Makalah “Usaha Belanda Memenuhi Kebutuhan Gula dan Kopi”


BAB I

Latar Belakang

Dalam tahun 1830 pemerintah Hindia Belanda mengangkat Gubernur Jendral yang baru untuk Indonesia yaitu Johannes Van Den Bosch, yang diserahi tugas utama untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor yang terhenti selama sistem pajak tanah berlangsung. Dalam membedakan Van Den Bosch dengan tugas yang tidak mudah ini pemerintah Hindia Belanda terdorong oleh keadaan yang parah dari keuagan Belanda. Hal ini disebabkan budget pemerintah Belanda dibebani huatang besar. Oleh karena masalah ini tidak dapat ditanggulangi sendiri oleh Belanda, timbul pikiran untuk mencari pemecahannya di Indonesia. Hasil pertimbangan ini adalah gagasan sistem tanam paksa.

Pada dasarnya sistem tanam paksa ini selama zaman Belanda terkenal dengan nama Culturestelsel, yang berarti pemulihan sistem eksplortasi berupa penyerahan wajib yang pernah dilakukan VOC dahulu. Raffles telah mencoba untuk mendorong para petani di Jawa untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor. Dengan jalan membebaskan mereka dari penyerahan wajib dan dengan memberikan perangsang positif yaitu setelah mereka melunasi pembayarn sewa tanah, maka mereka dapat memperoleh hasil bersih dari ahsil pertanian mereka sendiri. Kegagalan sistem pajak tangh meyakinkan Bosch bahwa pemulihan sistem penyerahan wajib perlu sekali untuk memperoleh hasil tanaman dagangan yang dapt di ekspor keluar negeri. Rencana Van Den Bosch adalah bahwa setiap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditi ekspor khususnya kopi, tebu, nila untuk di jual kepada pemerintah Kolonial dengan harga yang sudah ditentukan. Sistem tanam paksa mewajibkan para petani di Jawa untuk menanam tanaman dagangan untuk di ekspor ke pasar dunia walaupun antara sistem ekportasi VOC dan sistem tanam paksa terdapat persamaan khususnya dalam hal penyerahan wajib, namun pengaruh sistem tanam paksa atas kehidupan desa di Jawa jauh lebih dalam dan jauh lebih menggoncangkan daripada pengaruh VOC selama dua abad.

Ciri utama sistem tanam paksa yang diperkenalkan Van Den Bosch adalah keharusan bagi rakyat di Jawa. Untuk membayar pajak mereka dalam bentuk barang yaitu  hasil pertanian dan bukan dalam bentuk uang seperti pada waktu sistem pajak tanah. Dengan pungutan pajak dalam natura ini diharapkan tanaman dagangan bisadikirim ke Belanda untuk di jual kepada pembeli – pembeli dari Amerika dan seluruh Eropa dengan keuntungan yang besar bagi pemerintah dan para penguasa Belanda.

Selama sistem pajak tanah masih berlaku antara 1810 dan 1830. Penanaman dan peneyerahan wajib telah dihapus terkecuali untuk daerah Parahyangan di Jawa Barat. Di daerah ini rakyat Parahyangan diwajibkan untuk menanam kopi khususnya di daerah pegunungan yang masih kosong. Pajak yang wajib mereka bayar kepada pemerintah Kolonial adalah dalam bentuk kopi yang mereka hasilkan, sedangkan segala macam bentuk pajak lainnya di bebaskan, kecuali yang harus mereka bayarkan secara tradisional kepada para Bupati. Dalam sistem tanam paksa, atas yang diterapkan di Parahyangan ini direncanakan untuk diterapkan di seluruh pulau Jawa. Diharapkan agar sistem tanam paksa ini dapat meningkatkan produksi tanaman dagangan di seluruh pulau Jawa sampai tingkat yang dicapai di Parahyangan, yaitu rata – rata dapat menghasilkan f.5 (5 Florin/Golden) per satu rumah tangga.

Menurut Van Den Bosch bahwa produksi tanaman ekspor dapat ditingkatkan jika sistem tanam paksa dapat diterapkan di Parahyangan juga juga di intriduksi di daerah – daerah lain. Bosch yakin paksaan seperti yang dijalankan VOC adalah cara terbaik untuk memperoleh tanaman dagang untuk memperoleh pasaran Eropa, karena Bosch menyangsikan bahwa pekebunan – perkebunan Eropa yang mempekerjakan tenaga – tenaga yang bebas dapat bersaing dengan perkebunan – perkebunan di pulau Jawa. Di lain pihak Bosch berkeyakinan bahwa penghapusan sistem pajak tanah dengan penggantian sistem ini, dengan penyerahan wajib juga akan menguntungkan para petani, karena dalam kenyataannya pajak tanah yang di bayar oleh petani sering mencapai jumlah sepertiga samapai separuh dari hasil pertaniannya. Jika kewajiban membayar pajak tanah ini diganti dengan kewajiaban untuk menyediakan sebagian dari waktu kerjanya untuk menanam tanaman dagangan misalnya 66 hari dalam setahun, maka kewajiban ini akan lebih ringan daripada kewajiban membayar pajak tanah.

BAB II

PEMBAHASAN

  1. A. Timbulnya Tanam Paksa

Menurut ketentuan dalam lembaran negara tahun 1834 no 22 maka setiap persetujuan yang diadakan pemerintah hindi belanda dengan rakyat mengenai pemakaian sebagian lahan pertanian untuk penanaman tanaman dagangan harus didasarkan atas kerelaan dari pihak rakyat tanpa di dorong unsur paksaan atau ketakutan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata seluruh pelaksanaan sistem tanam paksa didasarkan atas unsur paksaan. Pemerintah kolonial menyalahguanakan kekuatan tradisional para Bupati dan kepala desa untuk memaksa rakyat menyerahkan sebagian tanahnya untuk tujuan tanam paksa. Adapun ketentuan – ketentuan dalam sistem tanam paksa tertera dala staatblad (lembaran negara) nomor 22 tahun 1834 adalah sebagai berikut :

  1. Persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman dagang yang dapat di jual dipasaran Eropa.
  2. Bagian dari tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan ini tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.
  3. Pekerjaan yang dilakukan untuk menanam tanaman dagang tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi.
  4. Bagian dari tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagang dibebaskan dari pajak tanah.
  5. Tanaman dagangan yang dihasilkan dari tanah – tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda jika nilai hasil tanaman dagangan yang ditaksir itu melebihi pajak tanah yang harus di bayar rakyat, maka selisih positifnya harus diserahkan kepad rakyat.
  6. Panen tanaman dagangan yang gagal harus dibebankan kepada pemerintah sedikt – sedikitnya jika kegagalan ini tidak disebabkan oleh kurang rajin atau ketekunan rakyat.
  7. Penduduk desa mengerjakan tanah – mereka di bawah pengawasan kepala – kepala mereka sedangkan pegawai – pegawai Eropa hanya membatasi diri pad pengawasan apakah membajak tanah, panen dan pengangkutan tanaman – tanaman berjalan dengan baik dan tepat waktu.

Dibanding dengan penyerahan wajib (contingenteringen) maka sistem tanam paksa menaruh beban yang lebih berat lagi bagi rakyat. Pada zaman VOC penyerahan wajib diserahkan kepada para bupati maka selama sistem tanam paksa para pegawai dari pemerintah kolonial langsung melaksanakan dan mengawasi penanaman paksa tersebut. Untuk menjamin para pegawai Belanda maupun para bupati dan kepala Culturprocencen yang diberikan disamping pendapatan desa. Culturprocencen merupakan prosentase tertentu dari penghasilan yang diperoleh dari penjualan tanaman – tanaman ekspor jika mereka berhasil mencapai target produksi.

  1. B. Komoditi Utama Tanam Paksa

Apabila ditinjau dari luas tanah, tanah yang disediakan untuk tanam paksa diambil ebagai presentase dari seluruh luas tanah pertanian di Jawa tidak begitu besar. Di daerah penanaman gula di Jawa luas tanah seluruhnya berjumlah 483.000 bahu, kurang lebih 40.500 bahu digunakan untuk penanaman gula. Tanah sawah yang disediakan untuk penanaman gula hanya merupakan 1/12 dari seluruh tanah rakyat di daerah gula di Jawa. Tanah yang digarap untuk tanamn kopi hanya sebagian kecil saja untuk seluruh Jawa hanya 6% (tahun 1840) dan 4% (tahun 1850). Angka tertinggi untuk Bagelen dan Pekalongan 15% dari tanahnya untuk tanaman kopi. Angka invetasi tenaga kerja sangat besar. Van Niel memperkirakan pada tahun 1837 – 1851 lebih dari 70%. Keluarga petani menghasilkan komoditi ekspor, lebih dari separuhnya untuk kopi. Dikebanyakan tempat kopi benar – benar merupakan hasil terbesar, tapi di Pekalongan, Tegal, Jepara, Madiun, Paasuruan, dan Surabaya yang jadi komoditi utama adalah gula.

Tanaman terpenting yang ditanam selama sistem tanam paksa adalah kopi. Kopi merupakan komoditi yang selalu sangat menguntungkan dan komoditi ini merupakan jenis komoditi terakhir yang dihapus ketika cultursteelsel berakhir. Selain kopi ada dua komoditi lain yaitu gula dan nila, pentingnya ketiga tanaman ini tidak haya dari luas tanah yang disediakan tetapi juga dari jumlah orang yang terlibat dalam penanaman. Terdapat suatu perbedaan dalam dampak dari penanaman kopi daripada tanaman gula dan nila. Jika kopi ditanam di tanah yang belum digarap oleh rakyat untuk pertanian, maka gula dan nila yang ditanam di tanah yang belum pernah digarap itu. Dengan demikian maka secara relatif penanaman kopi membawa pengaruh begitu mendalam atas kehidupan masyarakat petani di banding dengan penanaman gula dan nila.

Tanaman dagangan utama secara sistem tanam paksa adalah gula dan kopi. Jika dilihat dari luas tanah yang diperlukan untuk penanaman kedua tanaman ini, jumlah tenaga yang dipekerjakan, laba yang diperoleh dari penjualan kedua tanaman ini dipasaran ekspor, dan dampak atas masyarakat petani di Jawa. Gula merupakan tanaman musiman, dan kopi merupakan tanaman tahunan, maka kedua tanaman ini merupakan contoh yang baik sekali untuk meneliti sampai seberapa jauh terdapat perbedaan antara dampak tanaman ini atas masyarakat petani. Seperti halnya padi maka gula memerlukan tanah yang di irigasi denagan demikian dapat dimengerti bila tanah sawah digunakan penanam tebu. Para pemilik sawah harus menyerahkan sebagian dari sawah – sawahnya untuk penanaman tebu menurut skema rotasi tertentu dengan penanaman padi. Untuk setiap desa ditentukan bagian luas tanah yang harus diserahkan untuk penanaman tebu . disamping itu penduduk desa diharuskan melakukan pekerjaan wajib seperti menanam, memotong, mengangkut tebu ke pabrik – pabrik gula dan bekerja di pabrik tersebut. Pengerahan tenaga untuk mengerjakan tanam paksa tidak jarang melampaui batasnya seperti misalnya rakyat disuruh pergi jauh dari desanya untuk mengerjakan tanaman kopi didaerah yang baru dibuka. Sedang penanaman tebu membawa beban yang sangat berat bagi rakyat karena menuntut pengolahan tanh yang intensif, pengairan, pemeliharaan. Tetapi ada segi positifnya ketika waktu panen datang meskipun banyak makan waktu dan tenaga, tetapi dari hal itu industri gula banyak menciptakan kesempatan kerja dan rakyat memperoleh tambahan pendapatan.

Dalam lingkungan tradisional, tenaga rakyat pedesaan terserap dalam berbagai ikatan, baik dari desa maupun yang feodal. Permintaan akan tenaga bebas baru timbul dengan adanay pendirian pabrik – pabrik tempat memproses hasi tanaman terutama tebu. Pada awalanya industri gula mengalami banyak kesulitan antara lain soal transportasi yang terasa amat membebani rakyat bila harus memikulnya. Gobernemen terpaksa menaikan harga gual agar pemilik pabrik bersedia mengusahakan sendiri pengangkutan lewat pasar bebas. Disinilah mulai diabuka lapangan pekerjaan bebas bagi rakyat antara lain dengan menyewakan pedati, menjadi buruh di pabrik, dan sebagainya. Pembayaran plantloon (upah tanam) dapat dipandang sebagai penukaran tenaga dengan uang, suatu langkah pembebasan tenaga dari ikatan tradisional.

  1. C. Penghapusan Tanam Paksa

Pada tahun 1840 cultursteelsel mengahadapi berbagai masalah. Hal ini berdampak pada hasil penanaman tebu. Banyak tanda – tanda penderitaan didaerah – daerah penanaman tebu. Batang tebu ditanam di tanah yang sama dengan tadi. Waktu yang diperlukan untuk tumbuhnya tebu dan menuai di susul dengan persiapan lahan bagi penanaman padi menjadi mempersulit tercapainya pergiliran konstan bagi padi dan tebu. Pabrik gula juga bersaing dengan pertanian padi untuk jatah air.

Tahun 1845 – 1850 ekspor kopi dan gula merosot. Akan tetapi keuntungan yang diperoleh dari kpoi dan gula segera meningkat kembali tahun 1850 ketika harga pasaran dunia untuk komoditi tersebut naik. Pada tahun 1870-an penyakit daun kopi mulai menyebar dan produksi kopipun jatuh. Tahun 1882 hama gula menyerang Cirebon. Disana hama ini kemudian menyebar ke timur menyebrangi pulau Jawa dan mencapai ujung timurnya pada tahun 1892. Industri gula jawa terpukul lebih jauh ketika gula beat membanjiri pasar Eropa, dan pada tahun 1884 harga gaula terpuruk.

Pada tahun 1878 undang – undang gula menghapus tanm paksa gula dari Gubernemen dab sekaligus membuat bebas perdagangan gula karena kenaikan ekspor sejak tahun 1870. Kemunduran antara tahun 1878 – 1883 di sebabkan oleh perubahan perbandingan harga produksi primer dan produksi sekunder atau industri, harga gula dan kopi jatuh. Ada kemerosotan dalam ekspor kopi dari kurang lebih 80% ekspor kopi pada tahun 1875 menjadi 45% pada tahun 1914. Sementara itu perkebunan gula mengalami krisis yang disebabkan penyakit sirih pada tebu dan turunnya harga gula karena menghadapi konkuresi gula beat dari Amerika. Diantara tahun 1849 – 1874 produksi memuncak pada tahun 1879 – 1884. Sejak tahun 1878 tanaman kopi di serang hama sehingga perlu mengganti coffea Arabica oleh coffea Liberia dan kemudian diaganti oleh coffea Robusta yang dimulai tahun 1878.

Dalam buku Max Havelaar hasil karya Eduard Dowes Dekker diungkapkan keadaan pemerintah kolonial yang korup di Jawa. Buku ini menjadi senjata ampuh dalam menentang rezim penjajahan abad XIX di Jawa. Hasil dari perdebatan politik di Belanda ialah menghapuskannya culturesteelsel sedikit demi sedikit penghapusan di mulai dari yang paling sedikit menghasilkan keuntungan mulai dari lada, cengkih, pala, nila, the, dan kayu manis. Kopi dan gula adalah yang paling menguntungkan dan paling akhir dihapuskan dalam undang – undang Gula tahun 1870 ditetapkan bahwa pemerintah akan menarik diri dari penanaman tebu selam 12 tahun dimulai tahum 1878. Penanaman paksa kopi dihapuskan melalui tahapan yang lebih lambat. Sejak tahun 1870-an penghapusan penanamn kopi baru berakhir di Priyangan pada awal tahun 1917 dan beberapa daerah pesisir utara Jawa pada Juni 1919.

BAB III

KESIMPULAN

Menurut ketentuan dalam lembaran negara tahun 1834 no 22 maka setiap persetujuan yang diadakan pemerintah hindi belanda dengan rakyat mengenai pemakaian sebagian lahan pertanian untuk penanaman tanaman dagangan harus didasarkan atas kerelaan dari pihak rakyat tanpa di dorong unsur paksaan atau ketakutan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata seluruh pelaksanaan sistem tanam paksa didasarkan atas unsur paksaan. Pemerintah kolonial menyalahguanakan kekuatan tradisional para Bupati dan kepala desa untuk memaksa rakyat menyerahkan sebagian tanahnya untuk tujuan tanam paksa.

Tanaman dagangan utama secara sistem tanam paksa adalah gula dan kopi. Jika dilihat dari luas tanah yang diperlukan untuk penanaman kedua tanaman ini, jumlah tenaga yang dipekerjakan, laba yang diperoleh dari penjualan kedua tanaman ini dipasaran ekspor, dan dampak atas masyarakat petani di Jawa. Gula merupakan tanaman musiman, dan kopi merupakan tanaman tahunan, maka kedua tanaman ini merupakan contoh yang baik sekali untuk meneliti sampai seberapa jauh terdapat perbedaan antara dampak tanaman ini atas masyarakat petani.

Pada tahun 1840 cultursteelsel mengahadapi berbagai masalah. Tahun 1845 – 1850 ekspor kopi dan gula merosot. Pada tahun 1878 undang – undang gula menghapus tanm paksa gula dari Gubernemen dab sekaligus membuat bebas perdagangan gula karena kenaikan ekspor sejak tahun 1870.

Dalam buku Max Havelaar hasil karya Eduard Dowes Dekker diungkapkan keadaan pemerintah kolonial yang korup di Jawa. Buku ini menjadi senjata ampuh dalam menentang rezim penjajahan abad XIX di Jawa. Hasil dari perdebatan politik di Belanda ialah menghapuskannya culturesteelsel sedikit demi sedikit penghapusan di mulai dari yang paling sedikit menghasilkan keuntungan mulai dari lada, cengkih, pala, nila, the, dan kayu manis. Kopi dan gula adalah yang paling menguntungkan dan paling akhir dihapuskan dalam undang – undang Gula tahun 1870 ditetapkan bahwa pemerintah akan menarik diri dari penanaman tebu selam 12 tahun dimulai tahum 1878. Penanaman paksa kopi dihapuskan melalui tahapan yang lebih lambat. Sejak tahun 1870-an penghapusan penanamn kopi baru berakhir di Priyangan pada awal tahun 1917 dan beberapa daerah pesisir utara Jawa pada Juni 1919.

DAFTAR PUSTAKA

Nugroho Notosusanto, dkk.1993.Sejarah Nasional Indonesia IV. Jakarta :

Balai Pustaka

Ricklefs, MC. 2007.Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press (Terj. Dharmono Hadjowidjono).

__________. 2001.Sejarah Indonesia Modern 1200 -1500.Jakarta : Searambi Ilmu (Terj. Bakargilfaqih,dkk).

Iklan

Diterbitkan oleh

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s