Tulisan terkirim dikaitan (tagged) ‘konstitusi australia’


PEMILU AUSTRALIA

  1. 1.    POLITIK AUSTRALIA

Australia adalah monarki konstitusional dengan pembagian kekuasaan federatif. Pemerintah Australia menganut sistem parlementer dengan Ratu Elizabeth II sebagai puncak kepemimpinannya, yakni sebagai Ratu Australia, suatu peran yang berbeda dengan kedudukannya sebagai ratu bagi Dunia Persemakmuran lainnya. Ratu menetap di Britania Raya, dan dia diwakili oleh utusan yang menetap di Australia, (Gubernur Jenderal pada level federal dan oleh Gubernur pada level negara bagian), yang menurut konvensi bertindak menurut nasehat menteri-menterinya. Otoritas eksekutif tertinggi berada pada Konstitusi Australia, tetapi kekuasaan untuk menjalankannya diserahkan -menurut konstitusi- kepada Gubernur Jenderal. Pelaksanaan kekuasaan cadangan Gubernur Jenderal di luar permintaan Perdana Menteri adalah pembubaran Pemerintah Whitlam ketika terjadi krisis konstitusional 1975.

Terdapat tiga cabang pemerintahan di Australia:

  • Legislatur: Parlemen Australia yang terdiri dari Gubernur-Jenderal, Senat, dan Dewan Perwakilan.
  • Eksekutif: Dewan Eksekutif Federal; praktisnya adalah Gubernur-Jenderal yang dinasehati oleh Perdana Menteri dan Menteri-Menteri Negara.
  • Judisial: Mahkamah Agung Australia dan pengadilan-pengadilan federal lainnya, yang para hakimnya diangkat oleh Gubernur-Jenderal berdasarkan nasehat Dewan.

Australia mempunyai parlemen yang bikameral, masing-masing kamarnya adalah Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Di dalam Senat (majelis tinggi), terdapat 76 senator: yakni dari enam negara bagian masing-masing dikirimkan 12 wakil, sedangkan dari dua teritorial masing-masing dikirimkan dua wakil. DPR (majelis rendah) terdiri dari 150 anggota yang dipilih dari 150 elektorat, artinya dari satu elektorat dikirim hanya satu wakil. Elektorat (atau disebut juga kursi) dialokasikan ke negara-negara bagian menurut basis populasi, dengan ketentuan tiap-tiap negara bagian asli diberi jaminan untuk memperoleh minimal lima kursi. Pemilihan untuk masing-masing kamar biasanya diselenggarakan setiap tiga tahun sekali secara serempak, para senator memiliki masa jabatan yang tumpang tindih selama enam tahun, kecuali yang berasal dari teritorial, yang masa jabatannya tidak ditetapkan tetapi terikat dengan daur pemilihan majelis rendah; dengan demikian hanya 40 dari 76 kursi di Senat dilibatkan ke dalam pemilihan kecuali jika daur pemilihan diganggu oleh pembubaran kembar.

Ada dua kelompok politik utama yang telah lazim membentuk pemerintahan, di level federal maupun negara bagian: Partai Buruh Australia, dan Koalisi yang merupakan pengelompokan resmi Partai Liberal Australia dan mitra kecilnya, Partai Nasional Australia. Anggota-anggota independen dan beberapa partai kecil—termasuk di antaranya Partai Hijau Australia dan Partai Demokrat Australia—memiliki wakilnya di parlemen Australia, terutama di majelis tinggi.

Setelah pemilihan kepemimpinan Partai Buruh Australia, tahun 2010, Julia Gillard menjadi Perdana Menteri perempuan pertama pada bulan Juni 2010. Pemilihan umum federal diselenggarakan pada 21 Agustus 2010 dan tidak ada partai yang menjadi majoritas mutlak setelah 50 tahun terakhir. Gillard mampu membentuk pemerintahan Buruh minoritas dengan sokongan dari kaum independen.

 

  1. 2.        PESERTA PEMILU AUSTRALIA

Partai-partai politik di Australia adalah lembaga yang tidak pernah disebut-sebut di dalam konstitusi dan tidak dikontrol oleh suatu perundangan apapun. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan penerimaan anggota, perumusan kebijakan, dan pemilihan calon-calon anggota parlemen adalah urusan mereka sendiri. Namun, demikian partai politik merupakan inti dari demokrasi parlementer yang mendominasi sistem politik di Australia. Bila melihat partai yang berpartisipasi dalam pemilu, maka Australia bisa dikatakan menganut sistem multi partai. Sedikitnya ada 15 partai yang ikut dalam pemilu, namun dalam pelaksanaan pemilu biasanya disederhanakan menjadi 3 partai karena yang lainnya merupakan partai-partai kecil yang memperoleh suara sedikit dan tidak ada dampaknya terhadap sistem politik.

Australia sebagai negara dengan sistem parlementer, maka peranan partai politik sangat menentukan. Maju mundurnya suatu negara tergantung pada partai politik yang berkuasa. Biasanya seorang perdana menteri diangkat dari partai yang memenangkan pemilu. Sistem parlementer ini didasarkan pada pemilihan  biasa dan rahasia. Sebenarnya di Australia ada banyak partai politik, tetapi yang besar dan memiliki hak suara hanya tiga partai yaitu :

a)        Partai Buruh, berdiri pada tahun 1891, partai buruh ini memandang dirinya sebagai partai yang mewakili kepentingan para pekerja di Australia, terutama dalam memperjuangkan upah dan jam kerja, karena itu partai ini terdiri dari para pekerja, karyawan, buruh tani, buruh tambang, organisasi buruh.

b)        Partai Liberal,  Partai Liberal di bentuk pada tahun 1910, partai ini mendukung sistem perusahaan, perseorangan, swasta. Partai Liberal mewakili kepentingan kaum industrialis, banker dan pengusaha- pengusaha tambang. Karenanya partai ini anggotanya terdiri dari usahawan, baik usahawan kecil maupun besar (pertanian, perkebunan, peternakan).

c)        Partai Country/ Nasional, di bentuk pada tahun 1919 untuk mewakili orang-orang yang belum terwakili, yaitu para pengusaha pertanian dan peternakan yang tujuannya untuk memperjuangkan kepentingan partai, Partai ini disebut juga partai konservatif.

Karena partai buruh selalu menunjukkan dominasinya, maka Partai Liberal dan Partai Country/Nasional sering berkoalisi untuk menandingi partai buruh dalam pemilu. Koalisi kedua partai tersebut disebut Non Labor Coalition. Demikianlah ketiga partai ini silih berganti memegang kekuasaan. Kemenangan salah satu partai tidak hanya ditentukan oleh anggota partai, tetapi sering juga ditentukan oleh para pemilih yang disebut “floating voters” mereka ini menentukan pilihan setelah mengetahui lewat kampanye, program partai mana yang paling cocok bagi kepentingannya. Jadi partai yang berhasil menarik kelompok floating voters inilah kemungkinan dapat memenangkan pemilu.

 

  1. SISTEM PEMILU AUSTRALIA

Sistem pemilu di Australia dilaksanakan untuk memilih wakil-wakil rakyat, baik ditingkat federal/ nasional maupun ditingkat Negara bagian dan teritori. Pada tingkat federal sistem majelis dan keanggotaannya sudah diatur berdasarkan konstitusi.

  1. Federal

Pada majelis ditingkat federal atau nasional bersifat bicameral atau dua kamar, yaitu majelis rendah dan senat. Majelis rendah bernama House Of Representatives, beranggota 148 orang yang ditarik dari masing-masing Negara bagian secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Negara bagian new south wales memperoleh wakil 50 orang, Victoria 38, queensland 25, western Australia 14, south Australia 12, dan Tasmania 8orang, dan masing-masing 2 orang wakil bagi tritori NT dan ACT. Berdasarkan ketentuan konstitusi , pemilihan bagi anggota majelis rendah dilaksanakan 3 tahun sekali; tetapi dapat dilakukan pemilu sebelum habis masa bakti 3 tahunan, bila mayoritas anggota parlemen menghendakinya.

Berdasarkan konstitusi, setengah dari 12 senator Negara bagian dan seluruh dari senator dari teritori dipilih untuk masa bakti 3 tahun. Sedangkan 6 senator sisanya dipilih 6 tahun sekali. Oleh karena itu, ada 2 kali masa pemilu bagi pengisian kursi senator. Yaitu Full Senate Election, dimana rakyat memilih 12 anggota senatnya 6 tahun sekali. Dan Half Senate Election, dimana rakyat memilih 6 anggota senat yang pension pada 3 tahun pertama keanggotaan dari 6 tahun.

Untuk Full Senate Election, untuk mendapatkan kursi senat seorang senator harus mendapatkan quota 7,7 %, sedangkan dalam Half Senate Election, seorang senator harus mendapatkan 14,3 % quota.

Sistem Pemilu Federal / Nasional Australia

Parlemen

majelis

Daerah Pemilihan

Sistem Pemilu

Masa Bakti

Pemilu Pertama

Australia

Senat

Setiap Negara bagian 12 senator dan 2 senator untuk masing-masing teritori

Perwakilan berimbang

6 tahun; setengahnya pensiun setiap 3 tahun

1949

House Of Representatives

148 Single member electorate

Preferensial

3 tahun

1909

 

Jumlah Perwakilan Negara Bagian dan Teritori untuk House of Representatives Australia

No Negara Bagian Jumlah

Wakil

1 New South Wales 50
2 Victoria 38
3 Queensland 25
4 Western Australia 14
5 South Australia 12
6 Tasmania 8
7 Teritori NT 2
8 Teritori ACT 2

 

 

 

Keanggotaan Majelis Tinggi (senat) Federal Australia

No Negara Bagian Jumlah

Wakil

1 New South Wales

12

2 Victoria

12

3 Queensland

12

4 Western Australia

12

5 South Australia

12

6 Tasmania

12

7 Teritori NT

2

8 Teritori ACT

2

  1. Negara Bagian

Pada tingkat Negara bagian dan teritori, pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota-anggota parlemen Negara bagian dan teritori. Seluruh parlemen Negara bagian menganut sistem dua-kamar, kecuali Queensland. Queensland telah menghapus majelis tingginya sesjak 1922. Queensland dan 2 Teritori menganut sistem satu-kamar.

1. New South Wales

New South wales menganut sistem majelis dua kamar. Majelis tingginya bernama Legislative Council, majelis rendahnya Legislative Assemably. Anggota majeis rendahnya adalah 99 orang untuk masa bakti 4 tahun Sedangkan majelis tinggi 45 orang dipilih untuk masa bakti tiga kali masa bakti majelis rendahnya, yaitu 4 tahun.

 

Negara Bagian Majelis Rendah

(Legislative Assembly)

Legislative council

(Majelis Tinggi)

Anggota Masa Bakti Anggota Masa Bakti
New South Wales 99 orang 4 tahun 45 orang 3 kali masa bakti majelis rendah

 

2. Victoria

Majelis rendah Victoria memilih 88 anggotanya untuk masa bakti 4 tahun, sedangkan majelis tingginya beranggotakan 44 orang dengan masa bakti 2 kali mamsa bakti majelis rendahnya.

Negara Bagian Majelis Rendah

(Legislative Assembly)

Legislative council

(Majelis Tinggi)

Anggota Masa Bakti Anggota Masa Bakti
Victoria 88 oerang 4 tahun 44 orang 2 kali masa bakti majelis rendah

Pemilu bagi 44 orang anggota dilaksanakan di 22 daerah pemilihan yang masing-masing daerah pemilihan memilih 2 anggota. Batas maksimum masa bakti majelis tinggi tersebut adalah 2 kali masa bakti majelis rendahnya, namun masing-masing satu anggota dari setiap daerah pemilihan pension setiap satu kali masa bakti majelis rendah. Oleh karena itu setiap 4 tahun sekali diselenggarakan untuk mengisi setengah dari anggota majelis tinggi yang pension tersebut.

3. Queeensland

Pemilu di queensland hanya untuk memilih anggota majelis rendah yang berjumlah 89 anggota setiap 3 tahun sekali.

4. Western Australia

Majelis tingginya berjumlah 34 anggota untuk masa bakti 6 tahun. Sementara majelis rendahnya 57 anggota dipilih setiap 3 tahun sekali.

Negara Bagian Majelis Rendah

(Legislative Assembly)

Legislative council

(Majelis Tinggi)

Anggota Masa Bakti Anggota Masa Bakti
Western Australia 57 orang 3 tahun 34 orang 6 tahun

Pemilu bagi 34 orang anggota dilaksanakan di 6 daerah pemilihan. Untuk masa bakti 6 tahun, namun masing-masing satu anggota terpilih dari setiap daerah pemilihan pensiun setiap 3 tahun sekali. Oleh karena itu setiap 3 tahun sekali diselenggarakan untuk mengisi 6 anggota majelis tinggi yang pensiun tersebut

5. South Australia

Majelis tingginya berjumlah 22 anggota untuk masa bakti 6-8 tahun. Sementara majelis rendahnya 47anggota dipilih setiap 3-4 tahun

Negara Bagian Majelis Rendah

(Legislative Assembly)

Legislative council

(Majelis Tinggi)

Anggota Masa Bakti Anggota Masa Bakti
South Australia 47 orang 3-4 tahun 22 orang 6-8 tahun

6. Tasmania

Majelis tingginya berjumlah 19 anggota untuk masa bakti 6 tahun. Sementara majelis rendahnya 35 anggota dipilih setiap 4 tahun sekali

Negara Bagian Majelis Rendah

(Legislative Assembly)

(Majelis Tinggi) Legislative council
Anggota Masa Bakti Anggota Masa Bakti
South Australia 35 orang 4 tahun 19 orang 6 tahun

7. Northern Australia

Pemilu di Northern Australia hanya untuk memilih anggota majelis rendah yang berjumlah 25 anggota setiap 4 tahun sekali

8. Australia Capital Terithory

Pemilu di Australia Capital Terithory hanya untuk memilih anggota majelis rendah yang berjumlah 17 anggota untuk masa bakti maksimum 3 tahun. Ini baru diberlakukan pada 1989.

Lima majelis tinggi Negara bagian dinamakan Legislatif (Legislative Council)sementara majelis rendah Negara bagian dan teritori memppunyai nama yang sedikit berbeda. Kecuali majelis rendah disouth australias dan Tasmania yang bernama House of Assembly, seluruh majelis rendah Negara bagian dan teritori disebut dengan legislative Assembly.

Penerapan sistem majelis baik ditingkat federal maupun Negara bagian dan teritori mempunyai dampak yang luas bagi perwakilan politik anggota parlemen . sistem perwakilan politik bagi anggota parlemen tidak hanya menggunakan satu sistem perwakilan, tetapi semua sistem perwakilan yang ada dipergunakan.

Sistem proportional representation atau perwakilan berimbang, dan sistem distrik-di Australia umumnya dikenal dengan sebutan preferential, karena metode pemungutan suaranya berbeda dengan sistem perwakilan berimbang- digunakan bagi wakil-wakil rakyat diparlemen.

Sistem perwakilan Dengan sistem Untuk Pemilihan Digunakan pada
Proportional Representation Multi-member constituency

(satu daerah pemilihan memiliki lebih dari satu anggota parlemen)

Diberlakukan bagi parlemen senator (majelis tinggi) ditingkat federal Pemilihan majelis tinggi di New South Wales, Victoria, South Australia, Western Australia pemilihan majelis rendah di Tazmania dan teritori ACT
Preferential Representation

(Distrik)

Single member constituency

(setiap anggota parlemen hanya mewakili satu daerah pemilihan)

Bagi pemilihan wakil rakyat (majelis rendah) diparlemen pada tingkat federal. Pemilihan anggota parlemen Negara bagian New South Wales, Victoria, Queensland, dan Western Australia dan teritori NT serta anggota majelis tinggi Tazmania