi Istimewa di Kalisari dan berhasil menduduki markas tersebut. Di sini terjadi pembunuhan kejam yang dilakukan oleh tentara Jepang terhadap anggota Polisi Istimewa yang tidak berhasil meloloskan diri dari pengepungan. Juga di depan markas Kempeitai terjadi pertempuran sengit antara pasukan Jepang melawan para Pemuda yang bertahan di bekas Gedung NIS (Lawang Sewu) dan di Gubernuran (Wisma Perdamaian). Pasukan gabungan yang terdiri dari BKR, Polisi Istimewa dan AMKA melawan secara gigih, sehingga banyak jatuh korban di kedua belah pihak.

Meskipun dalam pertempuran tahap pertama pihak Jepang bagian timur dapat berhasil menduduki beberapa tempat penting, mereka tidak dapat bertahan karena selalu mendapat serangan dari BKR dan Pemuda. Terpaksa mereka meninggalkan tempat-tempat tersebut, yang kemudian dikuasai kembali oleh para Pemuda. Demikianlah pasukan silih berganti antara Jepang dan pemuda menempati posisi strategis.

Selain menangkap Mr Wongsonegoro, Jepang juga menangkap pimpinan Rumah Sakit Purusara yaitu Dr Sukaryo, Komandan Kompi BKR ialah ex-Sudanco Mirza Sidharta dan banyak pimpinan-pimpinan lainnya. Untuk menuntut balas, bantuan dari luar kota terus berdatangan yang menggabungkan diri dengan para Pemuda yang ada dalam kota.

Pasukan BKR dan para pemudanya dari Pati bergabung dengan pasukan Mirza Sidharta dan mengadakan serangan balasan terhadap Jepang yang telah menguasai tempat-tempat penting dalam kota, sehingga berlangsung dengan sengitnya. Taktik gerilya-kota dapat dilaksanakan dengan menghindari pertempuran terbuka, dengan tiba-tiba menyerang dan segera menghilang. Sekalipun belum ada komando terpusat, namun datangnnya serangan terhadap Jepang selalu bergantian dan bergelombang. Keberanian mereka benar-benar patut dibanggakan, sehingga menyulitkan Jepang menguasai kota.

Markas Jepang di Jatingaleh pun tak luput dari serangan BKR dan para pemudanya yang menimbulkan korban yang tidak sedikit kepada pihak Jepang. Gerak maju Jepang selanjutnya tidak berjalan lancar, karena tertahan di depan kantor PLN, bahkan sempat dipukul mundur.

Akibat serangan Jepang yang membabi buta, petugas PMI tidak dapat bergerak leluasa, yang menyebabkan korban pertempuran sangat menyedihkan. Mereka yang menderita luka-luka tidak dapat perawatan yang semestinya dan mayat-mayat bergelimpangan di beberapa tempat sampai membusuk, karena tidak segera dikubur.

Petugas lain yang sangat besar jasanya yang bermarkas di Hotel du Pavillion (Dibya Puri) ialah dapur umum dimana para pemuda memperoleh makanannya, tetapi setelah pertempuran meluas, selanjutnya para pemuda mendapat bantuan dari rakyat dengan bergotong royong menyediakan makannya, walaupun mereka sendiri saat itu juga kekurangan. Tapi solidaritas rakyat dalam hal ini patut dibanggakan dan jangan dilupakan.

Diperkirakan 2.000 pasukan Jepang terlibat dalam pertempuran besar-besaran melawan pemuda-pemuda kita. Senjata-senjata modern dan lengkap dilawan semangat joang yang menyala-nyala dari rakyat Semarang. Di tempat yang paling seru pertempuran terjadi di simpang lima (Tugu Muda). Puluhan Pemuda yang terkepung oleh Jepang dibantai dengan kejamnya oleh pasukan Kidobutai itu. Pemuda dan pasukan rakyat dari luar kota sekitar Semarang menunjukkan kesetia-kawanannya. Bala-bantuan mengalir terus ke kota Semarang. Mereka yang baru datang, langsung terjun terus ke kancah pertempuran.

Setelah BKR berhasil mengadakan konsolidasi dan mendapat bantuan dari daerah lain di Jawa Tengah, situasi menjadi berbalik pada saat Jepang berada dalam keadaan kritis. Untuk mengatasi situasi itu serangan makin diperhebat. Banyaknya korban di kalangan penduduk telah meninggikan para pemuda untuk menuntut balas. Diperkirakan 2000 pasukan rakyat kita gugur dalam pertempuran besar-besaran ini, sedangkan dari pihak Jepang tak kurang dari 500 orang kedapatan tewas.

Jepang kembali mendekati MR Wongsonegoro yang didesak untuk segera meghentikan pertempuran. Dari hasil peninjauan dapat diketahui banyak rakyat yang tidak berdosa tewas dalam pertempuran kedua belah pihak. Oleh karena desakan Jepang untuk menghentikan pertempuran, diterima oleh Mr Wongsonegoro. Pertimbangan lain adalah untuk menyusun kembali kekuatan dalam menghadapi musuh yang sebenarnya, ialah tentara Sekutu yang diboncengi tentara Belanda yang segera akan mendarat di Semarang.

Dalam perundingan dengan Jepang, Jepang menghendaki agar senjata-senjata yang dirampas oleh orang Indonesia dikembalikan lagi kepada Jepang. Tapi Mr Wongsonegoro menolak tuntutan itu, karena selain tak menjamin penyerahan senjata itu, pun tak diketahui siapa-siapa yang memegang senjata itu. lagi pula apa si pemegang senjata akan menyerahkan senjata itu kembali kepada Jepang? Akhirnya Jepang menerima pendirian Mr Wongsonegoro itu soal penyerahan senjata, dan demikian tercapailah persetujuan gencatan senjata dengan pihak Jepang.

Pada umumnya para pemuda kecewa atas gencetan senjata itu, karena banyak kawan-kawan yang telah gugur dan mereka menghendaki menuntut balas. Setelah Sekutu mendarat di Semarang pada tanggal 19 Oktober 1945, maka berakhir pulalah pertempuran dengan pihak Jepang yang selama 5 hari itu.

 

  1. 3.      Palagan Ambarawa

Palagan Ambarawa adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap Sekutu yang terjadi di Ambarawa, sebelah selatan Semarang, Jawa Tengah.

Kronologi peristiwa

Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethell mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh NICA. Kedatangan Sekutu ini mulanya disambut baik, bahkan Gubernur Jawa Tengah Mr Wongsonegoro menyepakati akan menyediakan bahan makanan dan keperluan lain bagi kelancaran tugas Sekutu, sedang Sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia.

Namun, ketika pasukan Sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut malah dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Insiden bersenjata timbul di kota Magelang, hingga terjadi pertempuran. Di Magelang, tentara Sekutu bertindak sebagai penguasa yang mencoba melucuti Tentara Keamanan Rakyat dan membuat kekacauan. TKR Resimen Magelang pimpinan Letkol. M. Sarbini membalas tindakan tersebut dengan mengepung tentara Sekutu dari segala penjuru. Namun mereka selamat dari kehancuran berkat campur tangan Presiden Soekarno yang berhasil menenangkan suasana. Kemudian pasukan Sekutu secara diam-diam meninggalkan Kota Magelang menuju ke benteng Ambarawa. Akibat peristiwa tersebut, Resimen Kedu Tengah di bawah pimpinan Letkol. M. Sarbini segera mengadakan pengejaran terhadap mereka. Gerakan mundur tentara Sekutu tertahan di Desa Jambu karena dihadang oleh pasukan Angkatan Muda di bawah pimpinan Oni Sastrodihardjo yang diperkuat oleh pasukan gabungan dari Ambarawa, Suruh dan Surakarta.

Tentara Sekutu kembali dihadang oleh Batalyon I Soerjosoempeno di Ngipik. Pada saat pengunduran, tentara Sekutu mencoba menduduki dua desa di sekitar Ambarawa. Pasukan Indonesia di bawah pimpinan Letkol. Isdiman berusaha membebaskan kedua desa tersebut, namun ia keburu gugur terlebih dahulu. Sejak gugurnya Letkol. Isdiman, Komandan Divisi V Banyumas, Kol. Soedirman merasa kehilangan seorang perwira terbaiknya dan ia langsung turun ke lapangan untuk memimpin pertempuran. Kehadiran Kol. Soedirman memberikan napas baru kepada pasukan-pasukan RI. Koordinasi diadakan di antara komando-komando sektor dan pengepungan terhadap musuh semakin ketat. Siasat yang diterapkan adalah serangan pendadakan serentak di semua sektor. Bala bantuan terus mengalir dari Yogyakarta, Solo, Salatiga, Purwokerto, Magelang, Semarang, dan lain-lain.

Tanggal 23 November 1945 ketika matahari mulai terbit, mulailah tembak-menembak dengan pasukan Sekutu yang bertahan di kompleks gereja dan kerkhop Belanda di Jl. Margo Agoeng. Pasukan Indonesia terdiri dari Yon. Imam Adrongi, Yon. Soeharto dan Yon. Soegeng. Tentara Sekutu mengerahkan tawanan-tawanan Jepang dengan diperkuat tanknya, menyusup ke tempat kedudukan Indonesia dari arah belakang, karena itu pasukan Indonesia pindah ke Bedono.

Pertempuran di Ambarawa

Pada tanggal 11 Desember 1945, Kol. Soedirman mengadakan rapat dengan para Komandan Sektor TKR dan Laskar. Pada tanggal 12 Desember 1945 jam 04.30 pagi, serangan mulai dilancarkan. Pembukaan serangan dimulai dari tembakan mitraliur terlebih dahulu, kemudian disusul oleh penembak-penembak karaben. Pertempuran berkobar di Ambarawa. Satu setengah jam kemudian, jalan raya Semarang-Ambarawa dikuasai oleh kesatuan-kesatuan TKR. Pertempuran Ambarawa berlangsung sengit. Kol. Soedirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang, atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Suplai dan komunikasi dengan pasukan induknya diputus sama sekali. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945 pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan Sekutu dibuat mundur ke Semarang.

Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingatinya Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika.

4.   Bandung Lautan Api

Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, provinsi Jawa Barat, Indonesia pada 24 Maret 1946. Dalam waktu tujuh jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung[rujukan?] membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara Sekutu dan tentara NICA Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia.

Latar belakang

Ultimatum Tentara Sekutu agar Tentara Republik Indonesia (TRI, TNI kala itu) meninggalkan kota Bandung mendorong TRI untuk melakukan operasi “bumihangus“. Para pejuang pihak Republik Indonesia tidak rela bila Kota Bandung dimanfaatkan oleh pihak Sekutu dan NICA. Keputusan untuk membumihanguskan Bandung diambil melalui musyawarah Madjelis Persatoean Perdjoangan Priangan (MP3) di hadapan semua kekuatan perjuangan pihak Republik Indonesia, pada tanggal 24 Maret 1946. Kolonel Abdoel Haris Nasoetion selaku Komandan Divisi III TRI mengumumkan hasil musyawarah tersebut dan memerintahkan evakuasi Kota Bandung. Hari itu juga, rombongan besar penduduk Bandung mengalir panjang meninggalkan kota Bandung dan malam itu pembakaran kota berlangsung.

Bandung sengaja dibakar oleh TRI dan rakyat setempat dengan maksud agar Sekutu tidak dapat menggunakan Bandung sebagai markas strategis militer. Di mana-mana asap hitam mengepul membubung tinggi di udara dan semua listrik mati. Tentara Inggris mulai menyerang sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di Desa Dayeuhkolot, sebelah selatan Bandung, di mana terdapat gudang amunisi besar milik Tentara Sekutu. Dalam pertempuran ini Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI (Barisan Rakjat Indonesia) terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut dengan dinamit. Gudang besar itu meledak dan terbakar bersama kedua milisi tersebut di dalamnya. Staf pemerintahan kota Bandung pada mulanya akan tetap tinggal di dalam kota, tetapi demi keselamatan mereka, maka pada pukul 21.00 itu juga ikut dalam rombongan yang mengevakuasi dari Bandung. Sejak saat itu, kurang lebih pukul 24.00 Bandung Selatan telah kosong dari penduduk dan TRI. Tetapi api masih membubung membakar kota, sehingga Bandung pun menjadi lautan api.

Pembumihangusan Bandung tersebut dianggap merupakan strategi yang tepat dalam Perang Kemerdekaan Indonesia karena kekuatan TRI dan milisi rakyat tidak sebanding dengan kekuatan pihak Sekutu dan NICA yang berjumlah besar. Setelah peristiwa tersebut, TRI bersama milisi rakyat melakukan perlawanan secara gerilya dari luar Bandung. Peristiwa ini mengilhami lagu Halo, Halo Bandung yang nama penciptanya masih menjadi bahan perdebatan.

Beberapa tahun kemudian, lagu “Halo, Halo Bandung” secara resmi ditulis, menjadi kenangan akan emosi yang para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia alami saat itu, menunggu untuk kembali ke kota tercinta mereka yang telah menjadi lautan api.

5.   Peristiwa 10 November

Pertempuran Surabaya merupakan peristiwa sejarah perang antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Belanda. Peristiwa besar ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di Kota Surabaya, Jawa Timur. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme.

Kronologi penyebab peristiwa

Kedatangan Tentara Jepang ke Indonesia

Tanggal 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa, dan tujuh hari kemudian tanggal 8 Maret 1942, pemerintah kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang berdasarkan Perjanjian Kalijati. Setelah penyerahan tanpa syarat tesebut, Indonesia secara resmi diduduki oleh Jepang.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Tiga tahun kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah dijatuhkannya bom atom (oleh Amerika Serikat) di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu terjadi pada bulan Agustus 1945. Dalam kekosongan kekuasaan asing tersebut, Soekarno kemudian memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Kedatangan Tentara Inggris & Belanda

Setelah kekalahan pihak Jepang, rakyat dan pejuang Indonesia berupaya melucuti senjata para tentara Jepang. Maka timbullah pertempuran-pertempuran yang memakan korban di banyak daerah. Ketika gerakan untuk melucuti pasukan Jepang sedang berkobar, tanggal 15 September 1945, tentara Inggris mendarat di Jakarta, kemudian mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia tergabung dalam AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) atas keputusan dan atas nama Blok Sekutu, dengan tugas untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan perang yang ditahan Jepang, serta memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Namun selain itu tentara Inggris yang datang juga membawa misi mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintahan Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda. NICA (Netherlands Indies Civil Administration) ikut membonceng bersama rombongan tentara Inggris untuk tujuan tersebut. Hal ini memicu gejolak rakyat Indonesia dan memunculkan pergerakan perlawanan rakyat Indonesia di mana-mana melawan tentara AFNEI dan pemerintahan NICA.

 Insiden di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya

Setelah munculnya maklumat pemerintah Indonesia tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945 bendera nasional Sang Saka Merah Putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia, gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke segenap pelosok kota Surabaya. Klimaks gerakan pengibaran bendera di Surabaya terjadi pada insiden perobekan bendera di Yamato Hoteru / Hotel Yamato di Jl. Tunjungan no. 65 Surabaya.

Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. W.V.Ch. Ploegman pada sore hari tanggal 18 September 1945, tepatnya pukul 21.00, mengibarkan bendera Belanda (Merah-Putih-Biru), tanpa persetujuan Pemerintah RI Daerah Surabaya, di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato, sisi sebelah utara. Keesokan harinya para pemuda Surabaya melihatnya dan menjadi marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, hendak mengembalikan kekuasan kembali di Indonesia, dan melecehkan gerakan pengibaran bendera Merah Putih yang sedang berlangsung di Surabaya.

Tak lama setelah mengumpulnya massa di Hotel Yamato, Residen Soedirman, pejuang dan diplomat yang saat itu menjabat sebagai Wakil Residen (Fuku Syuco Gunseikan) yang masih diakui pemerintah Dai Nippon Surabaya Syu, sekaligus sebagai Residen Daerah Surabaya Pemerintah RI, datang melewati kerumunan massa lalu masuk ke hotel Yamato dikawal Sidik dan Hariyono. Sebagai perwakilan RI dia berunding dengan Mr. Ploegman dan kawan-kawannya dan meminta agar bendera Belanda segera diturunkan dari gedung Hotel Yamato. Dalam perundingan ini Ploegman menolak untuk menurunkan bendera Belanda dan menolak untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Perundingan berlangsung memanas, Ploegman mengeluarkan pistol, dan terjadilah perkelahian dalam ruang perundingan. Ploegman tewas dicekik oleh Sidik, yang kemudian juga tewas oleh tentara Belanda yang berjaga-jaga dan mendengar letusan pistol Ploegman, sementara Soedirman dan Hariyono melarikan diri ke luar Hotel Yamato. Sebagian pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Hariyono yang semula bersama Soedirman kembali ke dalam hotel dan terlibat dalam pemanjatan tiang bendera dan bersama Koesno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya, dan mengereknya ke puncak tiang bendera kembali sebagai bendera Merah Putih.

Setelah insiden di Hotel Yamato tersebut, pada tanggal 27 Oktober 1945 meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris . Serangan-serangan kecil tersebut di kemudian hari berubah menjadi serangan umum yang banyak memakan korban jiwa di kedua belah pihak Indonesia dan Inggris, sebelum akhirnya Jenderal D.C. Hawthorn meminta bantuan Presiden Sukarno untuk meredakan situasi.

Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani tanggal 29 Oktober 1945, keadaan berangsur-angsur mereda. Walaupun begitu tetap saja terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan-bentrokan bersenjata di Surabaya tersebut memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Mallaby, (pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur), pada 30 Oktober 1945 sekitar pukul 20.30. Mobil Buick yang ditumpangi Brigadir Jenderal Mallaby berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia ketika akan melewati Jembatan Merah. Kesalahpahaman menyebabkan terjadinya tembak menembak yang berakhir dengan tewasnya Brigadir Jenderal Mallaby oleh tembakan pistol seorang pemuda Indonesia yang sampai sekarang tak diketahui identitasnya, dan terbakarnya mobil tersebut terkena ledakan granat yang menyebabkan jenazah Mallaby sulit dikenali. Kematian Mallaby ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada keputusan pengganti Mallaby, Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansergh untuk mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 untuk meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara AFNEI dan administrasi NICA.

Perdebatan tentang pihak penyebab baku tembak

Tom Driberg, seorang Anggota Parlemen Inggris dari Partai Buruh Inggris (Labour Party). Pada 20 Februari 1946, dalam perdebatan di Parlemen Inggris (House of Commons) meragukan bahwa baku tembak ini dimulai oleh pasukan pihak Indonesia. Dia menyampaikan bahwa peristiwa baku tembak ini disinyalir kuat timbul karena kesalahpahaman 20 anggota pasukan India pimpinan Mallaby yang memulai baku tembak tersebut tidak mengetahui bahwa gencatan senjata sedang berlaku karena mereka terputus dari kontak dan telekomunikasi. Berikut kutipan dari Tom Driberg:

“… Sekitar 20 orang (serdadu) India (milik Inggris), di sebuah bangunan di sisi lain alun-alun, telah terputus dari komunikasi lewat telepon dan tidak tahu tentang gencatan senjata. Mereka menembak secara sporadis pada massa (Indonesia). Brigadir Mallaby keluar dari diskusi (gencatan senjata), berjalan lurus ke arah kerumunan, dengan keberanian besar, dan berteriak kepada serdadu India untuk menghentikan tembakan. Mereka patuh kepadanya. Mungkin setengah jam kemudian, massa di alun-alun menjadi bergolak lagi. Brigadir Mallaby, pada titik tertentu dalam diskusi, memerintahkan serdadu India untuk menembak lagi. Mereka melepaskan tembakan dengan dua senapan Bren dan massa bubar dan lari untuk berlindung; kemudian pecah pertempuran lagi dengan sungguh gencar. Jelas bahwa ketika Brigadir Mallaby memberi perintah untuk membuka tembakan lagi, perundingan gencatan senjata sebenarnya telah pecah, setidaknya secara lokal. Dua puluh menit sampai setengah jam setelah itu, ia (Mallaby) sayangnya tewas dalam mobilnya-meskipun (kita) tidak benar-benar yakin apakah ia dibunuh oleh orang Indonesia yang mendekati mobilnya; yang meledak bersamaan dengan serangan terhadap dirinya (Mallaby).

Saya pikir ini tidak dapat dituduh sebagai pembunuhan licik… karena informasi saya dapat secepatnya dari saksi mata, yaitu seorang perwira Inggris yang benar-benar ada di tempat kejadian pada saat itu, yang niat jujurnya saya tak punya alasan untuk pertanyakan … “

Ultimatum 10 November 1945

Setelah terbunuhnya Brigadir Jenderal Mallaby, penggantinya, Mayor Jenderal Robert Mansergh mengeluarkan ultimatum yang menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum adalah jam 6.00 pagi tanggal 10 November 1945.

Ultimatum tersebut kemudian dianggap sebagai penghinaan bagi para pejuang dan rakyat yang telah membentuk banyak badan-badan perjuangan / milisi. Ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia dengan alasan bahwa Republik Indonesia waktu itu sudah berdiri, dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) juga telah dibentuk sebagai pasukan negara. Selain itu, banyak organisasi perjuangan bersenjata yang telah dibentuk masyarakat, termasuk di kalangan pemuda, mahasiswa dan pelajar yang menentang masuknya kembali pemerintahan Belanda yang memboncengi kehadiran tentara Inggris di Indonesia.

Pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan berskala besar, yang diawali dengan pengeboman udara ke gedung-gedung pemerintahan Surabaya, dan kemudian mengerahkan sekitar 30.000 infanteri, sejumlah pesawat terbang, tank, dan kapal perang.

Inggris kemudian membombardir kota Surabaya dengan meriam dari laut dan darat. Perlawanan pasukan dan milisi Indonesia kemudian berkobar di seluruh kota, dengan bantuan yang aktif dari penduduk. Terlibatnya penduduk dalam pertempuran ini mengakibatkan ribuan penduduk sipil jatuh menjadi korban dalam serangan tersebut, baik meninggal maupun terluka.

Di luar dugaan pihak Inggris yang menduga bahwa perlawanan di Surabaya bisa ditaklukkan dalam tempo tiga hari, para tokoh masyarakat seperti pelopor muda Bung Tomo yang berpengaruh besar di masyarakat terus menggerakkan semangat perlawanan pemuda-pemuda Surabaya sehingga perlawanan terus berlanjut di tengah serangan skala besar Inggris.

Tokoh-tokoh agama yang terdiri dari kalangan ulama serta kyai-kyai pondok Jawa seperti KH. Hasyim Asy’ari, KH. Wahab Hasbullah serta kyai-kyai pesantren lainnya juga mengerahkan santri-santri mereka dan masyarakat sipil sebagai milisi perlawanan (pada waktu itu masyarakat tidak begitu patuh kepada pemerintahan tetapi mereka lebih patuh dan taat kepada para kyai) shingga perlawanan pihak Indonesia berlangsung lama, dari hari ke hari, hingga dari minggu ke minggu lainnya. Perlawanan rakyat yang pada awalnya dilakukan secara spontan dan tidak terkoordinasi, makin hari makin teratur. Pertempuran skala besar ini mencapai waktu sampai tiga minggu, sebelum seluruh kota Surabaya akhirnya jatuh di tangan pihak Inggris.

Setidaknya 6,000 – 16,000 pejuang dari pihak Indonesia tewas dan 200,000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. Korban dari pasukan Inggris dan India kira-kira sejumlah 600 – 2000 tentara. Pertempuran berdarah di Surabaya yang memakan ribuan korban jiwa tersebut telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban pada hari 10 November ini kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan oleh Republik Indonesia hingga sekarang.

6.   Agresi Militer Belanda I

Operatie Product” (Operasi Produk) atau yang dikenal di Indonesia dengan nama Agresi Militer Belanda I adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Operasi militer ini merupakan bagian dari Aksi Polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas Perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil Perundingan Linggajati.

Latar belakang

Tanggal 15 Juli 1947, van Mook mengeluarkan ultimatum agar supaya RI menarik mundur pasukan sejauh 10 km. dari garis demarkasi. Tentu pimpinan RI menolak permintaan Belanda ini.

Tujuan utama agresi Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Namun sebagai kedok untuk dunia internasional, Belanda menamakan agresi militer ini sebagai Aksi Polisionil, dan menyatakan tindakan ini sebagai urusan dalam negeri. Letnan Gubernur Jenderal Belanda, Dr. H.J. van Mook menyampaikan pidato radio di mana dia menyatakan, bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan Persetujuan Linggajati. Pada saat itu jumlah tentara Belanda telah mencapai lebih dari 100.000 orang, dengan persenjataan yang modern, termasuk persenjataan berat yang dihibahkan oleh tentara Inggris dan tentara Australia.

Dimulainya operasi militer

Konferensi pers pada malam 20 Juli di istana, di mana Gubernur Jenderal HJ Van Mook mengumumkan pada wartawan tentang dimulainya Aksi Polisionil Belanda pertama.

Serangan di beberapa daerah, seperti di Jawa Timur, bahkan telah dilancarkan tentara Belanda sejak tanggal 21 Juli malam, sehingga dalam bukunya, J. A. Moor menulis agresi militer Belanda I dimulai tanggal 20 Juli 1947. Belanda berhasil menerobos ke daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Fokus serangan tentara Belanda di tiga tempat, yaitu Sumatera Timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Sumatera Timur, sasaran mereka adalah daerah perkebunan tembakau, di Jawa Tengah mereka menguasai seluruh pantai utara, dan di Jawa Timur, sasaran utamanya adalah wilayah di mana terdapat perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula.

Pada agresi militer pertama ini, Belanda juga mengerahkan kedua pasukan khusus, yaitu Korps Speciale Troepen (KST) di bawah Westerling yang kini berpangkat Kapten, dan Pasukan Para I (1e para compagnie) di bawah Kapten C. Sisselaar. Pasukan KST (pengembangan dari DST) yang sejak kembali dari pembantaian di Sulawesi Selatan belum pernah beraksi lagi, kini ditugaskan tidak hanya di Jawa, melainkan dikirim juga ke Sumatera.

Agresi tentara Belanda berhasil merebut daerah-daerah di wilayah Republik Indonesia yang sangat penting dan kaya seperti kota pelabuhan, perkebunan dan pertambangan.

Pada 29 Juli 1947, pesawat Dakota Republik dengan simbol Palang Merah di badan pesawat yang membawa obat-obatan dari Singapura, sumbangan Palang Merah Malaya ditembak jatuh oleh Belanda dan mengakibatkan tewasnya Komodor Muda Udara Mas Agustinus Adisutjipto, Komodor Muda Udara dr. Abdulrahman Saleh dan Perwira Muda Udara I Adisumarmo Wiryokusumo.

Pembantaian Rawagede

Pada 9 Desember 1947, terjadi peristiwa Pembantaian Rawagede dimana tentara Belanda membantai 431 penduduk desa Rawagede, yang terletak di antara Karawang dan Bekasi, Jawa Barat.

Campur tangan PBB

Republik Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer Belanda ke PBB, karena agresi militer tersebut dinilai telah melanggar suatu perjanjian Internasional, yaitu Persetujuan Linggajati.

Belanda ternyata tidak memperhitungkan reaksi keras dari dunia internasional, termasuk Inggris, yang tidak lagi menyetujui penyelesaian secara militer. Atas permintaan India dan Australia, pada 31 Juli 1947 masalah agresi militer yang dilancarkan Belanda dimasukkan ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB, yang kemudian mengeluarkan Resolusi No. 27 tanggal 1 Agustus 1947, yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan.

Dewan Keamanan PBB de facto mengakui eksistensi Republik Indonesia. Hal ini terbukti dalam semua resolusi PBB sejak tahun 1947, Dewan Keamanan PBB secara resmi menggunakan nama INDONESIA, dan bukan Netherlands Indies. Sejak resolusi pertama, yaitu resolusi No. 27 tanggal 1 Augustus 1947, kemudian resolusi No. 30 dan 31 tanggal 25 August 1947, resolusi No. 36 tanggal 1 November 1947, serta resolusi No. 67 tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB selalu menyebutkan konflik antara Republik Indonesia dengan Belanda sebagai The Indonesian Question.

Atas tekanan Dewan Keamanan PBB, pada tanggal 15 Agustus 1947 Pemerintah Belanda akhirnya menyatakan akan menerima resolusi Dewan Keamanan untuk menghentikan pertempuran.

Pada 17 Agustus 1947 Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda menerima Resolusi Dewan Keamanan untuk melakukan gencatan senjata, dan pada 25 Agustus 1947 Dewan Keamanan membentuk suatu komite yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Komite ini awalnya hanyalah sebagai Committee of Good Offices for Indonesia (Komite Jasa Baik Untuk Indonesia), dan lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN), karena beranggotakan tiga negara, yaitu Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral. Australia diwakili oleh Richard C. Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland dan Amerika Serikat menunjuk Dr. Frank Graham.

7.   Agresi Militer Belanda II

Agresi Militer Belanda II atau Operasi Gagak terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara.

Pada hari pertama Agresi Militer Belanda II, mereka menerjunkan pasukannya di Pangkalan Udara Maguwo dan dari sana menuju ke Ibukota RI di Yogyakarta. Kabinet mengadakan sidang kilat. Dalam sidang itu diambil keputusan bahwa pimpinan negara tetap tinggal dalam kota agar dekat dengan Komisi Tiga Negara (KTN) sehingga kontak-kontak diplomatik dapat diadakan.

Serangan ke Maguwo

Tanggal 18 Desember 1948 pukul 23.30, siaran radio antara dari Jakarta menyebutkan, bahwa besok paginya Wakil Tinggi Mahkota Belanda, Dr. Beel, akan mengucapkan pidato yang penting. Sementara itu Jenderal Spoor yang telah berbulan-bulan mempersiapkan rencana pemusnahan TNI memberikan instruksi kepada seluruh tentara Belanda di Jawa dan Sumatera untuk memulai penyerangan terhadap kubu Republik. Operasi tersebut dinamakan “Operasi Kraai.”

Pukul 2.00 pagi 1e para-compgnie (pasukan para I) KST di Andir memperoleh parasut mereka dan memulai memuat keenambelas pesawat transportasi, dan pukul 3.30 dilakukan briefing terakhir. Pukul 3.45 Mayor Jenderal Engles tiba di bandar udara Andir, diikuti oleh Jenderal Spoor 15 menit kemudian. Dia melakukan inspeksi dan mengucapkan pidato singkat. Pukul 4.20 pasukan elit KST di bawah pimpinan Kapten Eekhout naik ke pesawat dan pukul 4.30 pesawat Dakota pertama tinggal landas. Rute penerbangan ke arah timur menuju Maguwo diambil melalui Lautan Hindia. Pukul 6.25 mereka menerima berita dari para pilot pesawat pemburu, bahwa zona penerjunan telah dapat dipergunakan. Pukul 6.45 pasukan para mulai diterjunkan di Maguwo.

Seiring dengan penyerangan terhadap bandar udara Maguwo, pagi hari tanggal 19 Desember 1948, WTM Beel berpidato di radio dan menyatakan, bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan Persetujuan Renville. Penyerbuan terhadap semua wilayah Republik di Jawa dan Sumatera, termasuk serangan terhadap Ibukota RI, Yogyakarta, yang kemudian dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II telah dimulai. Belanda konsisten dengan menamakan agresi militer ini sebagai “Aksi Polisional”.

Penyerangan terhadap Ibukota Republik, diawali dengan pemboman atas lapangan terbang Maguwo, di pagi hari. Pukul 05.45 lapangan terbang Maguwo dihujani bom dan tembakan mitraliur oleh 5 pesawat Mustang dan 9 pesawat Kittyhawk. Pertahanan TNI di Maguwo hanya terdiri dari 150 orang pasukan pertahanan pangkalan udara dengan persenjataan yang sangat minim, yaitu beberapa senapan dan satu senapan anti pesawat 12,7. Senjata berat sedang dalam keadaan rusak. Pertahanan pangkalan hanya diperkuat dengan satu kompi TNI bersenjata lengkap. Pukul 06.45, 15 pesawat Dakota menerjunkan pasukan KST Belanda di atas Maguwo. Pertempuran merebut Maguwo hanya berlangsung sekitar 25 menit. Pukul 7.10 bandara Maguwo telah jatuh ke tangan pasukan Kapten Eekhout. Di pihak Republik tercatat 128 tentara tewas, sedangkan di pihak penyerang, tak satu pun jatuh korban.

Sekitar pukul 9.00, seluruh 432 anggota pasukan KST telah mendarat di Maguwo, dan pukul 11.00, seluruh kekuatan Grup Tempur M sebanyak 2.600 orang –termasuk dua batalyon, 1.900 orang, dari Brigade T- beserta persenjataan beratnya di bawah pimpinan Kolonel D.R.A. van Langen telah terkumpul di Maguwo dan mulai bergerak ke Yogyakarta.

Serangan terhadap kota Yogyakarta juga dimulai dengan pemboman serta menerjunkan pasukan payung di kota. Di daerah-daerah lain di Jawa antara lain di Jawa Timur, dilaporkan bahwa penyerangan bahkan telah dilakukan sejak tanggal 18 Desember malam hari. Segera setelah mendengar berita bahwa tentara Belanda telah memulai serangannya, Panglima Besar Soedirman mengeluarkan perintah kilat yang dibacakan di radio tanggal 19 Desember 1948 pukul 08.00.

Pemerintahan Darurat

Soedirman dalam keadaan sakit melaporkan diri kepada Presiden. Soedirman didampingi oleh Kolonel Simatupang, Komodor Suriadarma serta dr. Suwondo, dokter pribadinya. Kabinet mengadakan sidang dari pagi sampai siang hari. Karena merasa tidak diundang, Jenderal Soedirman dan para perwira TNI lainnya menunggu di luar ruang sidang. Setelah mempertimbangkan segala kemungkinan yang dapat terjadi, akhirnya Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak meninggalkan Ibukota. Mengenai hal-hal yang dibahas serta keputusan yang diambil adalam sidang kabinet tanggal 19 Desember 1948. Berhubung Soedirman masih sakit, Presiden berusaha membujuk supaya tinggal dalam kota, tetapi Sudirman menolak. Simatupang mengatakan sebaiknya Presiden dan Wakil Presiden ikut bergerilya. Menteri Laoh mengatakan bahwa sekarang ternyata pasukan yang akan mengawal tidak ada. Jadi Presiden dan Wakil Presiden terpaksa tinggal dalam kota agar selalu dapat berhubungan dengan KTN sebagai wakil PBB. Setelah dipungut suara, hampir seluruh Menteri yang hadir mengatakan, Presiden dan Wakil Presiden tetap dalam kota.

Sesuai dengan rencana yang telah dipersiapkan oleh Dewan Siasat, yaitu basis pemerintahan sipil akan dibentuk di Sumatera, maka Presiden dan Wakil Presiden membuat surat kuasa yang ditujukan kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran yang sedang berada di Bukittinggi. Presiden dan Wakil Presiden mengirim kawat kepada Syafruddin Prawiranegara di Bukittinggi, bahwa ia diangkat sementara membentuk satu kabinet dan mengambil alih Pemerintah Pusat. Pemerintahan Syafruddin ini kemudian dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Selain itu, untuk menjaga kemungkinan bahwa Syafruddin tidak berhasil membentuk pemerintahan di Sumatera, juga dibuat surat untuk Duta Besar RI untuk India, dr. Sudarsono, serta staf Kedutaan RI, L. N. Palar dan Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis yang sedang berada di New Delhi.

Empat Menteri yang ada di Jawa namun sedang berada di luar Yogyakarta sehingga tidak ikut tertangkap adalah Menteri Dalam Negeri, dr. Sukiman, Menteri Persediaan Makanan,Mr. I.J. Kasimo, Menteri Pembangunan dan Pemuda, Supeno, dan Menteri Kehakiman, Mr. Susanto. Mereka belum mengetahui mengenai Sidang Kabinet pada 19 Desember 1948, yang memutuskan pemberian mandat kepada Mr. Syafrudin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat di Bukittinggi, dan apabila ini tidak dapat dilaksanakan, agar dr. Sudarsono, Mr. Maramis dan L.N. Palar membentuk Exile Government of Republic Indonesia di New Delhi, India.

Pada 21 Desember 1948, keempat Menteri tersebut mengadakan rapat dan hasilnya disampaikan kepada seluruh Gubernur Militer I, II dan III, seluruh Gubernur sipil dan Residen di Jawa, bahwa Pemerintah Pusat diserahkan kepada 3 orang Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, Menteri Perhubungan.

Pengasingan Pimpinan Republik

Pada pukul 07.00 WIB tanggal 22 Desember 1948 Kolonel D.R.A. van Langen memerintahkan para pemimpin republik untuk berangkat ke Pelabuhan Udara Yogyakarta untuk diterbangkan tanpa tujuan yang jelas. Selama di perjalanan dengan menggunakan pesawat pembom B-25 milik angkatan udara Belanda, tidak satupun yang tahu arah tujuan pesawat, pilot mengetahui arah setelah membuka surat perintah di dalam pesawat, akan tetapi tidak disampaikan kepada para pemimpin republik. Setelah mendarat di Pelabuhan Udara Kampung Dul Pangkalpinang (sekarang Bandara Depati Amir) para pemimpin republik baru mengetahui, bahwa mereka diasingkan ke Pulau Bangka, akan tetapi rombongan Presiden Soekarno, Sutan Sjahrir, dan Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim terus diterbangkan lagi menuju Medan, Sumatera Utara, untuk kemudian diasingkan ke Brastagi dan Parapat, sementara Drs. Moh. Hatta (Wakil Presiden), RS. Soerjadarma (Kepala Staf Angkatan Udara), MR. Assaat (Ketua KNIP) dan MR. AG. Pringgodigdo (Sekretaris Negara) diturunkan di pelabuhan udara Kampung Dul Pangkalpinang dan terus dibawa ke Bukit Menumbing Mentok dengan dikawal truk bermuatan tentara Belanda dan berada dalam pengawalan pasukan khusus Belanda, Corps Speciale Troepen.

Gerilya

Setelah itu Soedirman meninggalkan Yogyakarta untuk memimpin gerilya dari luar kota. Perjalanan bergerilya selama delapan bulan ditempuh kurang lebih 1000 km di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak jarang Soedirman harus ditandu atau digendong karena dalam keadaan sakit keras. Setelah berpindah-pindah dari beberapa desa rombongan Soedirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949.

Kolonel A.H. Nasution, selaku Panglima Tentara dan Teritorium Jawa menyusun rencana pertahanan rakyat Totaliter yang kemudian dikenal sebagai Perintah Siasat No 1 Salah satu pokok isinya ialah : Tugas pasukan-pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal adalah ber wingate (menyusup ke belakang garis musuh) dan membentuk kantong-kantong gerilya sehingga seluruh Pulau Jawa akan menjadi medan gerilya yang luas.

Salah satu pasukan yang harus melakukan wingate adalah pasukan Siliwangi. Pada tanggal 19 Desember 1948 bergeraklah pasukan Siliwangi dari Jawa Tengah menuju daerah-daerah kantong yang telah ditetapkan di Jawa Barat. Perjalanan ini dikenal dengan nama Long March Siliwangi. Perjalanan yang jauh, menyeberangi sungai, mendaki gunung, menuruni lembah, melawan rasa lapar dan letih dibayangi bahaya serangan musuh. Sesampainya di Jawa Barat mereka terpaksa pula menghadapi gerombolan DI/TII.

8.      Serangan Umum 1 Maret 1949

Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah serangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta secara secara besar-besaran yang direncanakan dan dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi III/GM III dengan mengikutsertakan beberapa pucuk pimpinan pemerintah sipil setempat berdasarkan instruksi dari Panglima Besar Sudirman, untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI – berarti juga Republik Indonesia – masih ada dan cukup kuat, sehingga dengan demikian dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB dengan tujuan utama untuk mematahkan moral pasukan Belanda serta membuktikan pada dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan. Soeharto pada waktu itu sebagai komandan brigade X/Wehrkreis III turut serta sebagai pelaksana lapangan di wilayah Yogyakarta.

Latar belakang

Kurang lebih satu bulan setelah Agresi Militer Belanda II yang dilancarkan pada bulan Desember 1948, TNI mulai menyusun strategi guna melakukan pukulan balik terhadap tentara Belanda yang dimulai dengan memutuskan telepon, merusak jalan kereta api, menyerang konvoi Belanda, serta tindakan sabotase lainnya.

Belanda terpaksa memperbanyak pos-pos disepanjang jalan-jalan besar yang menghubungkan kota-kota yang telah diduduki. Hal ini berarti kekuatan pasukan Belanda tersebar pada pos-pos kecil diseluruh daerah republik yang kini merupakan medan gerilya. Dalam keadaaan pasukan Belanda yang sudah terpencar-pencar, mulailah TNI melakukan serangan terhadap Belanda.

Sekitar awal Februari 1948 di perbatasan Jawa Timur, Letkol. dr. Wiliater Hutagalung – yang sejak September 1948 diangkat menjadi Perwira Teritorial dan ditugaskan untuk membentuk jaringan pesiapan gerilya di wilayah Divisi II dan III – bertemu dengan Panglima Besar Sudirman guna melaporkan mengenai resolusi Dewan Keamanan PBB dan penolakan Belanda terhadap resolusi tersebut dan melancarkan propaganda yang menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Melalui Radio Rimba Raya, Panglima Besar Sudirman juga telah mendengar berita tersebut. Panglima Besar Sudirman menginstruksikan untuk memikirkan langkah-langkah yang harus diambil guna meng-counter propaganda Belanda.

Hutagalung yang membentuk jaringan di wilayah Divisi II dan III, dapat selalu berhubungan dengan Panglima Besar Sudirman, dan menjadi penghubung antara Panglima Besar Sudirman dengan Panglima Divisi II, Kolonel Gatot Subroto dan Panglima Divisi III, Kol. Bambang Sugeng. Selain itu, sebagai dokter spesialis paru, setiap ada kesempatan, ia juga ikut merawat Panglima Besar Sudirman yang saat itu menderita penyakit paru-paru. Setelah turun gunung, pada bulan September dan Oktober 1949, Hutagalung dan keluarga tinggal di Paviliun rumah Panglima Besar Sudirman di (dahulu) Jl. Widoro No. 10, Yogyakarta.

Pemikiran yang dikembangkan oleh Hutagalung adalah, perlu meyakinkan dunia internasional terutama Amerika Serikat dan Inggris, bahwa Negara Republik Indonesia masih kuat, ada pemerintahan (Pemerintah Darurat Republik Indonesia – PDRI), ada organisasi TNI dan ada tentaranya. Untuk membuktikan hal ini, maka untuk menembus isolasi, harus diadakan serangan spektakuler, yang tidak bisa disembunyikan oleh Belanda, dan harus diketahui oleh UNCI (United Nations Commission for Indonesia) dan wartawan-wartawan asing untuk disebarluaskan ke seluruh dunia. Untuk menyampaikan kepada UNCI dan para wartawan asing bahwa Negara Republik Indonesia masih ada, diperlukan pemuda-pemuda berseragam Tentara Nasional Indonesia, yang dapat berbahasa Inggris, Belanda atau Perancis. Panglima Besar Sudirman menyetujui gagasan tersebut dan menginstruksikan Hutagalung agar mengkoordinasikan pelaksanaan gagasan tersebut dengan Panglima Divisi II dan III.

Letkol. dr. Hutagalung masih tinggal beberapa hari guna membantu merawat Panglima Besar Sudirman, sebelum kembali ke markasnya di Gunung Sumbing. Sesuai tugas yang diberikan oleh Panglima Besar Sudirman, dalam rapat Pimpinan Tertinggi Militer dan Sipil di wilayah Gubernur Militer III, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 1949 di markas yang terletak di lereng Gunung Sumbing. Selain Gubernur Militer/Panglima Divisi III Kol. Bambang Sugeng, dan Letkol Wiliater Hutagalung, juga hadir Komandan Wehrkreis II, Letkol. Sarbini Martodiharjo, dan pucuk pimpinan pemerintahan sipil, yaitu Gubernur Sipil, Mr. K.R.M.T. Wongsonegoro, Residen Banyumas R. Budiono, Residen Kedu Salamun, Bupati Banjarnegara R. A. Sumitro Kolopaking dan Bupati Sangidi.

Letkol Wiliater Hutagalung yang pada waktu itu juga sebagai penasihat Gubernur Militer III menyampaikan gagasan yang telah disetujui oleh Panglima Besar Sudirman, dan kemudian dibahas bersama-sama yaitu:

  1. Serangan dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Divisi III, yang melibatkan Wehrkreise I, II dan III,
  2. Mengerahkan seluruh potensi militer dan sipil di bawah Gubernur Militer III,
  3. Mengadakan serangan spektakuler terhadap satu kota besar di wilayah Divisi III,
  4. Harus berkoordinasi dengan Divisi II agar memperoleh efek lebih besar,
  5. Serangan tersebut harus diketahui dunia internasional, untuk itu perlu mendapat dukungan dari:
  • Wakil Kepala Staf Angkatan Perang guna koordinasi dengan pemancar radio yang dimiliki oleh AURI dan Koordinator Pemerintah Pusat,
  • Unit PEPOLIT (Pendidikan Politik Tentara) Kementerian Pertahanan.

Tujuan utama dari ini rencana adalah bagaimana menunjukkan eksistensi TNI dan dengan demikian juga menunjukkan eksistensi Republik Indonesia kepada dunia internasional. Untuk menunjukkan eksistensi TNI, maka anggota UNCI, wartawan-wartawan asing serta para pengamat militer harus melihat perwira-perwira yang berseragam TNI.

Setelah dilakukan pembahasan yang mendalam, grand design yang diajukan oleh Hutagalung disetujui, dan khusus mengenai “serangan spektakuler” terhadap satu kota besar, Panglima Divisi III/GM III Kolonel Bambang Sugeng bersikukuh, bahwa yang harus diserang secara spektakuler adalah Yogyakarta.

Tiga alasan penting yang dikemukakan Bambang Sugeng untuk memilih Yogyakarta sebagai sasaran utama adalah:

  1. Yogyakarta adalah Ibukota RI, sehingga bila dapat direbut walau hanya untuk beberapa jam, akan berpengaruh besar terhadap perjuangan Indonesia melawan Belanda.
  2. Keberadaan banyak wartawan asing di Hotel Merdeka Yogyakarta, serta masih adanya anggota delegasi UNCI (KTN) serta pengamat militer dari PBB.
  3. Langsung di bawah wilayah Divisi III/GM III sehingga tidak perlu persetujuan Panglima/GM lain dan semua pasukan memahami dan menguasai situasi/daerah operasi.

Selain itu sejak dikeluarkan Perintah Siasat tertanggal 1 Januari 1949 dari Panglima Divisi III/Gubernur Militer III, untuk selalu mengadakan serangan terhadap tentara Belanda, telah dilancarkan beberapa serangan umum di wilayah Divisi III/GM III. Seluruh Divisi III dapat dikatakan telah terlatih dalam menyerang pertahanan tentara Belanda.

Selain itu, sejak dimulainya perang gerilya, pimpinan pemerintah sipil dari mulai Gubernur Wongsonegoro serta para Residen dan Bupati, selalu diikutsertakan dalam rapat dan pengambilan keputusan yang penting dan kerjasama selama ini sangat baik. Oleh karena itu, dapat dipastikan dukungan terutama untuk logistik dari seluruh rakyat.

Selanjutnya dibahas, pihak-pihak mana serta siapa saja yang perlu dilibatkan. Untuk skenario seperti disebut di atas, akan dicari beberapa pemuda berbadan tinggi dan tegap, yang lancar berbahasa Belanda, Inggris atau Prancis dan akan dilengkapi dengan seragam perwira TNI dari mulai sepatu sampai topi. Mereka sudah harus siap di dalam kota, dan pada waktu penyerangan telah dimulai, mereka harus masuk ke Hotel Merdeka guna menunjukkan diri kepada anggota-anggota UNCI serta wartawan-wartawan asing yang berada di hotel tersebut. Kolonel Wiyono, Pejabat Kepala Bagian PEPOLIT Kementerian Pertahanan yang juga berada di Gunung Sumbing akan ditugaskan mencari pemuda-pemuda yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, terutama yang fasih berbahasa Belanda dan Inggris.

Hal penting yang kedua adalah, dunia internasional harus mengetahui adanya Serangan Tentara Nasional Indonesia terhadap tentara Belanda, terutama terhadap Yogyakarta, Ibukota Republik. Dalam menyebarluaskan berita ini ke dunia internasional maka dibantu oleh Kol. T.B. Simatupang yang bermarkas di Pedukuhan Banaran, desa Banjarsari, untuk menghubungi pemancar radio Angkatan Udara RI (AURI) di Playen, dekat Wonosari, agar setelah serangan dilancarkan berita mengenai penyerangan besar-besaran oleh TNI atas Yogyakarta segera disiarkan.

Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Perang, TB Simatupang lebih kompeten menyampaikan hal ini kepada pihak AURI daripada perwira Angkatan Darat. Diperkirakan apabila Belanda melihat bahwa Yogyakarta diserang secara besar-besaran, dipastikan mereka akan mendatangkan bantuan dari kota-kota lain di Jawa Tengah, dimana terdapat pasukan Belanda yang kuat seperti Magelang, Semarang dan Solo. Jarak tempuh (waktu itu) MagelangYogya hanya sekitar 3 – 4 jam saja; SoloYogya, sekitar 4 – 5 jam, dan SemarangYogya, sekitar 6 – 7 jam. Magelang dan Semarang (bagian Barat) berada di wilayah kewenangan Divisi III GM III, namun Solo, di bawah wewenang Panglima Divisi II/GM II Kolonel Gatot Subroto. Oleh karena itu, serangan di wilayah Divisi II dan III harus dikoordinasikan dengan baik sehingga dapat dilakukan operasi militer bersama dalam kurun waktu yang ditentukan, sehingga bantuan Belanda dari Solo dapat dihambat, atau paling tidak dapat diperlambat.

Pimpinan pemerintahan sipil, Gubernur Wongsonegoro, Residen Budiono, Residen Salamun, Bupati Sangidi dan Bupati Sumitro Kolopaking ditugaskan untuk mengkoordinasi persiapan dan pasokan perbekalan di wilayah masing-masing. Pada waktu bergerilya, para pejuang sering harus selalu pindah tempat, sehingga sangat tergantung dari bantuan rakyat dalam penyediaan perbekalan. Selama perang gerilya, bahkan Camat, Lurah serta Kepala Desa sangat berperan dalam menyiapkan dan memasok perbekalan (makanan dan minuman) bagi para gerilyawan. Ini semua telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah militer setempat.

Untuk pertolongan dan perawatan medis, diserahkan kepada PMI. Peran PMI sendiri juga telah dipersiapkan sejak menyusun konsep Perintah Siasat Panglima Besar. Dalam konsep Pertahanan Rakyat Total – sebagai pelengkap Perintah Siasat No. 1 – yang dikeluarkan oleh Staf Operatif (Stop) tanggal 3 Juni 1948, butir 8 menyebutkan: Kesehatan terutama tergantung kepada Kesehatan Rakyat dan P.M.I. karena itu evakuasi para dokter dan rumah obat mesti menjadi perhatian.

Walaupun dengan risiko besar, Sutarjo Kartohadikusumo, Ketua DPA yang juga adalah Ketua PMI (Palang Merah Indonesia), mengatur pengiriman obat-obatan bagi gerilyawan di front. Beberapa dokter dan staf PMI kemudian banyak yang ditangkap oleh Belanda dan ada juga yang mati tertembak sewaktu bertugas. Setelah rapat selesai, Komandan Wehrkreise II dan para pejabat sipil pulang ke tempat masing-masing guna mempersiapkan segala sesuatu, sesuai dengan tugas masing-masing. Kurir segera dikirim untuk menyampaikan keputusan rapat di Gunung Sumbing pada 18 Februari 1949 kepada Panglima Besar Sudirman dan Komandan Divisi II/Gubernur Militer II Kolonel Gatot Subroto.

Sebagaimana telah digariskan dalam pedoman pengiriman berita dan pemberian perintah, perintah yang sangat penting dan rahasia, harus disampaikan langsung oleh atasan kepada komandan pasukan yang bersangkutan. Maka rencana penyerangan atas Yogyakarta yang ada di wilayah Wehrkreise I di bawah pimpinan Letkol. Suharto, akan disampaikan langsung oleh Panglima Divisi III Kolonel Bambang Sugeng. Kurir segera dikirim kepada Komandan Wehrkreise III/Brigade 10, Letkol. Suharto, untuk memberitahu kedatangan Panglima Divisi III serta mempersiapkan pertemuan. Diputuskan untuk segera berangkat sore itu juga guna menyampaikan grand design kepada pihak-pihak yang terkait. Ikut dalam rombongan Panglima Divisi selain Letkol. dr. Hutagalung, antara lain juga dr. Kusen (dokter pribadi Bambang Sugeng), Bambang Surono (adik Bambang Sugeng), seorang mantri kesehatan, seorang sopir dari dr. Kusen, Letnan Amron Tanjung (ajudan Letkol Hutagalung) dan beberapa anggota staf Gubernur Militer (GM) serta pengawal.

Pertama-tama rombongan singgah di tempat Kol. Wiyono dari PEPOLIT, yang bermarkas tidak jauh dari markas Panglima Divisi, dan memberikan tugas untuk mencari pemuda berbadan tinggi dan tegap serta fasih berbahasa Belanda, Inggris atau Prancis yang akan diberi pakaian perwira TNI. Menjelang sore hari, Panglima Divisi beserta rombongan tiba di Pedukuhan Banaran mengunjungi Wakil Kepala Staf Angkatan Perang Kol. Simatupang. Selain anggota rombongan Bambang Sugeng, dalam pertemuan tersebut hadir juga Mr. M. Ali Budiarjo, yang kemudian menjadi ipar Simatupang.

Simatupang pada saat itu dimohonkan untuk mengkoordinasi pemberitaan ke luar negeri melaui pemancar radio AURI di Playen dan di Wiladek, yang ditangani oleh Koordinator Pemerintah Pusat.Setelah Simatupang menyetujui rencana grand design tersebut, Panglima Divisi segera mengeluarkan instruksi rahasia yang ditujukan kepada Komandan Wehrkreise I Kolonel Bachrun, yang akan disampaikan sendiri oleh Kol. Sarbini.

Brigade IX di bawah komando Letkol Achmad Yani, diperintahkan melakukan penghadangan terhadap bantuan Belanda dari Magelang ke Yogyakarta. Tanggal 19 Februari 1949. Panglima Divisi dan rombongan meneruskan perjalanan, yang selalu dilakukan pada malam hari dan beristirahat pada siang hari, untuk menghindari patroli Belanda. Penunjuk jalan juga selalu berganti di setiap desa. Dari Banaran rombongan menuju wilayah Wehrkreise III melalui pegunungan Menoreh untuk menyampaikan perintah kepada Komandan Wehrkreis III Letkol. Suharto. Bambang Sugeng beserta rombongan mampir di Pengasih, tempat kediaman mertua Bambang Sugeng dan masih sempat berenang di telaga yang ada di dekat Pengasih (Keterangan dari Bambang Purnomo, adik kandung alm. Bambang Sugeng, yang kini tinggal di Temanggung). Pertemuan dengan Letkol. Suharto berlangsung di Brosot, dekat Wates. Semula pertemuan akan dilakukan di dalam satu gedung sekolah, namun karena kuatir telah dibocorkan, maka pertemuan dilakukan di dalam sebuah gubug di tengah sawah. Hadir dalam pertemuan tersebut lima orang, yaitu Panglima Divisi III/Gubernur Militer III Kol. Bambang Sugeng, Perwira Teritorial Letkol. dr. Wiliater Hutagalung beserta ajudan Letnan Amron Tanjung, Komandan Wehrkreise III/Brigade X Letkol. Suharto beserta ajudan. Kepada Suharto diberikan perintah untuk mengadakan penyerangan antara tanggal 25 Februari dan 1 Maret 1949. Kepastian tanggal baru dapat ditentukan kemudian, setelah koordinasi serta kesiapan semua pihak terkait, antara lain dengan Kol. Wiyono dari Pepolit Kementerian Pertahanan.

Setelah semua persiapan matang, baru kemudian diputuskan (keputusan diambil tanggal 24 atau 25 Februari), bahwa serangan tersebut akan dilancarkan tanggal 1 Maret 1949, pukul 06.00 pagi. Instruksi segera diteruskan ke semua pihak yang terkait.

Puncak serangan dilakukan dengan serangan umum terhadap kota Yogyakarta (ibu kota negara) pada tanggal 1 Maret 1949, dibawah pimpinan Letnan Kolonel Suharto, Komandan Brigade 10 daerah Wehrkreise III, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jalannya serangan Umum

Tanggal 1 Maret 1949, pagi hari, serangan secara besar-besaran yang serentak dilakukan di seluruh wilayah Divisi III/GM III dimulai, dengan fokus serangan adalah Ibukota Republik, Yogyakarta, serta koar-besaran oleh pasukan Brigade X yang diperkuat dengan satu Batalyon dari Brigade IX, sedangkan serangan terhadap pertahanan Belanda di Magelang dan penghadangan di jalur Magelta-kota di sekitar Yogyakarta, terutama Magelang, sesuai Instruksi Rahasia yang dikeluarkan oleh Panglima Divisi III/GM III Kolonel Bambang Sugeng kepada Komandan Wehrkreis I, Letkol Bahrun dan Komandan Wehrkreis II Letkol Sarbini. Pada saat yang bersamaan, serangan juga dilakukan di wilayah Divisi II/GM II, dengan fokus penyerangan adalah kota Solo, guna mengikat tentara Belanda dalam pertempuran agar tidak dapat mengirimkan bantuan ke Yogyakarta.

Pos komando ditempatkan di desa Muto. Pada malam hari menjelang serangan umum itu, pasukan telah merayap mendekati kota dan dalam jumlah kecil mulai disusupkan ke dalam kota. Pagi hari sekitar pukul 06.00, sewaktu sirene dibunyikan serangan segera dilancarkan ke segala penjuru kota. Dalam penyerangan ini Letkol Soeharto langsung memimpin pasukan dari sektor barat sampai ke batas Malioboro. Sektor Timur dipimpin Ventje Sumual, sektor selatan dan timur dipimpim Mayor Sardjono, sektor utara oleh Mayor Kusno. Sedangkan untuk sektor kota sendiri ditunjuk Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki sebagai pimpinan. TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Tepat pukul 12.00 siang, sebagaimana yang telah ditentukan semula pasukan TNI mengundurkan diri.

Serangan terhadap kota Solo yang juga dilakukan secara besar-besaran, dapat menahan Belanda di Solo sehingga tidak dapat mengirim bantuan dari Solo ke Yogyakarta, yang sedang diserang secara besang]] – Yogyakarta yang dilakukan oleh Brigade IX, hanya dapat memperlambat gerak pasukan bantuan Belanda dari Magelang ke Yogyakarta. Tentara Belanda dari Magelang dapat menerobos hadangan gerilyawan Republik, dan sampai di Yogyakarta sekitar pukul 11.00.

Kerugian di kedua belah pihak

Dari pihak Belanda, tercatat 6 orang tewas, dan diantaranya adalah 3 orang anggota polisi; selain itu 14 orang mendapat luka-luka. Segera setelah pasukan Belanda melumpuhkan serangan terebut, keadaan di dalam kota menjadi tenteram kembali. Kesibukan lalu-lintas dan pasar kembali seperti biasa, malam harinya dan hari-hari berikutnya keadaan tetap tenteram.

Pada hari Selasa siang pukul 12.00 Jenderal Meier (Komandan teritorial merangkap komandan pasukan di Jawa Tengah), Dr. Angent (Teritoriaal Bestuurs-Adviseur), Kolonel van Langen (komandan pasukan di Yogya) dan Residen Stock (Bestuurs-Adviseur untuk Yogya) telah mengunjungi kraton guna membicarakan keadaan dengan Sri Sultan.

Dalam serangan terhadap Yogya, pihak Indonesia mencatat korban sebagai berikut: 300 prajurit tewas, 53 anggota polisi tewas, rakyat yang tewas tidak dapat dihitung dengan pasti. Menurut majalah Belanda De Wappen Broeder terbitan Maret 1949, korban di pihak Belanda selama bulan Maret 1949 tercatat 200 orang tewas dan luka-luka.

  1. C.    Perundingan Indonesia-Belanda

Selain melalui perjuangan fisik diberbagai daerah, Indonesia juga melakukan perjuangan melalui jalan diplomasi. Perjuangan-perjuangan tersebut antara lain :

  1. 1.       Perundingan Resmi Pertama (Hooge Veluwe)

Perundingan resmi pertama antar Indonesia-Belanda di adakan di Hooge Veluwe, Belanda. Tanggal 14 April 1946 – 25 April 1946. RI diwakili oleh Mr. Soewandi, Mr. Soedarsono, Mr. Abdoel Karim Pringgodigdo. Sedangkan Belanda diwakili oleh Dr. Van Mook, Prof. Van Arbeck, Dr. Van Royen, Prof. Logemann, Sultan Hamiday, Soejo Santoso.

Inilah tuntutan-tuntutan yang di tuntut oleh Republik Indonesia kepada Belanda, diantaranya:

  1. Republik Indonesia harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah bekas Hindia Belanda (Jawa, Madura dan Sumatera).
  2. Federasi Indonesia-Belanda akan dilaksanakan dalam masa tertentu.
  3. Tentara Belanda segera di tarik dari wilayah Indonesia.
  4. Selama perundingan berlangsung, semua aksi militer harus dihentikan.

Namun perundingan ini mengalami kegagalan dimana Belanda hanya mengakui Jawa dan Madura sebagai kekuasaan de facto wilayah Republik Indonesia.

  1. 2.      Perundingan Linggarjati

Perundingan Linggarjati atau kadang juga disebut Perundingan Linggajati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan diratifikasi kedua negara pada 25 Maret 1947.

a.      Latar Belakang

Masuknya AFNEI yang diboncengi NICA ke Indonesia karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda, seperti contohnya Peristiwa 10 November, selain itu pemerintah Inggris menjadi penanggung jawab untuk menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia, oleh sebab itu, Sir Archibald Clark Kerr, diplomat Inggris, mengundang Indonesia dan Belanda untuk berunding di Hooge Veluwe, namun perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera dan Madura, namun Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja.

b.      Misi pendahuluan

Pada akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirimkan Lord Killearn ke Indonesia untuk menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 7 Oktober 1946 bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta dibuka perundingan Indonesia-Belanda dengan dipimpin oleh Lord Killearn. Perundingan ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata (14 Oktober) dan meratakan jalan ke arah perundingan di Linggarjati yang dimulai tanggal 11 November 1946.

c.       Jalannya perundingan

Dalam perundingan ini Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir, Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jendral dan dipimpin oleh Wim Schermerhorn dengan anggota H.J. van Mook, dan Lord Killearn dari Inggris bertindak sebagai mediator dalam perundingan.

d.      Hasil perundingan

Hasil perundingan terdiri dari 17 pasal yang antara lain berisi:

  1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera dan Madura.
  2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949.
  3. Pihak Belanda dan Indonesia Sepakat membentuk negara RIS.
  4. Dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth /Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala UNI.

e.       Pelanggaran Perjanjian

Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jendral H.J. van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini, dan pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah Agresi Militer Belanda I. Hal ini merupakan akibat dari perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda.

3.      Perjanjian Renville

Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral, USS Renville, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN), Committee of Good Offices for Indonesia, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia.

a.      Delegasi

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin Harahap. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh Kolonel KNIL R. Abdul Kadir Wijoyoatmojo. Delegasi Amerika Serikat dipimpin oleh Frank Porter Graham.

b.      Gencatan senjata

Pemerintah RI dan Belanda sebelumnya pada 17 Agustus 1947 sepakat untuk melakukan gencatan senjata hingga ditandatanganinya Persetujuan Renville, tapi pertempuran terus terjadi antara tentara Belanda dengan berbagai laskar-laskar yang tidak termasuk TNI, dan sesekali unit pasukan TNI juga terlibat baku tembak dengan tentara Belanda, seperti yang terjadi antara Karawang dan Bekasi.

c.       Isi perjanjian

  1. Belanda hanya mengakui Jawa tengah, Yogyakarta, dan Sumatra sebagai bagian wilayah Republik Indonesia
  2. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda
  3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur Indonesia di Yogyakarta

d.      Pasca perjanjian

Sebagai hasil Persetujuan Renville, pihak Republik harus mengosongkan wilayah-wilayah yang dikuasai TNI, dan pada bulan Februari 1948, Divisi Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah.

Tidak semua pejuang Republik yang tergabung dalam berbagai laskar, seperti Barisan Bambu Runcing dan Laskar Hizbullah/Sabillilah di bawah pimpinan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo, mematuhi hasil Persetujuan Renville tersebut. Mereka terus melakukan perlawanan bersenjata terhadap tentara Belanda. Setelah Soekarno dan Hatta ditangkap di Yogyakarta, S.M. Kartosuwiryo, yang menolak jabatan Menteri Muda Pertahanan dalam Kabinet Amir Syarifuddin, Menganggap Negara Indonesia telah Kalah dan Bubar, kemudian ia mendirikan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Hingga pada 7 Agustus 1949, di wilayah yang masih dikuasai Belanda waktu itu, Kartosuwiryo menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII).

  1. 4.      Perjanjian Roem-Roijen

Perjanjian Roem-Roijen (juga disebut Perjanjian Roem-Van Roijen) adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Mohammad Roem dan Herman van Roijen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun yang sama.

a.      Kesepakatan

Hasil pertemuan ini adalah:

  • Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya
  • Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri Konferensi Meja Bundar
  • Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta
  • Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang

Pada tanggal 22 Juni, sebuah pertemuan lain diadakan dan menghasilkan keputusan:

  • Kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat sesuai perjanjian Renville pada 1948
  • Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan dengan dasar sukarela dan persamaan hak
  • Hindia Belanda akan menyerahkan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada Indonesia

b.      Pasca perjanjian

Pada 6 Juli, Sukarno dan Hatta kembali dari pengasingan ke Yogyakarta, ibukota sementara Republik Indonesia. Pada 13 Juli, kabinet Hatta mengesahkan perjanjian Roem-van Roijen dan Sjafruddin Prawiranegara yang menjabat presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dari tanggal 22 Desember 1948 menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno dan secara resmi mengakhiri keberadaan PDRI pada tanggal 13 Juli 1949.

Pada 3 Agustus, gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia dimulai di Jawa (11 Agustus) dan Sumatera (15 Agustus). Konferensi Meja Bundar mencapai persetujuan tentang semua masalah dalam agenda pertemuan, kecuali masalah Papua Belanda.

5.      Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949.

a.      Latar belakang

Usaha untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan berakhir dengan kegagalan. Belanda mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi, lewat perundingan Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Roem-van Roijen, dan Konferensi Meja Bundar.

b.      Hasil konferensi

Hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah:

  • Serahterima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua bagian barat. Indonesia ingin agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua bagian barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Karena itu pasal 2 menyebutkan bahwa Papua bagian barat bukan bagian dari serahterima, dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.
  • Dibentuknya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia, dengan monarch Belanda sebagai kepala negara
  • Pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat
  1. Keradjaan Nederland menjerahkan kedaulatan atas Indonesia jang sepenuhnja kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersjarat lagi dan tidak dapat ditjabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat.
  2. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada Konstitusinja; rantjangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada Keradjaan Nederland.
  3. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnja pada tanggal 30 Desember 1949

Rantjangan Piagam Penjerahan Kedaulatan.

c.       Pembentukan RIS

Tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan sementara negara dilantik. Soekarno menjadi Presidennya, dengan Hatta sebagai Perdana Menteri membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat. Indonesia Serikat telah dibentuk seperti republik federasi berdaulat yang terdiri dari 16 negara yang memiliki persamaan persekutuan dengan Kerajaan Belanda.


RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

 

Disusun guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah

Perencanaan Pembelajaran Sejarah

 

 

 

 

 

 


 

 Oleh :

IWAN SUTIYONO

NIM                : 10021015

Semester         : IV( Empat )

Jurusan          : Pendidikan Sejarah

Fakultas         : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

 

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

 YOGYAKARTA

2012

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah                       : SMP N 1 Wates

Mata Pelajaran            : IPS – Sejarah

Kelas                           : VIII / 1

Alokasi Waktu            : 1 Jam Pelajaran (1X40 Menit)

  1. A.    Standar Kompetensi

Memahami masa kepemimpinan Th.S. Raffles di Nusantara.

  1. B.     Kompetensi Dasar

Menjelaskan masa kepemimpinan Th.S. Raffles di Nusantara.

  1. C.    Indikator
    1. Mendeskripsikan biografi Th.S. Raffles.
    2. Mengidentifikasi latar belakang Th.S. Raffles.
    3. Menjelaskan kebijakan pemerintahan Th.S. Raffles dalam bidang pemerintahan, perekonomian dan keuangan.
  1. D.    Tujuan Pembelajaran

Setelah penyajian materi, diharapakan siswa dapat :

  1. Mendeskripsikan biografi Th.S. Raffles.
  2. Mengidentifikasi latar belakang Th.S. Raffles.
  3. Menjelaskan kebijakan pemerintahan Th.S. Raffles dalam bidang pemerintahan, perekonomian dan keuangan
  1. E.     Materi Pelajaran

Thomas Stamford Raffles

  1. 1.    Biografi Raffles

Thomas Stamford Raffles adalah seorang yang kurang mempunyai karakter hebat, tapi cukup bijaksana untuk lebih memelih reputasi dalam sejarah daripada penghasilan material sesaat (Vlekke, 2008). Bernama lengkap Thomas Stamford Bringley Raffles ini lahir 6 Juli 1781 berkewarganegaraan Inggris. Ia adalah seorang Gubernur Jenderal Hindia-Belanda yang terbesar. Ia juga dikatakan pendiri kota dan Negara kota Singapura. Ayahnya adalah seorang kapten bernama Benjamin Raffles dan Ibunya adalah Anne Lyde Linderman, namun akibat terhimpit krisis ekonomi dan terjerat kasus dalam perdagangan budak di kepulauan Karibia mengakibatkan ayahnya meninggal saat Raffles berusia 15 tahun. Saat itu juga ia mulai bekerja sebagai pegawai di London untuk perusahan Hindia Timur Britania yang banyak berperan dalam penaklukan Inggris di luar Negeri (id.wikipedia.org) dan diangkat ke posisi agen perusahaan di Pulau Penang pada 1805. Di sini dia memulai studinya atas bahasa, adat istiadat, dan sejarah Melayu. Bermula menjadi palayan humaniter utama kemudian menciptakan lewat tulisannya, suatu legenda histori mengenai administrasinya di Jawa dan akhirnya dengan suatu kebijakan ekspansi yang berani sehingga membuat dia mencapai keberhasilan terbesarnya yaitu pendirian Singapura.

Dia menulis begitu baik dalam bentuk yang sangat menarik, sehingga selama seabad setelah kematiannya orang menilai Raffles lebih berdasarkan kata-katanya dari pada perbuatannya. Dari sinilah ia dinilai lebih unggul dari pada para pendahulu-pendahulunya dalam administrasi kolonial. Dari gabungan ambisi membara dan kecerdasan brilian tersebut, membuat Raffles orang yang tepat untuk menjalankan rencana Lord Minto untuk Indonesia. Kala waktu itu untuk menyerang dan menghancurkan kekuatan Belanda di Indonesia (Vlekke, 2008).

Keberhasilan Inggris dalam ekspansinya ini membawa nama Raffles menjadi semakin dikenal dan yang tidak kalah pentingnya adalah melejitnya karir Raffles yang semakin tinggi di usianya yang masih muda. Itu disebabkan karena pemerintah Inggris mempercayakan semua kendali di nusantara kepadanya. Sehingga di tunjuklah Raffles sebagai Letnan Gubernur oleh Lord Minto sebelum kembali ke Kalkuta (Vlekke, 2008). Dia menjadi Jenderal Gubernur di Jawa pada tahun 1811-1816. Selama di Jawa dalam menjalankan tugasnya, nampaknya Raffles juga memiliki keterkaitan erat dengan orang Jawa, bahkan ia lebih suka dengan orang Jawa dari pada dengan orang Belanda. Sebab orang Jawa tidak memiliki sifat amuk (chaos). Selain itu Raffles juga menyimpan besar perhatiannya pada budaya dan sastra Jawa, karena ketertarikanya tersebut ia mengembangkan Museum Ethnografi Batavia, yang sampai saat ini masih berdiri megah. Sebelumnya Belanda telah mendirikan lembaga kebudayaan yang bernama Koninklijk Bataviaasch Genootschap. Lembaga ini yang memelopori pendirian Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (1778) dan Museum Gajah (1862) yang kesemuanya berada di Jakarta. Pada 1814, Thomas Stamford Raffles mendengar berita adanya penemuan benda purbakala di sekitar Magelang, Jawa Tengah. Raffles kemudian mengutus H.C. Cornelius untuk menyelidiki lokasi penemuan berupa bukit yang dipenuhi semak belukar. Ia memerintahkan agar “bukit ilalang” itu dibersihkan, sehingga tampaklah sebuah candi raksasa yang dipenuhi patung Buddha Mahayana. orang. Raffles juga bercerita tentang keberadaan Candi Penataran yang berlokasi di sebelah utara Blitar (Jawa Timur). Raffles menemukan candi ini pada 1815 bersama seorang naturalis dan ahli kedokteran berkebangsaan Amerika, ialah Thomas Walker Horsfield. Raffles kembali ke London (1815) karena mengidap penyakit tropis yang cukup parah, serta kesedihannya yang sangat dalam atas meninggalnya istrinya pada 26 November 1814 karena penyakit malaria (Raffles, 2008) dan dimakamkan di Batavia tepatnya yang sekarang menjadi Museum Prasasti. Di kebun raya Bogor juga dibangun monument peringatan untuk mengenang kematian sang isteri (id.wikipedia.org).

Pada tahun 1818, Thomas Stamford Raffles kembali ke timur dan di promosikan menjadi gubernur Bengkulu. Disana banyak yang telah dilakukan yaitu mengagas proyek benama Singapore, mendirikan benteng, dan Ia juga dikenal sebagai pecinta lingkungan yang penuh gairah di bidang biologi. Banyak sederetan nama binatang dan tumbuhan telah dinamai dengan menggunakan namanya (Raffles, 2008). Salah satu tumbuhan yang paling terkenal adalah benama Rafflesia Arnoldii, sejenis tumbuhan parasit di pohon Palem, merupakan hasil penemuan Raffles di sekitar Bengkulu (Sumatra). Tanaman ini merupakan endemic di Asia Tenggara dan memiliki kelopak bunga terbesar serta paling spektakuler di dunia. Sekembalinya ke London Thomas Stamford Raffles mendirikan London Zoo dan Zoological Society of London yang sampai saat ini masih terkenal. Ia pun menjadi presiden pertama dalam lembaga ilmiah ini. Dari sinilah Raffles menghabiskan masa hidupnya yaitu di Kota dan Negara asalnya. Seorang anak yang tengah menjelma menjadi seorang figure dan menjadi seorang tokoh cerdas, bijaksana serta peduli terhadap sesama telah menyatu semua dalam diri raffles. Menurut catatan Sophia Malkasian, mahasiswa pascasarjana pada Southeast Asia Studies Program, Ohio University, Amerika Serikat mengatakan Raffles dianggap sebagai salah seorang pelopor kajian Jawa, serta bukunya menjadi sumber gagasan Barat mengenai daerah tersebut, dan sebagai titik awal pengkajian wilayah Timur.

Perjuangan telah dilakukan demi keluarga dan negaranya mulai dari masa remaja hingga menutup mata. Banyak sumber yang mengatakan bahwa Thomas Stamford Raffles meninggal dunia sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-45 (5 July 1826), atau hanya dua tahun sekembalinya dari Hindia-Timur, karena menderita apoplexy atau Stroke (Raffles, 2008). Karena pendirianya yang menentang perbudakan, keluarganya tidak diizinkan mengebumikannya di halaman gereja setempat (St.Mary’s, Hendon). Larangan ini dikeluarkan pendeta gereja itu, yang keluarganya memetik keuntungan dari perdagangan budak. Ketika gereja itu diperluas pada 1920-an, kuburannya dimasukkan ke dalam bagian bangunannya (id.wikipedia.org).

  1. 2.    Masa Kepemimpinan Raffles di Nusantara

Sejak tahun 1800, blokade Inggris terhadap Belanda semakin memuncak. Kedudukan-kedudukan Belanda yang ada di luar Jawa (hanya Ambon yang agak kuat) diserang Inggris. Demikianlah Ambon, Gorontalo, Banda, Ternate, praktis dapat dikuasainya. Tidak dengan Jawa, rupanya pertahanan masih kuat dan memerlukan perhitungan militer yang lebih serius. Tetapi keputusan itu belum diambil oleh pucuk pimpinan Inggris di India. Walaupun demikian, persiapan untuk menyerang Jawa telah dilakukan sejak masa-masa sebelumnya (Dekker, 1993).

Pada tahun 1808 mulai berlangsung suatu zaman baru dalam hubungan Jawa-Eropa. Negeri Belanda telah berada di bawah kekuasaan Perancis sejak tahun 1795. Sehubungan dengan sentralisasi kekuasaan yang semakin besar, maka Napoleon Bonaperte mengangkat adiknya, Louis Napoleon sebagai penguasa di negeri Belanda pada tahun 1806. Pada tahun 1808, Louis mengirim Marsekal Herman Willem Daendels ke Batavia untuk menjadi Gubernur jenderal (1808-1811) dan untuk memperkuat pertahanan Jawa sebagai basis melawan Inggris di Samudera Hindia. Dalam perjalanannya Daendels tidak membawa pasukan baru bersamanya bahkan memakai bendera Amerika untuk menghindari serangan atau hadangan Inggris di India. Dengan tidak adanya pasukan yang dibawa dia segera membentuk pasukan yang terdiri dari sebagian besar terdiri atas orang-orang Indonesia, berjumlah dari 4000 menjadi 18000 orang (Ricklefs, 2005).

Tekanan blockade Inggris yang berat terhadap Belanda melumpuhkan export kopi yang merupakan salah satu sumber penghasilan yang besar. Suasana ekonomi di bawah Daendels yang bersifat revolusioner dan diktaktor ini rusak. Di samping itu kebencian terhadapnya datang dari semua golongan termasuk orang-orang Eropa sendiri. Maksudnya memberantas penyelewengan dan korupsi yang menyelimuti administrasi Eropa banyak mengalami kegagalan (Ricklefs, 2005). Salah satu contoh tindakan Daendels yang hanya menghasilkan kebencian adalah sebagai berikut, seperti disebutkan di atas, bahwa Ambon masih dipertahankan oleh Belanda dalam ukuran kecil. Di sana ditempatkan seorang colonel Perancis yang bernama Filz. Akibat serangan Inggris itu Filz menyerah. Dia dibebaskan oleh Inggris dan kemudian pergi ke Batavia untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Hasilnya malahan colonel yang malang itu dimarahinya dan kemudian dijatuhi hukuman mati (dengan jalan ditembak), itu merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh seorang pemimpin seperti Daendels. Adapun perlawanan diberbagai tempat terhadap Daendels yang serba keras dari bangsa Indonesia antara lain ialah Banten, Cirebon, dan Yogyakarta (Dekker, 1993).

Pada 1811, Thomas Stamford Raffles disertakan dalam rombongan ekspedisi ke tanah Jawa sebagai Letnan Gubernur di bawah perintah Gubernur Jenderal (di India) Sir Gilbert Elliot Murray-Kynyn-mond atau yang lebih dikenal dengan nama Lord Minto, hingga 1817. Lord Minto menyukai Raffles karena kecerdikanya, keterampilan, dan kemampuannya dalam berbahasa Melayu, sehingga ia dikirim ke Malaka. Tidak lama setelah tiba di tanah Jawa pasca Perancis menguasai Kerajaan Belanda, Raffles mengatur ekspedisi melawan militer Belanda di Jawa. Penyerbuan itu dipimpin oleh Admiral Robert Stopford, Jenderal Watherhall, Kolonel Gillespie (Raffles, 2008) dan disamping itu ikut juga Jenderal Auchmuty dimana Kapitulasi Tuntang adalah pertanda yang secara resmi mengakhiri riwayat Belanda-Perancis di Indonesia. Berikut mengenai isi dari Kapitulasi Tuntang yang di tanda tangani oleh Auchmuty dari pihak Inggris dan Janssen dari pihak Belanda, pada tanggal 18 September 1811 :

  1. Seluruh Jawa diserahkan kepada Inggris
  2. Semua serdadu menjadi tawanan dan semua pegawai yang mau kerja sama dengan Inggris, dapat memegang jabatan terus
  3. Semua hutang-piutang pemerintah belanda yang dulu, tidak akan ditanggung oleh Inggris.

Seminggu sebelum Kapitulasi Tuntang, Raffles telah diangkat sebagai Letnan Gubernur Jenderal namun pusat kendali tetap berada di Calcuta (Dekker, 1993).

Dalam hal yang seperti ini masih ada juga perbedaan dalam penilaian terhadap Belanda antara Lord Minto dengan Raffles. Munculnya dua aliran ini sangat berbeda jauh yaitu aliran Lord Minto yang bersikap lunak dan terbuka terhadap Belanda yang telah kalah dan mau mempergunakan bangunan dan tenaga mereka kembali asalkan setia kepada Inggris, dan aliran Raffles yang bersifat membenci terhadap apa saja yang berbau Belanda yang dianggapnya sebagai kolot dan kejam.

Setelah takhluknya Belanda dari tangan Inggris, kepulauan Indonesia sepenuhnya berada di bawah control perusahaan Hindia Timur Inggris dan dibagi dalam empat unit administratif yaitu pemerintahan Malaka, Bengkulu, Jawa, Maluku. Dengan perubahan administratif ini Maluku sangat beruntung karena monopoli tidak dihapus melainkan ditetapkan dengan lebih longgar, sebab Perusahaan Hindia Timur Inggris tidak mempunyai kepentingan financial untuk menjaga ketat sistem itu seperti Belanda (Vlekke, 2008). Apabila dilihat sebagai kesatuan revolusi Daendels dan Raffles sama-sama tokoh yang paling penting bagi sejarah Indonesia yaitu sebagai pencetus revolusi penjajahan, suatu kebijakan baru yang menuntut pelaksanaan kedaulatan dan kekuasaan administrasi Eropa di seluruh pemerintahan Jawa yang tujuannya memanfaatkan, memperbaharui, atau menghancurkan lembaga-lembaga asli semuanya (Rickefs, 2005). Pemerintahan langsung rakyat oleh pejabat pemerintah yang digaji harus menggantikan pemerintahan tidak langsung lewat perantara kepala-kepala daerah herediter (Vlekke, 2008).

Thomas Stamford Raffles pernah menjadi Gubernur Jenderal pada masa yang sangat singkat di Jawa yaitu mulai tahun 1811 sampai dengan 1816. Selama kepemimipinannya, Raffles mengubah sistem tanam paksa (culture stelsel) yang diberlakukan colonial Belanda, yaitu sistem kepemilikan tanah yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh tulisan awal Dirk van Hogendorp, dengan kebijakan landrente. Prinsip yang digunakannya berdasarkan pada teori liberalisme, seperti yang dipraktikkan Inggris di India. Seperti dalam bidang perekonomian dan keuangan Raffles menetapkan bahwa :

  • semua tanah adalah milik Negara, dan rakyat sebagai pemakai (penggarap) tanah wajib membayar sewa (berupa pajak bumi) kepada pemerintah.
  • Pemimpin pribumi seperti sultan dan bupati yang tidak taat pada peraturan landrente, akan dipecat.
  • Meneruskan usaha yang dilakukan Belanda misalnya penjualan tanah kepada swasta, serta penanaman kopi, melaksanakan penanaman bebas yang melibatkan rakyat dalam perdagangan.
  • Memonopoli garam agar tidak dipermainkan dalm perdagangan karena sangat penting bagi rakyat.
  • Menghapus segala penyerahan wajib dan kerja rodi.
  • Dia juga mengubah sistem berkendara di koloni Belanda menjadi sistem berkendara seperti di Inggris yaitu memakai jalur kiri yang berlaku dan dipakai sampai saat ini (Gus Anam’s, 2010 blog)

Selain menerapkan kebijakan landrente, dalam bidang pemerintahan Thomas Stamford Raffles juga menerapkan kebijakannya melalui :

  • Membagi tanah Jawa ke dalam 16 karesidenan
  • Mengurangi jabatan bupati yang berkuasa (Raffles, 2008)
  • Mengangkat Bupati menjadi pegawai negeri yang digaji
  • Mempraktekkan sistem yuri dalam pengadialn seperti di Inggris
  • Melarang adanya perbudakan, membangun pusat pemerintahan di Istana Bogor (Gus Anam’s, 2010 blog)
  • Kesultanan Banten dihapuskan, kedaulatan kesultanan Cirebon harus diserahkan kepada colonial Inggris (Raffles, 2008).

Disamping kebijakan-kebijakan yang telah disebutkan, Raffles juga seoarang sarjana yang tertarik dalam Sejarah dan keadaan alam Indonesia. Yaitu dengan membangun gedung Harmoni di jalan Majapahit Jakarta untuk lembaga pengetahuan yang berdiri sejak tahun 1778 yang bernama Bataviaasch Genootschap(Gus Anam’s, 2010 blog).

Pada 13 agustus 1814 diberlakukan konvensi London yang memuat bahwa seluruh wilayah yang pernah dikuasai Belanda harus dikembalikan kepada pihak Inggris tetapi tidak berlaku atas Bangka, Belitung, dan Bengkulu. Sebenarnya Raffles tidak menerima hal ini karena kekayaan Hindia-Belanda sanagat menguntungkan pihak Inggris, naumun ia terpaksa menandatanganinya yang merupakan bagian dari penyusunan kembali secara menyeluruh urusan-urusan Eropa setelah perang-perang Napoleon. Raffles akhirnya ditarik kembali ke Inggrisdan digantikan oleh John Fendall yang melaksanakan keputusan konvensi London sekaligus serah terimanya. Tahun 1818 Raffles kembali ke timur untuk Jabatan barunya yaitu menjadi Gubernur Bengkulu. Setelah setahun pemerintahannya ia menggagas proyek bernama Singapore. Proyek mercusuar ini adalah pelampiasan dari rasa kekecewaannya karena penyerahan tanah Jawa kepada Belanda. Diapun akhirnya terkenal sekali sebagai pendiri Singapura.

Sebelum kepulangannya ke London, di Bengkulu Raffles mendirikan benteng Inggris paling besar kedua di Asia Pasifik, setelah benteng utamanya di India. Dari pendirian benteng yang permanen, kokoh dan multifungsi itu dapat dipastikan kalau Raffles memiliki cita-cita di kawasan ini. Karena parahnya gejolak politik yang mendera Eropa pada tahun 1823 ia terpaksa untuk meninggalkan Sumatra. Namun Raffles sempat mewujudkan obsesinya di Singapura dan dalam proyek botani dan satwa Hindia Timur, terutama di pulau Sumatra. Tonggak imperalis Inggris ini menggagas pendirian Raffles Museum di Singapura. Misinya adalah mencatat dan mendokumentasikan binatang dan tanaman khas yang terdapat di pulau Jawa dan Sumatra (Raffles, 2008). Salah satunya adalah jenis tanaman bunga sekaligus nama Raffles diabadikan sebagai nama bunga itu, yaitu Rafflesia Arnoldii (Gus Anam’s 2010 blog). Karena peran besar Raffles, di Simgapura akhirnya diabadikan dengan bentuk patung atau monumuen Raffles untuk mengenang tokoh besar itu.

Berakhirnya pemerintahan Raffles karena kondisi eropa sudah tidak mendukung. Kedudukan Napoleon telah goyah, dan Belanda telah bangkit untuk melawan Perancis. Ujungnya terselesaikan pada 1824 yang disepakati di London. Britania berjanji tidak akan lagi campur tangan di Sumatra atau pulau-pulau lain di kepalauan Indonesia. Begitu juga orang Belanda berjanji menghormati kemerdekaan Aceh, tapi sekaligus bertekad melindungi pelayaran di sekitar ujung utara Sumatra dari perompak-perompak Aceh. Perjanjian 1824 mengakhiri kekuasaan Britania atas Bengkulu (Vlekke, 2008). Hingga akhirnya Nusantara kembali di bawah kekuasaan Belanda yang dengan sistimatik menguras serta mengkulikan penduduk Nusantara seperti yang dilakukanya sebelum Inggris datang.

  1. F.     Metode Pengajaran
    1. Metode pengajaran : Ceramah Bervariasi
    2. Persiapan :

-          Salam

-          Presensi

-          Appersepsi

  1. Pelaksanaan :

-          Pemasangan media/materi pembelajaran

-          Tanya jawab

-          Evaluasi : tes formatif

-          Penugasan

  1. Penutup :

-          Salam

  1. Media yang menghantar ke penyajian materi

Terlampir

  1. G.     Sumber Pembelajaran
    1. Sumber Buku :

Daliman, A. 2001. Sejarah Indonesia abad XIX-awal abad XX: Sistem Politok Kolonial dan Administrasi Pemerintahan Hindia-Belanda: Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. Hal. 20-26.

Dekker, Nyoman., 1993, Sejarah Pergolakan Indonesia dalam Abad XIX, Malang: IKIP Malang. Hal.

Raffles, Th.S., 2008, The History of Java, Penyunting: Hamonangan Simanjuntak dan Revianto B. Santosa,Yogyakarta: Narasi.

Ricklefs, M.C., 2005, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, Terjemahan. Satria Wahono dkk, Jakarta:PT Serambi Ilmu Semesta. Hal. 251-258.

Vlekke, B.H.M., 2008, Nusantara: Sejarah Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia. Hal.

Wiharyanto, A. Kardiyat., 2006, Sejarah Indonesia Madya XVI-XIX. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. Hal. 108-112.

  1. Sumber Elektronik :

-       http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas_Stamford_Bingley_Raffles. diakses tanggal 28 mei 2012, pukul 23.05.

-       http://www.scribd.com/doc/27659726/Masa-Pemerintahan-Thomas-Stamfort-Raffles-Di-Indonesia#download. Diakses tanggal 28 Mei 2012, Pukul 23.09 WIB.

-       http://sejarah.kompasiana.com/2011/05/31/sib-masa-kepemimpinan-raffles/ . diakses tanggal 28 Mei 2012, pukul 23.10.

-       http://sejarah.info/2012/02/indonesia-di-bawah-pemerintahan-raffles.html . diakses tanggal 28 Mei 2012, pukul 23.12.

-          Anam’s, Gus.2010.blog: Pemerintahan VOC-Hindia Belanda. Diakses tanggal 29 Mei  2012.

  1. H.    Penilaian Hasil Belajar
    1. Tehnik

-          Tes Lisan (Appersepsi)

-          Tes Tertulis (Tes Formatif)

  1. Bentuk Soal : Pilihan ganda dan Essay
  2. Soal : Terlampir
  3. Standar Penilaian
    1. Pilihan Ganda
  • Tabel Penskoran
Benar Skor
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
0 0
  1. Uraian
  • Jawaban tepat sekali sesuai dengan kunci dan diungkapkan dengan bahasa yang baik dan benar mendapat skor 5.
  • Jawaban mendekati kebenaran diberi skor 4,3 atau 2.
  • Jawaban salah mendapat skor 1.
  • Skor terakhir diperoleh dengan menjumlahkan skor tiap nomor kemudian di bagi 2.

Rumus Penskoran:

Mengetahui,

Dosen Pengampu

Drs. Y. Supriyadi, M.Pd

NIP. 19530509 198703 1 001

Wates, 11 Juni 2012

Guru Praktikan

Iwan Sutiyono

NIM. 10021015

Lampiran 1

Soal

  1. I.       Pilihan Ganda

Jawablah dengan benar pertanyaan berikut dengan memberi tanda silang (x) pada huruf a,b,c, atau d pada lembar jawab yang telah tersedia !

  1. Raffles di lahirkan tanggal…
    1. 6 juli 1781
    2. 7 juli 1781
    3. 8 juli 1781
    4. 9 juli 1781.
  2. Ayah Raffles bernama… a.Lord Minto, b. Benjamin Raffles, c, H.C. Cornelius, d.Linderman Raffles.
  3. Raffles di angkat sebagai agen perusahaan pada tahun…
    1. 1802
    2. 1803
    3. 1804
    4. 1805.
  4. Raffles menjadi jendral Gubernur di jawa pada tahun…
    1. 1811-1816
    2. 1811-1817
    3. 1811-1818
    4. 1811-1819.
  5. Lembaga yang mempelopori pendirian Perpustakaan Nasional Republik Indonesia adalah…
    1. Etnograficsh Museum Batavia
    2. Nationale Bibliotheek Van Indonesia
    3. Museum Voor Geologie
    4. Konikujk Bataviasch Genoot Schap.
  6. Raffles menemukan Candi Penataran pada tahun 1815 bersama seorang Naturalis dan ahli kedokteran  berbangsa Amerika adalah…
    1. Thomas Walker Hosfield
    2. H.C. Cornelius
    3. Sir Gilbert Elliot Murray
    4. Lord Minto.
  7. Alasan Lord Minto menyukai Raffles sebagai Gubernur jawa adalah, kecuali
    1. Kecerdikannya dalam strategi perang
    2. Keterampilannya dalam berbahasa melayu
    3. Mempunyai watak yang keras
    4. Kemampuannya untuk beradaptasi.
  8. Kapitulasi Tuntang di tanda tangani pada tanggal…
    1. 18 september 1810
    2. 18 september 1811
    3. 18 september 1812
    4. 18 september 1813.
  9. Setelah di kuasai Inggris Kepulauan Indonesia di bawah kekuasaan India timur Inggris dan di bagi dalam empat unit administratif yaitu, kecuali
    1. Malaka
    2. Bengkulu
    3. Kalimantan
    4. Jawa.
  10. Kebijakan yang dilakukan raffles saat manjadi Gubernur Jendral di jawa dalam bidang ekonomi adalah…
    1.  Culturestelsel
    2. Romusa
    3. Landrente
    4. Rodi.

II. Soal Essay

Jawablah soal berikut dengan jelas dan benar pada lembar jawab yang tersedia !

  1. Sebutkan isi Perjanjian Tuntang!
  2. Sebutkan kebijakan Raffles di Hindia-Belanda dalam bidang perekonomian dan keuangan!

 

Lampiran 2

Kunci Jawaban

  1. I.    Pilihan Ganda

II. Essay

  1. Isi Perjanjian Tuntang :
  2. Seluruh Jawa diserahkan kepada Inggris
  3. Semua serdadu menjadi tawanan dan semua pegawai yang mau kerja sama dengan Inggris, dapat memegang jabatan terus
  4. Semua hutang-piutang pemerintah belanda yang dulu, tidak akan ditanggung oleh Inggris.
  1. kebijakan Raffles di Hindia-Belanda dalam bidang perekonomian dan keuangan :
  • semua tanah adalah milik Negara, dan rakyat sebagai pemakai (penggarap) tanah wajib membayar sewa (berupa pajak bumi) kepada pemerintah.
  • Pemimpin pribumi seperti sultan dan bupati yang tidak taat pada peraturan landrente, akan dipecat.
  • Meneruskan usaha yang dilakukan Belanda misalnya penjualan tanah kepada swasta, serta penanaman kopi, melaksanakan penanaman bebas yang melibatkan rakyat dalam perdagangan.
  • Memonopoli garam agar tidak dipermainkan dalm perdagangan karena sangat penting bagi rakyat.
  • Menghapus segala penyerahan wajib dan kerja rodi.

Lampiran 3

LEMBAR JAWABAN

  1. I.       PILIHAN GANDA

No

JAWABAN

No

JAWABAN

1

A

B

C

D

E

11

A

B

C

D

E

2

A

B

C

D

E

12

A

B

C

D

E

3

A

B

C

D

E

13

A

B

C

D

E

4

A

B

C

D

E

14

A

B

C

D

E

5

A

B

C

D

E

15

A

B

C

D

E

6

A

B

C

D

E

16

A

B

C

D

E

7

A

B

C

D

E

17

A

B

C

D

E

8

A

B

C

D

E

18

A

B

C

D

E

9

A

B

C

D

E

19

A

B

C

D

E

10

A

B

C

D

E

20

A

B

C

D

E

  1. II.    URAIAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lampiran 2

Sir Thomas Stamford Bingley Raffles

Lapiran 3

 

Patung Sir Stamford Raffles oleh Thomas Woolner di Singapura

Lampiran 4

Gilbert Elliot-Murray-Kynynmound (Lord Minto)

Sampul buku Raffles


RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

 

Disusun guna mengikuti Micro Teaching

Pada mata kuliah PPL I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oleh :

SAEFUL ROHMAN

NIM                : 09021031

Semester         : VI( Enam )

Jurusan          : Pendidikan Sejarah

Fakultas         : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

 

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

YOGYAKARTA

2012

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah                       : SMA N 1 Wates

Mata Pelajaran            : IPS – Sejarah

Kelas                           : XI IPA / 2

Alokasi Waktu            : 1 Jam Pelajaran (1X45 Menit)

 

  1. A.    Standar Kompetensi

Memahami Kerajaan Gowa pada masa kepemimpinan Sultan Hasanuddin

 

  1. B.     Kompetensi Dasar

Mendeskripsikan Kerajaan Gowa masa kepemimpinan Sultan Hasanuddin

 

  1. C.    Indikator
    1. Menjelaskan faktor-faktor VOC datang ke Makassar.
    2. Mengidentifikasi pertempuran Kerajaan Gowa dengan VOC.
    3. Menyebutkan faktor-faktor kekalahan Gowa melawan VOC.

 

  1. D.    Tujuan Pembelajaran

Setelah penyajian materi, diharapakan siswa dapat :

  1. Menjelaskan faktor-faktor VOC datang ke Makassar.
  2. Mengidentifikasi pertempuran Kerajaan Gowa dengan VOC.
  3. Menyebutkan faktor-faktor kekalahan Gowa melawan VOC.

 

 

 

 

 

 

  1. E.     Materi Pelajaran

                                                  SULTAN HASANUDDIN

 

Sultan Hasanuddin dilahirkan di Makassar  12 Januari 1631 dengan nama I Mallombosi Daeng Karaeng Bonto Mangape, setelah memeluk agama Islam ia mendapat tambahan gelar Sultan Hasanuddin Tumenanga Ri Balla Pangkana, dan merupakan putra Sultan Malikussaid, Sultan Gowa ke-15. Sebagai putra kedua sebenarnya Sultan Hasanuddin tidak berhak atas tahta kerajaan Gowa, tetapi saat ayahnya wafat pada tahun 1655, para pembesar kerajaan sepakat untuk menobatkannya sebagai raja Gowa. Pilihan itu didasarkan atas prestasi yang dicapainya sewaktu ayahnya masih memerintah. Ia memang sudah dipersiapkan sejak awal untuk menjadi raja, sehingga kepadanya diajarkan berbagai keahlian yang berkaitan dengan pemerintahan. Sultan Hasanuddin memerintah Kerajaan Gowa, ketika Belanda yang diwakili VOC sedang berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah. Gowa merupakan kerajaan besar di wilayah timur Indonesia yang menguasai jalur perdagangan.

Orang-orang Belanda pada awalnya tidak tertarik kepada kerajaan Gowa yang terletak di kaki barat Sulawesi Selatan. Mereka baru mengetahui setelah berhasil menangkap sebuah kapal Portugis di dekat perairan Malaka. Di kapal itu terdapat seorang awak kapal dari Makassar. Dari awak kapal tersebutlah mereka mengetahui tentang keadaaan Kerajaan Gowa, dari itu mereka mengetahui ternyata pelabuhan Kerajaan Gowa di Sambaopu merupakan pelabuhan transito yang penting bagi kapal-kapal yang berlayar dari atau ke Maluku. Setelah Belanda mengetahui bahwa Makassar cukup ramai dan banyak menghasilkan beras, Belanda mulai mengirimkan utusannya ke Makassar untuk membuka hubungan dagang. Utusan itu diterima dengan baik, dan sejak saat itu Belanda sering datang ke Makassar,tetapi hanya untuk berdagang. Setelah Belanda sering ke Makassar, mereka membujuk Sultan Hasanuddin untuk bersama-sama menyerbu Banda (pusat rempah-rempah). Belanda juga menganjurkan agar tidak menjual beras kepada Portugis, namun ajakan tersebut ditolak oleh Makassar.

Antara Makassar dengan Belanda sering terjadi konflik karena persaingan dagang. Permusuhan itu diawali dengan insiden penipuan pada tahun 1616 oleh Belanda. Saat itu pembesar Makassar menghadiri undangan perjamuan Belanda di kapal VOC, tetapi  sesampainya disana mereka dilucuti senjatanya oleh Belanda, sehingga terjadi perkelahian antara Belanda dengan Makassar yang mengakibatkan banyak korban dari pihak Makassar. Sejak saat itulah orang-orang Makassar mulai membenci Belanda.

Pada masa pemerintahan Hasanuddin juga terjadi insiden antara VOC dengan Gowa pada tahun 1662. Kapal De Walvisch yang memasuki perairan Makassar tanpa izin karena dikejar oleh pasukan Gowa, kandas di pantai. Sebanyak 16 pucuk meriam disita oleh pasukan Gowa. Dua tahun kemudian kapal VOC De Leeuwin tenggelam di Pulau dayang-dayang. Seratus anak buah kapal tewas tenggelam dan sisanya 162 orang ditawan di Gowa. VOC mengirimkan 14 pegawainya ketempat kandasnya kapal tanpa memberitahu kepada Sultan, sehingga beliau merasa kehormatannya telah dilanggar oleh VOC. Akhirnya para pegawai ini ditawan dan dibunuh. Pada tahun 1665 Gubernur Jendral Joan Matsuijker mengutus Joan van Wesenhagen ke Gowa untuk berdamai, tetapi ditolak oleh Sultan Hasanuddin dengan alasan syarat yang ditentukan VOC merugikan Gowa. Menghadapi perlawanan itu pada bulan November 1666, di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Speelman, berangkat dari Batavia menuju Gowa. Armada berkekuatan 21 kapal perang dengan membawa 1000 orang tentara. Dengan kekuatan sebesar itu, pada tanggal 21 Desember 1666, VOC mengumumkan perang kepada Gowa. Benteng pertahanan Gowa yaitu Sombaopu, Panakupang, dan Ujung Pandang ditembaki meriam. Serangan itu mendapatbalasan dari Gowa. Speelman menyadari bahwa pertahanan Gowa tidak mungkin ditembus, sehingga ia mengubah taktik serangan. Ia menggerakan armadanya ke Buton, tetapi di daerah pedalaman mereka mendapat perlawanan dari penduduk setempat. Pasukan Belanda terpaksa kembali ke kapalnya dan berlayar menuju Bantaeng. Di daerah ini juga mendapat perlawanan sengit pasukan Gowa, setelah membakar persediaan padi pasukan Belanda kembali ke Buton.

Di Buton terjadi pertempuran sengit, Belanda dibantu pasukan Arung Palaka yaitu seorang raja dari Bone yang ingin melepaskan diri dari Gowa. Akibatnya Gowa kuwalahan, para pemimpin Gowa Seperti Karaeng Bontomaranu, Datu Luwu, dan Sultan Bima ditawan Belanda. Hasanuddin menyiapkan siasat untuk melepaskan raja Bone La Maddaremmeng dari tekanan untuk mendapat simpati rakyat Bone, namun tidak berhasil. Setibanya di Bone, La Maddaremmeng menyerahkan kekuasaannya kepada Arung Palaka. Pertempuran berkobar kembali, karena kekuatan tidak seimbang, maka Hasanuddin mengundurkan diri dari Bantaeng menuju Gowa. Pertemputan terus berlanjut, dan mengakibatkan bayak kerugian dipihak Gowa, akhirnya Sultan Hasanuddin bersedia membuat perjanjian dengan VOC pada tanggal 18 November 1667, yang kemudian perjanjian itu disebut  perjanjian Bongaya.

Perjanjian Bungaya (sering juga disebut Bongaya atau Bongaja) adalah perjanjian perdamaian yang ditandatangani pada tanggal 18 November 1667 di Bungaya antara Kesultanan Gowa yang diwakili oleh Sultan Hasanuddin dan pihak Hindia Belanda yang diwakili oleh Laksamana Cornelis Speelman. Walaupun disebut perjanjian perdamaian, isi sebenarnya adalah deklarasi kekalahan Gowa dari VOC (Kompeni) serta pengesahan monopoli oleh VOC untuk perdagangan sejumlah barang di pelabuhan Makassar (yang dikuasai Gowan). Isi Perjanjian Bongaya adalah sebagai berikut :

  1. Perjanjian yang ditandatangani oleh Karaeng Popo, duta pemerintah di Makassar (Gowa) dan Gubernur-Jendral, serta Dewan Hindia di Batavia pada tanggal 19 Agustus 1660, dan antara pemerintahan Makassar dan Jacob Cau sebagai Komisioner Kompeni pada tanggal 2 Desember 1660 harus diberlakukan.
  2. Seluruh pejabat dan rakyat Kompeni berkebangsaan Eropa yang baru-baru ini atau di masa lalu melarikan diri dan masih tinggal di sekitar Makassar harus segera dikirim kepada Laksamana (Cornelis Speelman).
  3. Seluruh alat-alat, meriam, uang, dan barang-barang yang masih tersisa, yang diambil dari kapal Walvisch di Selayar dan Leeuwin di Don Duango, harus diserahkan kepada Kompeni.
  4. Mereka yang terbukti bersalah atas pembunuhan orang Belanda di berbagai tempat harus diadili segera oleh Perwakilan Belanda dan mendapat hukuman setimpal.
  5. Raja dan bangsawan Makassar harus membayar ganti rugi dan seluruh utang pada Kompeni, paling lambat musim berikut.
  6. Seluruh orang Portugis dan Inggris harus diusir dari wilayah Makassar dan tidak boleh lagi diterima tinggal di sini atau melakukan perdagangan. Tidak ada orang Eropa yang boleh masuk atau melakukan perdagangan di Makassar.
  7. Hanya Kompeni yang boleh bebas berdagang di Makassar. Orang “India” atau “Moor” (Muslim India), JawaMelayuAceh, atau Siam tidak boleh memasarkan kain dan barang-barang dari Tiongkok karena hanya Kompeni yang boleh melakukannya. Semua yang melanggar akan dihukum dan barangnya akan disita oleh Kompeni.
  8. Kompeni harus dibebaskan dari bea dan pajak impor maupun ekspor.
  9. Pemerintah dan rakyat Makassar tidak boleh berlayar kemanapun kecuali Bali,pantai Jawa,JakartaBantenJambiPalembangJohor,dan Kalimantan, dan harus meminta surat izin dari Komandan Belanda di sini (Makassar). Mereka yang berlayar tanpa surat izin akan dianggap musuh dan diperlakukan sebagaimana musuh. Tidak boleh ada kapal yang dikirim ke Bima,SolorTimor, dan lainnya semua wilayah di timur Tanjung Lasso, di utara atau timurKalimantan atau pulau-pulau di sekitarnya. Mereka yang melanggar harus menebusnya dengan nyawa dan harta.
  10. Seluruh benteng di sepanjang pantai Makassar harus dihancurkan, yaitu: Barombong, Pa’nakkukang, Garassi, Mariso, Boro’boso. Hanya Sombaopu yang boleh tetap berdiri untuk ditempati raja.
  11. Benteng Ujung Pandang harus diserahkan kepada Kompeni dalam keadaan baik, bersama dengan desa dan tanah yang menjadi wilayahnya.
  12. Koin Belanda seperti yang digunakan di Batavia harus diberlakukan di Makassar.
  13. Raja dan para bangsawan harus mengirim ke Batavia uang senilai 1.000 budak pria dan wanita, dengan perhitungan 2½ tael atau 40 mas emas Makassar per orang. Setengahnya harus sudah terkirim pada bulan Juni dan sisanya paling lambat pada musim berikut.
  14. Raja dan bangsawan Makassar tidak boleh lagi mencampuri urusan Bima dan wilayahnya.
  15. Raja Bima dan Karaeng Bontomarannu harus diserahkan kepada Kompeni untuk dihukum.
  16. Mereka yang diambil dari Sultan Butung pada penyerangan terakhir Makassar harus dikembalikan. Bagi mereka yang telah meninggal atau tidak dapat dikembalikan, harus dibayar dengan kompensasi.
  17. Bagi Sultan Ternate, semua orang yang telah diambil dari Kepulauan Sula harus dikembalikan bersama dengan meriam dan senapan. Gowa harus melepaskan seluruh keinginannya menguasai kepulauan Selayar dan Pansiano (Muna), seluruh pantai timur Sulawesi dariManado ke Pansiano, Banggai, dan Kepulauan Gapi dan tempat lainnya di pantai yang sama, dan negeri-negeri Mandar dan Manado, yang dulunya adalah milik raja Ternate.
  18. Gowa harus menanggalkan seluruh kekuasaannya atas negeri-negeri Bugis dan Luwu. Raja tua Soppeng [La Ténribali] dan seluruh tanah serta rakyatnya harus dibebaskan, begitu pula penguasa Bugis lainnya yang masih ditawan di wilayah-wilayah Makassar, serta wanita dan anak-anak yang masih ditahan penguasa Gowa.
  19. Raja Layo, Bangkala dan seluruh Turatea serta Bajing dan tanah-tanah mereka harus dilepaskan.
  20. Seluruh negeri yang ditaklukkan oleh Kompeni dan sekutunya, dari Bulo-Bulo hingga Turatea, dan dari Turatea hingga Bungaya, harus tetap menjadi tanah milik Kompeni sebagai hak penaklukan.
  21. Wajo, Bulo-Bulo dan Mandar harus ditinggalkan oleh pemerintah Gowa dan tidak lagi membantu mereka dengan tenaga manusia, senjata dan lainnya.
  22. Seluruh laki-laki Bugis dan Turatea yang menikahi perempuan Makassar, dapat terus bersama isteri mereka. Untuk selanjutnya, jika ada orang Makassar yang berharap tinggal denganorang Bugis atau Turatea, atau sebaliknya, orang Bugis atau Turatea berharap tinggal denganorang Makassar, boleh melakukannya dengan seizin penguasa atau raja yang berwenang.
  23. Pemerintah Gowa harus menutup negerinya bagi semua bangsa (kecuali Belanda). Mereka juga harus membantu Kompeni melawan musuhnya di dalam dan sekitar Makassar.
  24. Persahabatan dan persekutuan harus terjalin antara para raja dan bangsawan Makassardengan Ternate, Tidore, Bacan, Butung, Bugis (Bone), Soppeng, Luwu, Turatea, Layo, Bajing, Bima dan penguasa-penguasa lain yang di masa depan ingin turut dalam persekutuan ini.
  25. Dalam setiap sengketa di antara para sekutu, Kapten Belanda (yaitu, presiden atau gubernur Fort Rotterdam) harus diminta untuk menengahi. Jika salah satu pihak tidak mengacuhkan mediasi ini, maka seluruh sekutu akan mengambil tindakan yang setimpal.
  26. Ketika perjanjian damai ini ditandatangani, disumpah dan dibubuhi cap, para raja dan bangsawan Makassar harus mengirim dua penguasa pentingnya bersama Laksamana ke Batavia untuk menyerahkan perjanjian ini kepada Gubernur-Jendral dan Dewan Hindia. Jika perjanjian ini disetujui, Gubernur-Jendral dapat menahan dua pangeran penting sebagai sandera selama yang dia inginkan.
  27. Lebih jauh tentang pasal 6, orang Inggris dan seluruh barang-barangnya yang ada di Makassar harus dibawa ke Batavia.
  28. Lebih jauh tentang pasal 15, jika Raja Bima dan Karaeng Bontomarannu tidak ditemukan hidup atau mati dalam sepuluh hari, maka putra dari kedua penguasa harus ditahan.
  29. Pemerintah Gowa harus membayar ganti rugi sebesar 250.000 rijksdaalders dalam lima musim berturut-turut, baik dalam bentuk meriam, barang, emas, perak ataupun permata.
  30. Raja Makassar dan para bangsawannyaLaksamana sebagai wakil Kompeni, serta seluruh raja dan bangsawan yang termasuk dalam persekutuan ini harus bersumpah, menandatangani dan membubuhi cap untuk perjanjian ini atas nama Tuhan yang Suci pada hari Jumat18 November 1667.

Inti dari perjanjian tersebut adalah :

  1. VOC berhak monopoli di Makasar
  2. Belanda berhak menduduki benteng di Makasar (Benteng Rotterdam)
  3. Makasar/Gowa harus melepaskan daerah jajahannya
  4. Aru Palaka diakui sebagai Raja Bone.
  5. Kerajaan Makasar deperkecil, hanya meliputi Gowa
  6. Semua Bangsa Asing di usir dari Makasar, kecuali VOC
  7. Makasar harus membayar biaya perang

Perjanjian itu sangat merugikan Gowa, oleh karenanya Sultan Hasanuddin kembali menyusun kekuatan. Pertempuran meletus kembali, Belanda mengerahkan kekuatan yang lebih besar, dan Gowa tidak mampu menahannya. Akhirnya tanggal 12 Juni 1669 benteng Sombaopu dapat direbut oleh Belanda. Dengan dikuasainya benteng tersebut, Hasanuddin menyingkir ke Macein, Sombola dan pasukan Gowa Semakin lemah. Akhirnya, Sultan Hasanuddin  turun tahta dan pemerintahan diserahkan kepada puteranya, Sultan Amir Hamzah. Sampai akhir hayatnya Sultan Hasanuddin tetap menolak bekerja sama dengan Belanda. Beliau menggal tanggal 12 Juni 1670 dengan umur yang masih muda yaitu 39 tahun. Karena kegigihannya melawan Belanda, maka Belanda menyebutnya dengan sebutan De Haantjes van Het Oosten yang artinya Ayam Jantan dari Timur.

 

  1. F.     Metode Pengajaran
    1. Metode pengajaran : Ceramah Bervariasi
    2. Persiapan :

-          Salam

-          Presensi

-          Appersepsi

  1. Pelaksanaan :

-          Pemasangan media/materi pembelajaran

-          Tanya jawab

-          Evaluasi : tes formatif

-          Penugasan

  1. Penutup :

-          Salam

  1. Media yang menghantar ke penyajian materi

Terlampir

 

  1. G.    Sumber Pembelajaran
    1. Sumber Buku

Ignas Kingkin Teja, dkk, 2004, Sejarah SMA/MA Kelas XI-IPS, Jakarta: Grasindo. Hal 39-40.

 

Iskandar. Salman, 2009, 99 Tokoh Muslim Indonesia, Bandung: Mizan. Hal 88-89.

 

Mustopo. M Habib, dkk., 2007, Sejarah SMA Kelas XI Program IPS, Jakarta: Yudhistira. Hal 70-71.

 

Nugroho Notosusanto, Marwanti Djoened Poesponegoro., 2008, Sejarah Nasional Indonesia IV, Jakarta: Balai Pustaka. Hal 212-222.

 

Sudarmanto, JB., 2006, Jejak-jejak Pahlawan Perekat Kesatuan Bangsa Indonesia, Jakarta: Grasindo. Hal 194-197.

 

  1. Sumber Elektronik

-          http://kolom-biografi.blogspot.com/2011/08/biografi-sultan-hasanuddin-ayam-jantan.html. diakses tanggal 1 April 2012, pukul 15.24 WIB.

-          http://id.wikipedia.org/wiki/Sultan_Hasanuddin. diakses tanggal 1 April 2012, pukul 15.27 WIB.

-          http://bankjamal.blogdetik.com/2008/08/12/pahlawan-kemerdekaan-sultan-hasanuddin/ . diakses tanggal 1 April 2012, pukul 15.40 WIB.

-          http://foxest.blogspot.com/2009/11/c-perlwanan-sultan-hasanuddin-terhadap.html. diakses tanggal 1 April 2012, pukul 15.57 WIB.

-          http://arisandi.com/page/23/?author=2%2Fpage%2F3. diakses tanggal 1 Apri 2012, pukul 17.22 WIB.

-          http://suwandi-sejarah.blogspot.com/2010/09/kerajaan-gowa-tallo.html. diakses tanggal 1 April 2012, pukul 17.24 WIB.

-          http://bankjamal.blogdetik.com/2008/08/12/pahlawan-kemerdekaan-sultan-hasanuddin/. Diakses tanggal 2 mei 2012, pukul 19.25 WIB.

-          http://bagaswisnupratama01012011.blogspot.com/2011/12/sultan-hasanuddin-perjanjian-bongaya.html. diakses tanggal 3 Mei 2012, pukul 2.17 WIB.

 

  1. H.    Penilaian Hasil Belajar
    1. Tehnik

-          Tes Lisan (Appersepsi)

-          Tes Tertulis (Tes Formatif)

  1. Bentuk Soal : Essay
  2. Soal : Terlampir
  3. Standar Penilaian
  • Jawaban tepat sekali sesuai dengan kunci dan diungkapkan dengan bahasa yang baik dan benar mendapat skor 5.
  • Jawaban mendekati kebenaran diberi skor 4,3 atau 2.
  • Jawaban salah mendapat skor 1.
  • Rumus Penskoran:

 

 

 

Mengetahui,

Dosen Pengampu

Drs. Y. Supriyadi, M.Pd

NIP. 19530509 198703 1 001

Wates, 07 Mei 2012

Guru Praktikan

Saeful Rohman

NIM. 09021031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 1

Soal

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!

  1. Mengapa orang-orang Makassar membenci Belanda?
  2. Sebutkan inti pokok perjanjian Bongaya?

 

 

Jawab

  1. Antara Makassar dengan Belanda sering terjadi konflik karena persaingan dagang. Permusuhan itu diawali dengan insiden penipuan pada tahun 1616 oleh Belanda. Saat itu pembesar Makassar menghadiri undangan perjamuan Belanda di kapal VOC, tetapi  sesampainya disana mereka dilucuti senjatanya oleh Belanda, sehingga terjadi perkelahian antara Belanda dengan Makassar yang mengakibatkan banyak korban dari pihak Makassar. Sejak saat itulah orang-orang Makassar mulai membenci Belanda.
  2. Inti dari perjanjian Bongaya adalah :
    1. VOC berhak monopoli di Makasar
    2. Belanda berhak menduduki benteng di Makasar (Benteng Rotterdam)
    3. Makasar/Gowa harus melepaskan daerah jajahannya
    4. Aru Palaka diakui sebagai Raja Bone.
    5. Kerajaan Makasar deperkecil, hanya meliputi Gowa
    6. Semua Bangsa Asing di usir dari Makasar, kecuali VOC
    7. Makasar harus membayar biaya perang

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah                       : SMA N 1 Wates

Mata Pelajaran            : IPS – Sejarah

Kelas                           : XI IPA / 2

Alokasi Waktu            : 1 Jam Pelajaran (1X45 Menit)

 

  1. A.    Standar Kompetensi

Memahami kerajaan Mataram Kuno pada masa kepemimpinan Rakai Pikatan

 

  1. B.     Kompetensi Dasar

Mendeskripsikan Kerajaan Mataram Kuno masa kepemimpinan Rakai Pikatan

 

  1. C.    Indikator
    1. Menjelaskan faktor-faktor bersatunya dua wangsa pada masa Rakai Pikatan
    2. Mengidentifikasi pertempuran Rakai Pikatan dengan Balaputradewa
    3. Menyebutkan peninggalan-peninggalan sejarah Mataram Kuno pada masa Rakai Pikatan

 

  1. D.    Tujuan Pembelajaran

Setelah penyajian materi, diharapakan siswa dapat :

  1. Menjelaskan faktor-faktor bersatunya dua wangsa pada masa Rakai Pikatan
  2. Mengidentifikasi pertempuran Rakai Pikatan dengan Balaputradewa
  3. Menyebutkan peninggalan-peninggalan sejarah Mataram Kuno pada masa Rakai Pikatan

 

 

 

 

  1. E.     Materi Pelajaran

RAKAI PIKATAN

  1. 1.      Awal Kerajaan Mataram Kuno

Kerajaan Mataram Kuno diketahui dari prasasti Canggal yang berangka tahun 732 M (656 Saka). Dalam prasasti itu disebutkan bahwa awalnya Jawa dipimpin oleh raja bernama Sanna. Setelah wafat kemudian digantikan oleh Sanjaya (G. Moedjanto, 2002 : 1). Menurut prasasti Matyasih bertahun 907 M (829 Saka), setelah raja Sanjaya, dikenal sejumlah raja yang masuk dalam dinasti Sanjaya yaitu :

  1. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya;
  2. Sri Maharaja Rakai Panangkaran;
  3. Sri Maharaja Rakai Panunggalan;
  4. Sri Maharaja Rakai Warak;
  5. Sri Maharaja Rakai Garung;
  6. Sri Maharaja Rakai Pikatan;
  7. Sri Maharaja Rakai Kayuwangi;
  8. Sri Maharaja Rakai Watu Humalang;
  9. Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung (G. Moedjanto.2002:7).

Bersamaan dengan pemerintahan sejumlah raja dari keluarga Sanjaya berlangsung pula pemerintahan keluarga raja-raja Sailendra, yaitu :

  1. Sri Maharaja Bhanu;
  2. Sri Maharaja Wisnu Dharmottungga;
  3. Sri Maharaja Indra Sanggramadananjaya;
  4. Sri Maharaja Samaratungga;
  5. Balaputradewa.

 

  1. 2.      Penyatuan Dua Wangsa

Setelah Rakai Panangkaran, Mataram terbagi menjadi dua kekuatan besar yaitu Sanjaya dan Sailendra. Keduanya bersaing untuk menanamkan pengaruh di Jawa. Sanjaya beragama Hindu menguasai Jawa Tengah bagian Utara, sedangkan Sailendra beragama Buddha menguasai Jawa Tengah bagian Selatan (R.Soekmono, 1981: 44).

Dalam persaingan tersebut, lama-lama nama Sailendra semakin memudar, untuk mengatasi hal itu Samaratungga yang merupakan pemimpin keluarga Sailendra menikahkan putrinya yang bernama Pramodawardhani dengan putra Garung, pemimpin keluarga Sanjaya. Garungpun menyetujuinya, dengan harapan bahwa pernikahan ini akan memberi kesempatan kepada Sanjaya untuk meningkatkan kekuatan dan prestise di Jawa (Paul M Munoz. 2009: 322). Dengan perkawinan politik ini, maka kedua wangsa yang selalu bersaing di Pulau Jawa ini menjadi satu yang dilambangkan dalam pernikahan Pramodawardhani dengan Rakai Pikatan.

Mpu Manuku, nama asli Rakai Pikatan menurut prasasti Argapura, anak Garung naik tahta dengan gelar Sri Maharaja Rakai Pikatan Mpu Manuku. Ia merupakan raja ke enam dari kerajaan Mataram Kuno setelah menggantikan ayahnya, Rakai Garung.

 

  1. 3.      Pertempuran dengan Balaputradewa

Balaputradewa merupakan adik dari Pramodawardhani, yang menggantikan kedudukan ayahnya setelah meninggal sebagai pemimpin Mataram. Muda dan tak berpengalaman, hal itu membuat ia tidak diakui oleh para bangsawan Jawa. Rakai pikatan adalah seorang yang ambisius, ia tak pernah mengakui kepemimpinan Balaputradewa, dan ia memutuskan untuk melawannya dengan dukungan para bangsawan Jawa (Paul M Munoz. 2009:322).

Sumber lain menyebutkan bahwa asal perang saudara itu dimungkinkan karena, sesudah raja-raja Sailendra berkuasa selama 75 tahun di Jawa, tibalah saatnya raja dari keluarga Sanjaya mengakhiri keunggulan wangsa Sailendra. Untuk menjaga keberadaan wangsanya, Pramodawardhani berselisih dengan adiknya, Balaputradewa. Pramodawardhani berpendapat bahwa untuk mempertahankan eksistensi keluarganya bukan dengan cara konfontasi melainkan dengan “fusi”, dan akhirnya terjadi perkawinan politik Sanjaya dan Sailendra. Di sisi lain, Pramodawardhani tetap bertahta sebagai ratu, meski bersama Pikatan. Dengan demikian wangsa Sailendra tetap dapat mempertahankan eksistensinya dengan cara mencangkokkan pada kejayaan Sanjaya. Hal ini sangat ditentang keras oleh Balaputradewa, yang kemudian menjadi pemicu perang saudara (G. Moedjanto.2002:9).

Pramodawardhani dan Pikatan berkoalisi menghadapi Balaputradewa, dalam perang di bukit Ratu Boko. Dalam perang tersebut, Balaputradewa kalah dan mengundurkan diri ke Sumatera.

 

  1. 4.      Peninggalan Sejarah Masa Rakai Pikatan

Samaratungga digantikan oleh putrinya dengan gelar Sri Kahulunan, yang kemudian menikah dengan Rakai Pikatan. Mereka berdua banyak membangun bangunan suci, Pramodawardhani banyak mendirikan bangunan bercorak Buddha, sementara Rakai Pikatan membangun bangunan dengan corak Hindu. Salah satu bangunan yang megah pada masa Rakai Pikatan adalah Candi Plaosan. Candi ini disebut-sebut sebagai lambang kerukunan antar umat beragama Hindu dan Buddha pada masa itu. Hal ini disebabkan karena candi tersebut dibangun oleh Rakai Pikatan yang beragama Hindu, sedangkan candinya bercorak Buddha. Candi ini merupakan persembahan dari Rakai Pikatan untuk Pramodawardhani (R.Soekmono.1981:46).

Dalam dua buah prasasti tahun 842 Sri Kahulunan meresmikan pemberian tanah dan sawah untuk menjamin berlangsungnya pemeliharaan Kumulan, yaitu candi Borobudur yang telah didirikan Samaratungga tahun 824 M. Rakai Pikatan sendiri dimungkinkan telah membangun kelompok Candi Loro Jonggrang di Prambanan. Hal ini mungkin dilakukan, bahwa untuk menyaingi Sailendra dengan Borobudurnya, maka Sanjaya membuat Candi Loro Jonggrang. Dalam sebuah prasasti dari tahun 856 M yang dikeluarkan oleh Dyah Lokapala atau Rakai Kayuwangi, segera setelah Rakai Pikatan turun dari tahta terdapat uraian tentang kelompok candi agama Siwa yang sesuai dengan keadaan candi Loro Jonggrang, serta nama Rakai Pikatan terdapat juga pada salah satu candi di kelompok tersebut dengan nama tergores cat (R. Soekmono.1981:46).

  1. F.     Metode Pengajaran
    1. Metode pengajaran : Ceramah Bervariasi
    2. Persiapan :

-          Salam

-          Presensi

-          Appersepsi

  1. Pelaksanaan :

-          Pemasangan media/materi pembelajaran

-          Tanya jawab

-          Evaluasi : tes formatif

-          Penugasan

  1. Penutup :

-          Salam

  1. Media yang menghantar ke penyajian materi

Terlampir

 

  1. G.     Sumber Pembelajaran
    1. Sumber Buku :

Moedjanto. G, 2002, Suksesi dalam Sejarah Jawa, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. Hal 1 s.d 10.

 

Munoz. Paul Michael, 2009, Kerajaan-kerajaan Awal Kepulauan Indonesia dan Semenanjung Malaysia: Perkembangan Sejarah dan Budaya Asia Tenggara (Jaman Prasejarah – Abad XVI), Yogyakarta: Mitra Abadi. Hal 318 s.d 327.

 

R. Nico Thamiend, 2002, Sejarah untuk Kelas 1 Sekolah Menengah Umum Pendekatan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Jakarta: Yudistira, Hal 100 – 110.

Soekmono. R, 1981, Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2. Yogyakarta: Kanisisus. Hal 42-49.

 

  1. Sumber Elektronik :

-       http://id.wikipedia.org/wiki/Rakai_Pikatan. diakses tanggal 20 Maret 2012, Pukul 23.12 WIB.

-       http://tyoo-smansa.blogspot.com/2010/11/rpp-xi-ipa-pertemuan-ke-4.html. diakses tanggal 22 Maret 2012, Pukul 08.03 WIB.

-       http://history55education.wordpress.com/2011/07/20/perkembangan-kerajaan-hindu-budha-di-indonesia/. Diakses tanggal 22 Maret 2012, Pukul 08.30 WIB.

 

  1. H.    Penilaian Hasil Belajar
    1. Tehnik

-          Tes Lisan (Appersepsi)

-          Tes Tertulis (Tes Formatif)

  1. Bentuk Soal : Essay
  2. Soal : Terlampir
  3. Standar Penilaian
  • Jawaban tepat sekali sesuai dengan kunci dan diungkapkan dengan bahasa yang baik dan benar mendapat skor 5.
  • Jawaban mendekati kebenaran diberi skor 4,3 atau 2.
  • Jawaban salah mendapat skor 1.
  • Rumus Penskoran:

 

 

Mengetahui,

Dosen Pengampu

Drs. Y. Supriyadi, M.Pd

NIP. 19530509 198703 1 001

Wates, 02 April 2012

Guru Praktikan

Saeful Rohman

NIM. 09021031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 1

Soal

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!

  1. Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pertempuran antara Rakai Pikatan dengan Balaputradewa!
  2. Jelaskan Mengapa Rakai Pikatan membangun Candi Plaosan?

 

Jawaban:

  1. Faktor yang menyababkan terjadinya perang antara Rakai Pikatan dengan Balaputradewa:
    1. Balaputadewa kurang cakap dalam memimpin wangsanya, sehingga para bangsawan Jawa tidak member simpati kepadanya, tetapi justru memihak kepada Rakai Pikatan yang tidak mengakui kepemimpinan Balaputradewa.
    2. Ketidaksepahaman antara Pramodawardhani dengan Balaputradewa dalam persoalan mempertahankan eksistensi wangsa Sailendra. Balaputradewa tidak setuju dengan usul Pramodawardhani dalam mempertahankan eksistensi Sailendra harus ber”fusi” dengan Sanjaya.
    3. Rakai Pikatan membangun Candi Plaosan untuk dipersembahkan kepada permaisurinya yaitu Pramodawardhani, selain itu candi itu merupakan simbol toleransi umat beragama Hindu dan Buddha pada masanya, ia beragama Hindu sedangkan Pramodawardhani beragama Buddha.

 

 

 

 

 

Lampiran 2

SANNA

SILSILAH RAJA MATARAM KUNO

Bhanu

Wisnu Sridharmatungga

Rakai Warak

Indra Sanggramadanajaya

Rakai Garung

Samaratungga

Rakai Pikatan

Rakai Kayu Wangi

Rakai Watu Humalang

Rakai Dyah Balitung

 

 

 

 

Rakai Panunggalan

Balaputradewa

Pramodawardhani

SAILENDRA                                                          SANJAYA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MATA KULIAH Pendidikan Agama ke- PGRI-an Dasar – dasar Ilmu Politik Dasar – dasar Ilmu Ekonomi Dasar – dasar Geografi Dasar – dasar Ilmu Sejarah Sejarah Asia Selatan Sejarah Kebudayaan Indonesia Antropologi Sejarah Indonesia Abad s/d 1500 M Bahasa Indonesia Pendidikan Ilmu sosial KKL I Geografi Sejarah Sejarah Sosial Ekonomi Sejarah Pendidikan Sejarah Lokal Pengantar Ilmu Pendididikan Psikologi Pendidikan Pendidikan Pancasila Bahasa Inggris teks Sejarah indonesia Abad XVI – XVIII sej. Pol & hub. Internasional Sejarah Asia Barat Sejarah Asia Timur Metode Penelitian Sosial Bimbingan Konseling Pend. Kewarganegaraan Sejarah Indonesia Ababd XIX Sejarah Afrika Komunikasi Sosial Kunuteks Sejarah Sejarah dan Peristiwa Perencanaan Pembelajaran Sejarah Sejarah Asia Tenggara PKLH Sejarah Ind. Masa Perg. Nas Dasar-dasar Statistika Sej. Ind Msa Kmrdkaan-kontm Etika Profesi Keguruan Komp&Pengemb Lab II Strategi Pembljrn Sejarah Evaluasi Pembelajaran Sejarah Sejarah Australia/Oceania Sejarah Eropa Sejarah Amerika Dasar-dasar Sosiologi
No NAMA NPM SKS BOBOT IPK sks 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2
A B C D 0
1 NGATILAH 09021027 107 402 3.76 B B A A A A A A A B A A A A A A A A A B A B A A A B A A A A A A A A A A A B A A B A A A A A A 39 8 0 0 0
2 SAEFUL ROHMAN 09021031 107 391 3.65 B B A A B A A B B A A A A B A A B B B B A B A A A A A B A A B A B A A A A A A A A A A A B A A 32 15 0 0 0
3 ANISSA FILIAL PUTRI 09021005 107 388 3.63 B B A B A A A B B B B B A A A A B A A B A B A A B B A A B A B A B B A A A A A A A A A A B A A 29 18 0 0 0
4 ADE EMA RUFAIDAH 09021001 107 385 3.60 B B B B A A B A B A A B A B A A A A B B A C A A A A A B B A D A B A A A A A A A B A A A B A A 30 15 1 1 0
5 DWI AMINATUS S 09021009 107 378 3.53 B B B B A A A C B B A B A A A B A B B B A B A A B B A B B B B A B A A A A B A A A A A A B A A 25 21 1 0 0
6 DWI SUMARTINI 09021010 107 375 3.50 B B A B B A A B B A A B A B A B B A B B A C A A A A A B B B D A B A A A B B A A A A B A B A A 25 20 1 1 0
7 WAHYU ISNANI 09021043 105 366 3.49 B B B B B A A B B B A A A B A A A B A A B B B A B A B B A A A B A B B A C A A B B A A B A A 23 22 1 0 1
8 FITRI DWI SARI 09021015 107 363 3.39 B B B B B A A B B B B A A B B A A A B B A C B A B B A B B B A A B A B A B A B B B B A A B A B 18 28 1 0 0
9 SITI KALIMAH 09021033 107 362 3.38 B B B B B A A C B B B B A B B B B A B B A C B A A B A B B A D A B B B B B C A B B A A A B B B 14 29 3 1 0
10 MARLINA 09021024 107 360 3.36 B B B B B A B B B B B B A B B B C A B B A B B A A B A B B A A A B B A A B B A A A A A A B A B 19 27 1 0 0
11 TITA PRATIWI 09021041 107 353 3.30 B B B B B A A B B C B B A B B B B B B B A B A B B B A A B A C A B B B B A C A A B B A A B A B 15 29 3 0 0
12 ETTY SUSANTI 09021014 107 352 3.29 B B B B B A B A B C B A A B B A A B B B A C A A A B A B B A A A B C A B B C A B C A B A B B A 19 23 5 0 0
13 CATUR SUHARNO 09021007 107 352 3.29 B B B B B A A C B B B A A B B B B B B B A C B A A B A B A B B A B B A B B C A B B A B A B A B 15 29 3 0 0
14 SURYANA 09021037 107 340 3.18 B B B B B B B B B B B A A B B B C B B B A C B A A B A B B B D B A B A B B C B A B B B B B A B 10 33 3 1 0
15 ERFIYANA 09021013 107 336 3.14 B B B B B A A B B B B B A B B B B B B B A B B B A B A A B B B A B B B A A B A B B B A B A B 13 33 0 0 1
16 ARI PRAVITA SARI 08021004 107 335 3.13 B B A A B B B B A B A A A A B A B A B B B B A A B B B B B C A B B B B B B B B C B B A B B B 13 31 2 0 1
17 SEPTI SUSILOWATI 09021032 107 330 3.08 B B B B C A B B B C B B A B B B B A A B B C B B B B A B B B B A B B B A A C A B B B B A B A B 11 32 4 0 0
18 LAELI IDA ULKHANAH 09021021 82 249 3.04 B B B B C B B B B B B B A B B B C A C B A C A B B A A B B B B B B B B B B B 6 28 4 0 9
19 MASKUR 09021025 103 309 3.00 B B B B B B B B B B B B A B B B C B B C B B B B A B B B B B B B C B B C B B A B B B B A B 4 37 4 0 2
20 ENI WINDARSIH 09021012 93 277 2.98 B B B B B A B A B C B B A B A B B A A B A C B A C A A B B B B C B B C B B A B B B 10 20 5 0 6
21 NURWAHID 09021029 105 310 2.95 B B B B C A B C B B B A A B B B C B B A C B B C B A B B B B B B B C B B C B B B B B A B A B 7 32 7 0 1

IPK V PEND SEJARAH 2009/2010

Posted: 5 Maret 2012 in Pembelajaran
Tag:

MATA KULIAH Pendidikan Agama ke- PGRI-an Dasar – dasar Ilmu Politik Dasar – dasar Ilmu Ekonomi Dasar – dasar Geografi Dasar – dasar Ilmu Sejarah Sejarah Asia Selatan I Sejarah Kebudayaan Indonesia Antropologi Sejarah Indonesia Abad s/d 1500 M Bahasa Indonesia Pendidikan Ilmu sosial KKL I Geografi Sejarah Sejarah Sosial Ekonomi Sejarah Pendidikan Sejarah Lokal Pengantar Ilmu Pendididikan Psikologi Pendidikan Pendidikan Pancasila Bahasa Inggris teks Sejarah indonesia Abad XVI – XVIII sej. Pol & hub. Internasional Sejarah Asia Tenggara I Sejarah Asia Barat I Sejarah Asia Timur I Sejarah Asia Selatan II Metode Penelitian Sosial Bimbingan Konseling Pend. Kewarganegaraan Sejarah Indonesia Ababd XIX Sejarah Afrika Komunikasi Sosial Kunuteks Sejarah Sejarah Asia Timur II Sejarah dan Peristiwa Perencanaan Pembelajaran Sejarah Sejarah Asia Tenggara II Sejarah Asia Barat II PKLH Sejarah Ind. Masa Perg. Nas Dasar-dasar Statistika Sej. Ind Msa Kmrdkaan-kontm Etika Profesi Keguruan Komp&Pengemb Lab II Strategi Pembljrn Sejarah Evaluasi Pembelajaran Sejarah Sejarah Australia/Oceania Sejarah Eropa Sejarah Amerika Dasar-dasar Sosiologi
No NAMA NPM SKS BOBOT IPK sks 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 111
A B C D 0
1 NGATILAH 09021027 111 424 3.82 B B A A A A A A A B A A A A A A A A A B A B A B A A A B A A A A A A A A A A A A A B A A B A A A A A A 42 9 0 0 0
2 SAEFUL ROHMAN 09021031 111 405 3.65 B B A A B A A B B A A A A B A A B B B B A B A B B B B A A B A A B A A B A A A A A A A A A A A A B A A 32 19 0 0 0
3 ANISSA FILIAL PUTRI 09021005 111 401 3.61 B B A B A A A B B B B B A A A A B A A B A B A B A B A B A A B A B A B B B A A A A A A A A A A A B A A 31 20 0 0 0
4 ADE EMA RUFAIDAH 09021001 111 394 3.55 B B B B A A B A B A A B A B A A A A B B A C A A A A B A A B B A D A C B A A B A A A A A B A A A B A A 31 17 2 1 0
5 DWI AMINATUS S 09021009 111 389 3.50 B B B B A A A C B B A B A A A B A B B B A B A A A B A B A B B B B A B B A B B A A B A A A A A A B A A 26 24 1 0 0
6 DWI SUMARTINI 09021010 111 383 3.45 B B A B B A A B B A A B A B A B B A B B A C A B A A B A A B B B D A C B A A B A B B A A A A B A B A A 25 23 2 1 0
7 WAHYU ISNANI 09021043 109 376 3.45 B B B B B A A B B B A A A B A A A B A A B B B B B B B A B B A A A A B A B B B A C A A B B A A B A A 23 26 1 0 1
8 MARLINA 09021024 111 377 3.40 B B B B B A B B B B B B A B B B C A B B A B B B A A B B A B B A A A A B B A B A B B A A A A A A B A B 20 30 1 0 0
9 FITRI DWI SARI 09021015 111 372 3.35 B B B B B A B B B B B A A B B A A A B B A C B B A B A B A B B B A A A B A B B A B A B B B B A A B A B 19 31 1 0 0
10 ETTY SUSANTI 09021014 111 361 3.25 B B B B B A B A B C B A A B B A A B B B A C A C A A B B A B B A A A A B C A B B B C A B C A B A B B A 20 25 6 0 0
11 CATUR SUHARNO 09021007 111 358 3.23 B B B B B A A C B B B A A B B B B B B B A C B C B B B B A B A B B A A B B A A B B C A B B A B A B A B 15 32 4 0 0
12 TITA PRATIWI 09021041 111 356 3.21 B B B B B A B B B C B B A B B B B B B B A B A B B B A B A A B A C A C B B C B B A C A A B B A A B A B 15 31 5 0 0
13 ERFIYANA 09021013 109 349 3.20 B B B B B A B B B B B B A B B B B B B B A B B B B C A B A A B B B A A B B B B A A B A B B B A B A B 13 36 1 0 1
14 SITI KALIMAH 09021033 111 355 3.20 B B B B B A A C B B B B A B B B B A B B A C B B A A A B A B B A D A C B B B B B B C A B B A A A B B B 15 31 4 1 0
15 ARI PRAVITA SARI 08021004 106 337 3.18 B B A A B B B B A B A A A A B A B A B B B B A C B B B B B B C A A B B B B B B B B B C B B A B B B 13 33 3 0 2
16 SEPTI SUSILOWATI 09021032 111 346 3.12 B B B B C A B B B C B B A B B B B A A B B C B B B B B B A B B B B A C B B B B A A C A B B B B A B A B 11 35 5 0 0
17 ENI WINDARSIH 09021012 95 296 3.12 B B B B B A B A B C B B A B A B B A A B A C B C C A A A B B B B B C B B C B B A B B B 10 21 6 0 8
18 SURYANA 09021037 111 339 3.05 B B B B B B B B B B B A A B B B C B B B A C B C B A B B A B B B D B C A B A A B B C B A B B B B B A B 10 35 5 1 0
19 LAELI IDA U 09021021 86 259 3.01 B B B B C B B B B B B B A B B B C A C B A C A B B B B A A B B B B B B B B C B B B B 6 31 5 0 9
20 NURWAHID 09021029 109 324 2.97 B B B B C A B C B B B A A B B B C B B A C B C B C B B A B B B B B C B B C B B B C B B B B B A B A B 7 34 9 0 1
21 MASKUR 09021025 107 318 2.97 B B B B B B B B B B B B A B B B C B B C B C B C B B A B B B B B B B B C B B B C B B A B B B B A B 4 39 6 0 2

PERANAN GURU DALAM ADMINISTRASI SEKOLAH MENENGAH

Guru merupakan salah satu pelaku dalam kegiatan sekolah. Oleh karena itu, ia dituntut untuk mengenal tempat kerjanya. Guru perlu memahami faktor-faktor yang langsung dan tidak langsung menunjang proses belajar mengajar.

  1. A.     Administrasi Kurikulum

Kurikulum dalam sustu system pendidikan merupakan komponen yang teramat penting, karena kurikulum merupakan panutan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar di sekolah. Kualitas keluaran proses pendidikan ditentukan oleh kurikulum dan efektifitasnya pelaksanaannya. Kurikulum sekolah menengah merupakan seperangkat pengalaman belajar yang dirancang untuk siswa sekolah menengah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan.

Kurikulum dapat diartikan secara sempt dan luas. Dalam arti sempit, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang diberikan di sekolah, sedangkan dalam arti luas kurikulum adalah semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa, selama mereka mengikuti pendidikan disekolah itu. Dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat bahan pengalaman belajar siswa dengan segala pedoman pelaksanaannya yang tersusun secara sistematik dan dipedomani oleh sekolah dalam kegiatan mendidik siswanya.

Fungsi-fungsi kegiatan pengelolaan kurikulum terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengawasan, serta penilaian.

Komponen-komponen kurikulum sekolah menengah adalah sebagai berikut:

  1. Tujuan Institusional Sekolah

Tujuan institusional pendidikan suatu sekolah dijabarkan dari tujuan pendidikan nasioanal.

  1. Struktur Program Kurikulum Sekolah Menengah

Struktur program kurikulum sekolah menengah merupakan kerangka umum program-program pengajaran yang diberikan pada setiap jenis dan tingkat sekolah menengah.

  1. Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP)

GBPP adalah salah satu komponen dari perangkat kurikulum yang merupakan pedoman bagi guru dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang pengajaran di sekolah. Unsur-unsur GBPP antara lain: (1) tujuan kurikuler, (2) tujuan instruksional umum, (3) bahan pengajaran, (4) program, (5) metode, (6) sarana/metode, (7) penilaian.

 

  1. B.     Pengembangan Kurikulum
    1. a.      Prosedur Pembahasan Materi Kurikulum

Dalam UU No. 2 Tahun 1989 disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan.

  1. b.      Pembahasan Mata Pelajaran Sesuai dengan Lingkungan Sekolah

Kurikulum dapat ditambah oleh sekolah dengan mata pelajaran yang sesuai dengan kondisi lingkungan serta ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan, selama mata pelajaran tersebut tidak menyimpang dari tujuan pendidikian nasional.

  1. c.       Penjabaran dan Penambahan Bahasn Kajian Mata Pelajaran

Menurut UU No.2 Tahun 1989 maupun PP No.29 Tahun 1990 (pasal) bahwa mata pelajaran atau kajian dalam mata pelajaran dapat ditambah oleh sekolah guna memperkaya pelajaran tersebut dengan catatan tidak bertentangan dan mengurangi kurikulum yang telah ditetapkan secara nasional.

  1. C.     Pelaksanaan Kurikulum
    1. a.      Penyusunan dan Pengembangan satuan Pendidikan

Satuan Pendidikan (SP) adalah suatu bentuk persiapan mengajar secara mendetail per pook bahasan yang disusun secara sistematik berdasarkan Garis-Garis Besar Program Pengajaran yang telah ada untuk suatu mata pelajaran tertentu.

  1. b.      Prosedur Penyusunan Satuan Pengajaran

Langkah-langkah yang ditempuh untuk membuat SP berdasarkan GBPP adalah:

1)      Mengisi identitas mata pelajaran

2)      Menjabarkan tujuan pokok bahasan (tujuan instruksional umum) menjadi tujuan instruksional khusus (TIK) yang lebih rinci.

3)      Menjabarkan materi pengajaran dari pokok bahasan atau sub pokok bahasan sesuai TIK

4)      Mengalokasikan waktu pengajaran

5)      Menetapkan langkah-langkah penyampaian secaralebih terperinci

6)      Menetapkan prosedur memperoleh balikan, baik balikan formatif melalui monitoring maupun balikan sumatif memalui tes.

7)      Mengantisipasikan perbaikan pengajaran.

  1. c.       Pengembangan Satuan Pengajaran

Pengembangan SP dapat meliputi penambahan, pengurangan, pengubahan dan penggatian. Oleh karenanya guru selalu disarankan untuk melakukan tilik ulang SP yang telah dibuat. Tilik ulang dapat dilakukan oleh guru secara individual, kelompok guru di sekolah, kelompok guru antar sekolah maupun kelompok guru yang lebih luas lagi. Kegiatan ini hendaknya dilakukan secara berkala setiap akhir semester.

  1. d.      Penggunaan Satuan Pengajaran Bukan Buatan Guru Sendiri

Jika SP tidak dibuat oleh guru sendiri, maka guru perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :

1)      Melihat kembali GBPP dan mencocokkan kesesuaian komponen SP dengan komponen dalam GBPP

2)      Jika tidak ada penyimpangan, selanjutnya adalah mencocokkan konsistensi (keajegan) antara (1) tujusn umum dengan tujuan instruksional khusus, (2) Tujuan instruksional khusus dengan bahan, metode, dan yeknik evaluasi, serta sumber belajar.

3)      Melakukan pertimbangan (judgment) apakah SP itu dapat dilaksanakan di kelas.

4)      Jika no 3 belum terpenuhi, maka guru harus melakukan penyesuaian terhadap SP tersebut sehingga realistic dan dapat dilaksanakan.

  1. e.       Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar

Aspek administrasi dari pelaksanaan PBM adalah pengalokasian dan pengaturan sumber-sumber yang ada di sekolah untuk memungkinkan PBM dapat dilakukan oleh guru dengan seefektif mungkin.

  1. f.        Pengaturan Ruang Belajar

Dalam pengaturan ruang belajar hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) bentuk dan luas ruangan, (2) bentuk dan ukuran meja dan kursi siswa, (3) jumlah siswa pada tingkat siswa yang bersangkutan, (4) jumlah siwa pada tiap-tiap kelas, (5) jumlah kelompok dalam kelas, (6) jumlah siswa dalam tiap kelompok, (7) kegiatan belajar-mengajar yang dilakukan.

  1. g.      Kegiatan Kokurikulerdan Ekstrakurikulerevaluasi Hasil Belajar dan Pogram Pengajaran

Ada tiga macam kegiatan kurikuler, yaitu kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan sekolah dengan penjatahan waktu sesuai struktur program. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang erat kaitannya dengan pemerkayaan pelajaran. Kegiatan ini dilakukan di luar jam pelajaran yang ditetapkan dalam struktur program, dan dimaksudkan siswa agar dapat lebih mendalami dan memahami apa yang telah dipelajari kegiatan intrakurikuler.

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran biasa (intrakurikuler) tidak erat terkait dengan pelajaran di sekolah.

  1. h.      Evaluasi Hasil Belajar dan Program Pengajaran

Evaluasi merupakan tahapan terpenting dalam suatu kegiatan. Ada dua jenis evaluasi yaitu evaluasi hasil belajar dan evaluasi program pengajaran.

Evaluasi hasil belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai siswa. Sedangkan evaluasi program pengajaran merupakan suatu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan tersebut.

Guru perlu mempelajari evaluasi program karena dua alas an. Pertama, evaluasi program memberikan balikan tentang hasil kerjanya, sehingga berdasarkan itu ia dapat memperbaiki unjuk kerjanya. Kedua, evaluasi program merupakan bentuk pertanggungjawaban guru atas tugas yang dibebankan sekolah dan masyarakat kepadanya.

  1. D.     Adminidtrasi Kesiswaan
    1. Kegiatan dalam Administrasi Kesiswaan
      1. Penerimaan Siswa

Adalah proses pencatatan dan layanan kepada siswa yang baru masuk sekolah, setelah mereka memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh sekolah.

  1. Pembinaan siswa

Adalah pemberian layanan kepada siswa di suatu lembaga pendidikan, baik di dalam maupun di luar jam belajarnya di kelas.

  1. Tamat belajar

Apabila siswa telah menamatkan (selesai dan lulus) semua mata pelajaran atau telah menempuh kurikulum sekolah dengan memuaskan, maka siswa berhak mendapatkan surat tanda tamat belajar dari kepala sekolah.

  1. Peranan Guru dalam Administrasi Kesiswaan

Keterlibatan guru dalam administrasi kesiswaan tidak sebanyak keterlibatannya dalam mengajar. Beberapa peranan guru dalam administrasi kesiswaan antara lain:

a)      Dalam penerimaan siswa, di antara para guru dapat ditunjuk menjadi panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas.

b)      Dalam masa orientasi, tugas guru adalah mebuat agar para siswa cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah barunya.

c)      Untuk pengaturan kehadiran siswa di kelas, guru diharapkan mampu mencatat/merekam kehadiran siswa meskipun secara sederhana tetapi baik.

d)      Dalam memotivasi siswa untuk senantiasa berprestasi tinggi.

e)      Dalam menciptakan disiplisn sekolah atau kelas yang baik.

  1. E.     Administrasi Prasarana dan Sarana

Kegiatan dalam administrasi prasarana dan sarana pendidikan meliputi:

  1. Perencanaan kebutuhan
  2. Pengadaan prasarana dan sarana pendidikan
  3. Penyimpanan prasarana dan sarana pendidikan
  4. Inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan
  5. Pemeliharaan prasarana dan sarana pendidikan
  6. Penghapusan prasarana dan sarana pendidikan
  7. Pengawasan prasarana dan sarana pendidikan
  8. F.      Administrasi Personal

Personel pendidikan dalam arti luas meliputi guru, pegawai, dan siswa. Dalam hal ini yang dimaksud dengan personel pendidikan adalah golongan petugas yang membidangi kegiatan edukatif dan yang membidangi kegiatan yang nonedukatif. Personel bidang edukatif adalah mereka yang bertanggung jawab dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu guru dan konselor (BK); sedangkan personel nonedukatif adalah petugas tata usaha dan penjaga sekolah.

Pegawai negeri adalah mereka yang setelah emenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yabg ditetapkan berdasarkan suatu perundang-undangan yang berlaku. Pegawai negeri terdiri dari (a) pegawai negeri sipil dan (b) anggota angkatan bersenjata RI.

ü  Pembinaan Pegawai Negeri Sipil

Dalam pembinaan guru sekolah menengah sebagai PNS yang penting harus dilakukan adalah hak dan kewajibannya. Pada hakikatnya pembinaan adalah usaha untuk meningkatkan prestasi mereka dengan memberikan hak-hak mereka serta dengan berbagai usaha memotivasi mereka.

Kewajiban PNS:

1)      Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara, dan Pemerintah.

2)      Menaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.

3)      Wajib menyimpan rahasia jabatan.

Hak PNS:

1)      Memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya

2)      Cuti

3)      Bagi PNS yang karena dalam tugas mengalami kecelakaan, maka berhak mendapatkan perawatan

4)      Dalam menjalankan tugasnya menderita cacat jasmani atau cacat badan dan tidak dapat bekerja lagi, maka berhak mendapat tunjangan.

5)      Bagi PNS yang meninggal, keluarganya berhak atas pensiun.

 

ü  Pengangkatan menjadi PNS

Syarat-syarat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil:

  1. Menunjukkan kesetiaan dan ketaatan penuh kepada Pancasila, UUD 1945, Negara, dan Pemerintah
  2. Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang baik
  3. Menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas
  4. Memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi PNS
  5. Khusus CPNS yang diangkat sesudah 1 April 1981 harus lulus parjab.

 

ü  Pengangkatan dalam Pangkat PNS

CPNS yang telah memenuhi persyaratan dapat diangkat dalam pangkat:

  1. Juru muda Golongan I/a, bagi mereka yang mempunyai STTB SD
  2. Juru muda Tingkat I Golongan ruang I/b, bagi mereka yang emiliki STTB sekolah menengah umum tingkat pertama atau sekloah menengah kejuruan tingkat pertama 3 tahun.
  3. Juru Golongan I/c, bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki STTB SMK 4 tahun.
  4. Pengatur muda Golongan ruang II/a, mereka yang memiliki STTB SMTA, D I, akta I, SMK tingkat atas 3 tahun
  5. Pengatur Muda Tingkat I Golongan ruang II/b, bagi mereka yang memiliki ijazah sarjana muda, D II, SGPLB, D III, Akta II, Akademi.
  6. Pengatur Golongan ruang II/c, bagi mereka yang memiliki Akta III
  7. Penata muda Golongan ruang III/a, bagi mereka yang memiliki ijazah Sarjana, Pasca Sarjana, Spesialis I, akta IV.
  8. Penata Muda Tingkat I Golongan ruang III/b, mereka yang memiliki ijazah Doktor, Spesialis II, Akta V.

Bagi guru sekolah menengah, pengangkatan pertama sebagai CPNS, minimal Pengatur Muda Golongan ruang II/a. Pangkat guru dengan golongan ruang dari yang terendah sampai tertinggi adalah sebagai berikut:

(1)   Guru Pratama                           Golongan ruang II/a

(2)   Guru Pratama Tingkat I                        Golongan ruang II/b

(3)   Guru Muda                              Golongan ruang II/c

(4)   Guru Muda Tingkat I               Golongan ruang II/d

(5)   Guru Madya                            Golongan ruang III/a

(6)   Guru Madya Tingkat I             Golongan ruang III/b

(7)   Guru Dewasa                           Golongan ruang III/c

(8)   Guru Dewasa Tingkat I                        Golongan runag III/d

(9)   Guru Pembina                          Golongan ruang IV/a

(10)  Guru Pembina Tingkat I         Golongan ruang IV/b

(11)  Guru Utama                           Golongan ruang IV/c

(12)  Guru Utama                           Golongan ruang IV/d

(13)  Guru Utama                           Golongan ruang IV/e

 

 

 

ü  Penggajian PNS

Besar atau kecilnya gaji seseorang ditentukan oleh pangkat dan masa kerja yang dimiliki pegawai yang bersangkutan. Gaji pokok CPNS adalah 80% dari gaji pokok PNS. Selain gaji pokok, PNS diberikan juga tunjangan, seperti; tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain-lain.

ü  Kenaikan Gaji Berkala

Guru sekolah menengah sebagai PNS diberikan kenaikan gaji berkala, apabila syarat-syarat sudah dipenuhi , yaitu:

a)      Telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala

b)      Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya cukup.

ü  Kenaikan Pangkat Guru Sekolah Menengah

Menurut PP no 3 tahun 1980, jenis kenaikan pangkat sebagai berikut:

a)      Kenaikan Pangkat regular

b)      Kenaikan Pangkat pilihan

c)      Kenaikan Pangkat istimewa

d)      Kenaikan Pangkat pengabdian

e)      Kenaikan Pangkat anumerta

f)       Kenaikan Pangkat dalam tugas belajar

g)      Kenaikan Pangkat selama menjadi pejabat Negara

h)      Kenaikan Pangkat selama dalam penugasan di luar instansi induk

i)        Kenaikan Pangkat menjalankan wajib militer

j)        Kenaikan Pangkat sebagai penyesuaian ijazah

ü  Cuti PNS

Jenis cuni PNS adalah: (a) cuti tahunan, (b) cuti besar, (c) cuti sakit, (d) cuti melahirkan, (e) cuti katrena alas an penting, (f) cuti di luar tanggungan Negara.

ü  Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

Unsure yang dinilai dalam DP3 adalah : (a) kesetiaan, (b) prestasi kerja, (c) tanggung jawab, (d) ketaatan, (e) kejujuran, (f) kerjasama, (g) prakarsa, dan (h) kepemimpinan.

Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan sebutan dan angka sebagai berikut:

a)      Amat baik  = 91-100

b)      Baik           = 76-90

c)      Cukup        = 61-75

d)      Sedang       = 51-60

e)      Kurang       = < 50

ü  Kesejahteraan pegawai

Meliputi taspen, askes dan koperasi.

ü  Pemindahan Pegawai Negeri Sipil

Pemindahan pegawai dapat dibagi atas :

1)      Atas permintaan sendiri

2)      Tidak atas kemauan sendiri

3)      Kepentingan dinas

ü  Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Pemberhentian PNS dapat terjadi karena: (1) permintaan sendiri, (2) mencapai batas pensiun, (3) adanya penyederhanaan organisasi, (4) melakukan pelanggaran/tindak pidana, (5) tidak cakap jasmani/rohani, (6) meninggalkan tugas, (7) meninggal dunia atau hilang, dll

ü  Pensiun

Batas usia seorang PNS untuk mendapatkan pension adalah 56 tahun. Batas usia ini diperpanjang menjadi:

a)      65 tahun bagi PNS yang memangku jabatan ahli peneliti dan peneliti, guru besar, lektor kepala dan lektor, jabatan lainnyayang ditentukan presiden.

b)      60 tahun bagi PNS yang memangku jabatan eselon I dan eselon II, pengawas, guru sekolah menengah sampai SMTA (kepala sekolah dan pengawas)

c)      58 tahun bagi PNS yang memangku jabatan sebagai hakim.

  1. G.    Adminidtrasi Keuangan Sekolah Menengah

Administrasi keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan, pelapoaran, dan pertanggungjawaban dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan sekolah. Tujuan administrasi ini adalah untuk mewujudkan suatu tertib administrasi keuangan, sehingga pengurusnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keuangan sekolah menengah dapat diperoleh dari dana Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), bantuan (kalau ada)dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta bantuan masyarakat. Dana APBN terdiri dari dana rutin dan dana pembangunan. Dana APBD dapat berasal dari Pemerintah Tingkat I atau Tingkat II. Dana dari masyarakat diperoleh dari dana yang dikumpulkan oleh Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3), serta bantuan masyarakat lainnya

  1. H.    Administrasi Hubungan Sekolah dan Masyarakat (Husemas)

Husemas adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan serta mendorong minat dan kerja sama untuk masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah.

Tujuan yang ingin dicapai dengan mengembangkan kegiatan Husemas adalah:

1)      Peningkatan pemahaman masyarakat tentang tujuan serta sasaran yang ingin direalisasikan sekolah.

2)      Peningkatan pemahaman sekolah tentang keadaan serta aspirasi masyarakat tersebut terhadap sekolah.

3)      Peningkatan usaha orang tua siswa dan guru-guru dalam memenuhi kebutuhan anak didik, serta meningkatkan kuantitas serta kualitas bantuan orang tua siswa dalam kegiatan pendidikan di sekolah.

4)      Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran serta mereka dalam memajukan pendidikan di sekolah dalam era pembangunan.

5)      Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah serta apa yang dilakukan oleh sekolah.

6)      Pertangguangjawaban sekolah atas harapan yang dibebankan masyarakat kepada sekolah.

7)      Dukungan serta bantuan dari masyarakat dalam memperoleh sumber-sumber yang diperlukan untuk meneruskan dan meningkatkan program sekolah.

  1. Prinsip-prinsip Hubungan Sekolah Masyarakat

(1)   Prinsip otoritas, yaitu bahwa husemas harus dilakukan oleh orang yang mempunyai otoritas, karena pengetahuan dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan sekolah.

(2)   Prinsip kesederhanaan, yaitu bahwa program-program husemas harus sederhana dan jelas.

(3)   Prinsip sensitifitas, yaitu bahwa dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan masyarakat, sekoah harus sensitif terhadap kebutuhan serta harapan masyarakat.

(4)   Prinsip kejujuran, yati bahwa apa yang disampaikan kepada masyarakat haruslah sesuatu apa adanya dan disampaikan secara jujur.

(5)   Prinsip ketetapan, yaitu bahwa apa yang disampaikan sekolah kepada masyarakat harus tepat, baik dilihat dari segi isi, waktu, media yang digunakan serta tujuan yang akan dicapai.

  1. Penyelenggaraan Kegiatan Administrasi Hubungan Sekolah-Masyarakat

Penyelenggaraan program dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi prosesnya dan segi jenis kegiatannya.

  1. Proses Proses penyelenggaraan Husemas

a)      Perencanaan program

b)      Pengorganisasian

c)      Pelaksanaan

d)      Evaluasai

  1. Kegiatan Husemas

Teknik-teknik yang dapat dipakai dalam kegiatan Husemas:

a)      Teknik Langsung

b)      Teknik Tidak Langsung

  1. Peranan Guru dalam Hubungan Sekolah-Masyarakat

Ada beberapa hal yang dapat guru lakukan dalam kegiatan husemas, yaitu:

1)      Membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik husemas

2)      Membuat dirinya lebih baik dlam masyarakat

3)      Dalam melaksanakan semaua itu guru harus melaksanakan kode etiknya.

  1. I.       Administrasi dan layanan Khusus

Layanan khusus adalah suatu uasaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan PBM di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan paroses belajar. Ada berbagai jenis layanan khusus, seperti pusat sumber belajar, usaha kesehatan sekoalh, dan kafetaria/warung/kantin sekolah.


PENGARUH PEMILU TAHUN 1955 DAN LAHIRNYA DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 TERHADAP LAHIRNYA DEMOKRASI TERPIMPIN

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah

Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan sampai Kontemporer

Dosen Pengampu : Drs. H. Sumardiono, M.Pd.

 

 

 

 

OLEH :

NAMA          : SAEFUL ROHMAN         

NIM              : 09021031

SEMESTER            : V

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

FP IPS IKIP YOGYAKARTA

2011

 

  1. A.    Pemilihan Umum tahun 1955
  2. Situasi Politik di Indonesia Sebelum Pemilu tahun 1955

Kondisi perpolitikan di Indonesia sebelum dilaksanakan Pemilu tahun 1955 ada dua ciri yang menonjol, yaitu munculnya banyak partai politik (multipartai) dan sering terjadi pergantian kabinet/pemerintahan. Setelah kembali ke bentuk negara kesatuan, sistem demokrasi yang dianut adalah Demokrasi Liberal Sistem pemerintahannya adalah kabinet parlementer. Pada masa ini perkembangan partai politik diberikan ruang yang seluas-luasnya. Dari tahun 1950-1959, terdapat tujuh kabinet yang memerintah.

  1. Kabinet Mohammad Natsir (7 September 1950 – Maret 1951)

Kabinet ini merupakan Zakaen Kabinet, yaitu suatu kabinet yang anggotanya terdiri atau diisi oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi dan profesionalitas masing-masing individu sesuai dengan bidangnya, setiap orang yang ditunjuk menjadi menteri adalah orang-orang yang ahli. Dalam kabinet Natsir ini intinya adalah Partai Masyumi, dan menyerahkan mandatnya tanggal 21 Maret 1951 setelah adanya mosi yang menuntut pembekuan dan pembubaran DPRD sementara. Penyebab lainnya adalah seringnya mengeluarkan Undang-Undang Darurat yang mendapat kritikan dari Partai oposisi.

  1. Kabinet Sukiman (April 1951 – Februari 1952)

Kabinet Sukiman merupakan koalisi antara Masyumi dengan PNI. Pada masa kabinet ini muncul berbagai gangguan keamanan, misalnya DI/TII semakin meluas dan adanya Republik Maluku Selatan. Kabinet Sukiman jatuh karena kebijakan Luar negerinya dianggap condong ke Amerika Serikat. Pada tanggal 15 Januari 1952 diadakan penandatangan Mutual Security Act (MSA). Perjanjian ini berisi kerjasama keamanan dan Amerika Serikat akan memberikan bantuan ekonomi dan militer kepada Indonesia.

  1. Kabinet Wilopo (April 1952 – Juni 1953)

Dalam kabinet ini di dukung oleh PNI, Masyumi dan PSI. prioritas utama program kerjanya adalah peningkatan kesejahteraan umum. Peristiwa penting yang terjadi pada masa pemerintahannya adalah peristiwa 17 Oktober 1952 dan peristiwa Tanjung Morawak. Peristiwa 17 Oktober 1952 yaitu tuntutan rakyat yang didukung oleh angkatan darat yang di pimpin Nasution, agar DPR Sementara dibubarkan diganti dengan parlemen baru. Sedang peristiwa Tanjung Morawak (Sumatera Timur) mencakup persoalan perkebunan asing di tanjung Morawak yang diperebutkan dengan rakyat yang mengakibatkan beberapa petani tewas.

  1. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 – 24 Juli 1955)

Kabinet ini dikenal dengan kabinet Ali Wongso (Ali Sastroamijoyo dan Wongsonegoro). Prestasi yang dicapai adalah terlaksananya konferensi di Bandung 18 – 24 April 1955.

  1. Kabinet Burhanudin Harahap (Agustus 1955 – Maret 1956)

Kabinet ini dipimpin oleh Burhanudin Harahap dengan inti Masyumi. Keberhasilan yang diraih adalah menyelenggarakan pemilu pertama tahun 1955. Karena terjadi mutasi di beberapa kementrian, maka pada tanggal 3 Maret 1956 Burhanudin Harahap menyerahkan mandatnya.

  1. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956 – Maret 1957)

Program Kabinet Ali II disebut rencana lima tahun. Program ini memuat masalah jangka panjang, misalnya perjuangan mengembalikan Irian Barat. Muncul semangat anti Cina dan kekacauan di daerah-daerah sehingga menyebabkan kabinet goyah. Akhirnya pada maret 1957, Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya.

  1. Kabinet Djuanda (Maret 1957 – April 1959)

Kabinet Djuanda sering dikatakan sebagai Zaken Kabinet, karena para menterinya merupakan para ahli dan pakar di bidangnya masaing-masing. Tugas kabinet Djuanda melanjutkan perjuangan membebaskan Irian Batrat dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang buruk. Prestasi yang diraih adalah berhasil menetapkan lebar wilayah Indonesia menjadi 12 mil laut diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau Indonesia. Ketetapan ini dikenal dengan Deklarasi Djuanda.

Kabinet ini menjadi demisioner ketika presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden 5 Juli 1959.

 

  1. Pelaksanaan dan Hasil Pemilu Tahun 1955

Penyelenggaraan Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu yang pertama dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Pemilu diselenggarakan pada masa pemerintahan Kabinet Burhanudin Harahap. Pemilu dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Badan Konstituante (Badan Pembentuk UUD).

Hasil pemilu tahun 1955 menunjukkan ada empat partai yang memperoleh suara terbanyak yaitu PNI (57 wakil), Masyumi (57 wakil), NU (45 wakil), dan PKI (39 wakil). Dari segi penyelenggaraan, pemilu tahun 1955 dapat dikatakan berjalan dengan bersih dan jujur karena suara yang diberikan masyarakat mencerminkan aspirasi dan kehendak politik mereka. Akan tetapi, kampanye yang relatif terlalu lama (2,5 tahun) dan bebas telah mengundang emosi politik yang amat tinggi, terutama kecintaan yang berlebihan terhadap partai. Pemilu tahun 1955 ternyata tidak mampu menciptakan stabilitas poltik seperti yang diharapkan. Bahkan muncul perpecahan antara pemerintahan pusat dengan beberapa daerah. Kondisi tersebut diperparah dengan ketidakmampuan anggota Konstituante untuk mencapai titik temu dalam menyusun UUD baru untuk mengatasi kondisi negara yang kritis. Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit. Dekrit ini dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

 

  1. B.     Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Dampak yang ditimbulkan
  2. Latar Belakang Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Pemilihan Umum tahun 1955 telah berhasil membentuk DPR dan Dewan Konstituante (badan pembentuk UUD). Namun, DPR yang seharusnya memperjuangkan kepentingan umum dan meningkatkan kesejahteraan rakyat ternyata dimanfaatkan oleh wakil – wakil partai untuk memperjuangkan kepentingan partainya sendiri.

Mirip dengan DPR, Dewan Konstituante yang bertugas membuat UUD tidak memberikan hasil yang nyata. Dalam sidang – sidangnya para anggota dewan selalu mengedepankan kepentingan partainya dari pada kepentingan bangsa. Selalu terjadi pertentangan – pertentangan antar-golongan yang menyebabkan lembaga itu tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Pertentangan ini terutama menyangkut masalah dasar negara. Akibatnya, sidang-sidang Konstituante selalu tidak menghasilkan apa – apa.

Kemacetan sidang Konstituante itu dianggap sebagai kegagalan nasional. Melihat kondosi tersebut, muncul tuntutan masyarakat agar Dewan Konstituantememberlakukan kembali UUD 1945. Tuntutan tersebut kian mengemuka hingga perdana mentri Djuanda menganjurkan kepada badan tersebut untuk menetapkan kembali UUD 1945 sebagai undang – undang dasar negara kesatuan Indonesia. Anjuran tersebut didukung penuh oleh semua anggota kabinet. Bahkan, pada 20 Februari 1959 Presiden Soekarno juga menyetujuinya. Berdasarkan usul Kabinet Karya yang memerintah pada saat itu, Presiden Soekarno pada 22 April 1959 berpidato di depan sidang Konstituante. Inti pidato tersebut ialah menganjurkan agar Dewan Konstituante menetapkan UUD 1945 menjadi UUD republik Indonesia.

Menanggapi usul Presiden Soekarno tersebut, pada 29 April-13 Mei 1959 Dewan Konstituante mengadakan sidang dan pemungutan suara sebanyak 3 kali. Hasilnya memang lebih banyak setuju. Namun, jumlahnya tidak dapt memenuhi mayoritas karena tidak mencapai dua per tiga jumlah suara yang diperlukan. Oleh karena itu, hasil pemungutan suara tersebut tidak dapat dijadikan keputusan.

Setelah gagal mencapai kata sepakat, banyak anggota dewan yang kemudian tidak mau hadir dalam sidang – sidang dewan selanjutnya. Untuk itu, tanggal 3 Juni 1959 Konstituante mengadakan reses ( istirahat ). Suasana yang serba tidak pasti ini tentu dapat membahayakan bangsa dan negara. Apalagi, di daerah – daerah sudah mulai tumbuh rasa ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat dan dewan. Melihat situasi ini, Penguasa Perang Pusat Letjen A.H. Nasution, mengeluarkan larangan bagi semua kegiatan politik. Soewirjo ( Ketua Umum PNI ) meminta Presiden soekarno untuk mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 dan membubarkan Konstituante. Atas desakan – desakan dari berbagai pihak dan demi keselamatan negara, Presiden Soekarno akhirnya mengambil langkah inkonstitusional.

 

  1. Situasi Politik Menjelang Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Sistem Demokrasi Liberal ternyata membawa akibat yang kurang menguntungkan bagi stabilitas politik. Berbagai konflik muncul ke permukaan. Misalnya konflik ideologis, konflik antar kelompok dan daerah, konflik kepentingan antarpartai politik. Hal ini mendorong Presiden Soekarno untuk mengemukakan Konsepsi Presiden pada tanggal 21 Februari 1957.Berikut ini isi Konsepsi Presiden.

  1. Penerapan sistem Demokrasi Parlementer secara Barat tidak cocok dengan kepribadian Indonesia, sehingga sistem demokrasi parlementer harus diganti dengan Demokrasi Terpimpin.
  2.  Membentuk Kabinet Gotong Royong yang anggotanya semua partai politik.
  3.  Segera dibentuk Dewan Nasional.
  4. Sidang Konstituante Menjelang Keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dari pemilu tahun 1955 terbentuk dewan konstituante. Badan ini bertugas menyusun UUD yang baru. Anggota Konstituante terbagi dalam dua kelompok yaitu kelompok Islam dan kelompok nasionalis, kedua kelompok sulit mencapai kata sepakat dalam pembahasan isi UUD. Dalam sidang sering terjadi perpecahan pendapat. Setiap wakil partai memaksakan pendapatnya. Akibatnya gagal menghasilkan UUD. Hal ini mendorong presiden menganjurkan konstituante untuk kembali menggunakan UUD 1945. Untuk mewujudkan anjuran tersebut maka, diadakan pemungutan suara sampai tiga kali. Akan tetapi hasilnya belum mencapai batas quorum, dua pertiga suara. Akibatnya Dewan Konstituante gagal mengambil keputusan. Untuk mengatasi masalah tersebut pada tanggal 5 Juli 1959 presiden mengeluarkan dekrit. Isi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yaitu:

  1. Pembubaran Konstituante;
  2. Berlakunya kembali UUD 1945, dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950;
  3. Akan dibentuk MPRS dan DPAS.

Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit sebagai langkah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Keluarnya Dekrit Presiden menandai berakhirnya Demokrasi Liberal dan dimulainya Demokrasi Terpimpin.

 

  1. Tindak Lanjut Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Setelah keluarnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 terjadi beberapa perkembangan politik dan ketatanegaraan di Indonesia.

  1. Pembentukan Kabinet Kerja, dengan programnya yang disebut tri Ptogram, isinya:

1)      Memperlengkapi sandang pangan rakyat.

2)      Menyelenggarakan keamanan raskyat dan Negara, serta

3)      Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme untuk mengembalikan Irian Barat.

  1. Penetapan DPR hasil Pemilu 1955 menjadi DPR tanggal 23 Juli 1955.
  2. Pembentukan MPRS dan DPAS. Tugas MPRS adalah menetapkan GBHN, sedangkan tugas DPAS adalah sebagai penasihat atau memberi pertimbangan kepada presiden.
  3. Pembentukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan MA (Mahkamah Agung). BPK bertugas memeriksa penggunaan uang negara oleh pemerintah. MA berperan sebagai lembaga tinggi negara.
  4. Pembentukan DPR-GR pada tahun 1960, presiden Soekarno membubarkan hasil pemilu. Alasannya adalah penolakan DPR terhadap usulan Anggaran Belanja Negara yang diajukan presiden. Selanjutnya pada tanggal 24 Juni 1960, presiden membentuk DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong).
  5. Pembentukan Dewan Perancang Nasioanal (Depernas) dan Front Nasional. Depernas bertugas menyusun rancangan pembangunan semesta yang berpola delapan tahun. Front Nasional tugasnya mengerahkan massa. Badan ini berperan penting dalam pengganyangan Malaysia dan pembebasan Irian Barat, terutama melalui Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB).
  6. Penetapan GBHN. Maifesto Politik (Manipol) merupakan sebutan pidato Presiden Soekarno dalam peringatan hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1959. Pidato tersebut aslinya berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Oleh DPAS dalam sidangnya tanggal 23-25 September 1959, diusulkan agar Manipol ditetapkan sebgai GBHN. Manipol itu mencakup USDEK yang terdiri dari UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan kepribadian Indonesia. Manipol dan USDEK sering disebut Manipol USDEK. Dalam Tap MPRS juga diputuskan bahwa Pidato Presiden “Jalannya Revolusi Kita” dan “To Built the World a New” (Membangun Dunia Kembali) menjadi pedoman pelaksanaan Manifesto Politik.

 

  1. Dampak Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dekrit Presiden ternyata memiliki beberapa dampak, seperti berikut :

  1. Terbentuknya lembaga-lembaga baru yang sesuai dengan tuntutan UUD 1945, misalnya MPRS dan DPAS.
  2. Bangsa Indonesia terhindar dari konflik yang berkepanjangan yang sangat membahayakan persatuan dan kesatuan.
  3. Kekuatan militer semakin aktif dan memegang peranan penting dalam percaturan politik di Indonesia.
  4. Presiden Soekarno menerapkan Demokrasi Terpimpin.
  5. Memberi kemantapan kekuasaan yang besar kepada presiden, MPR, maupun lembaga tinggi negara lainnya

 

  1. C.    Lahirnya Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia, yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya. Pada bulan 5 Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Presiden Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden. Soekarno juga membubarkan Konstituante yang ditugasi untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru, dan sebaliknya menyatakan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dengan semboyan “Kembali ke UUD’ 45″. Soekarno memperkuat tangan Angkatan Bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting.

PKI menyambut “Demokrasi Terpimpin” Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa PKI mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara nasionalisme, agama (Islam) dan komunisme yang dinamakan NASAKOM. NASAKOM telah menjadi NASA yang pada waktu antaranya kom-nya telah musnah dan pernah digantikan kaum militer. Memang dari empat golongan ideologi yang pernah ada di Indonesia: golongan nasionalis, golongan agamis, golongan komunis, dan golongan militer hanya golongan agamis yang belum pernah menonjol dalam menjalankan pemerintahan eksekutif. Mungkin momentumnya telah tiba, apabila memang golongan agamis bisa menunjuknan dirinya sebagai partai yang bersih, tidak terkontaminasi penyakit korupsi (masalah utama bangsa kita). Mungkin partai dengan haluan agamis akan menjadi pilihan alternatif dikarenakan partai-partai besar yang ada saat ini telah gagal mengantarkan Indonesia menjadi negara yang seperti diamanatkan pada pembukaan UUD ’45: suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.Di tahun 1962, perebutan Irian Barat secara militer oleh Indonesia mendapat dukungan penuh dari kepemimpinan PKI, mereka juga mendukung penekanan terhadap perlawanan penduduk adat.